Gubernur NTT Pastikan Surat Menteri LHK tak Batalkan Tarif Masuk TNK

- Selasa, 22 November 2022 | 17:20 WIB
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat pastikan bahwa surat Menteri LHK RI tidak mengubah tarif masuk ke TNK. (Dok.Pribadi.)
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat pastikan bahwa surat Menteri LHK RI tidak mengubah tarif masuk ke TNK. (Dok.Pribadi.)

KUPANG, VICTORYNEWS-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) menyurati Pemprov NTT untuk meninjau kembali sejumlah pasal dalam peraturan Gubernur NTT tentang pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), di Kabupaten Manggarai Barat.

Menanggapi Hal itu, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, substansi dari surat Menteri LHK itu bukan untuk membatalkan kerja sama pengelolaan tarif masuk TNK, tetapi mempersoalkan sejumlah pasal dalam Pergub yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Lanjut Gubernur NTT, kerja sama Pemprov NTT dan KLHK tetap jalan untuk pengelolaan hingga tarif masuk TNK.

Baca Juga: Ini Isi Percakapan Morgan Freeman dan Ghanim Al Muftah di Acara Ceremony Piala Dunia Qatar

"Itu masalah pergub saja, tidak menyentuh kepada substansi kerja sama. Mereka mempersoalkan Pergub itu kepada ruang dan lingkup kewenangan pemerintah pusat bukan pada substansi. Kita bilang dasar kerja sama tetap," kata Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat kepada victorynews.id, Selasa (221/11/2022) siang.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Zeth Sony Libing, menegaskan, tarif baru masuk ke Pulau Komodo dan Padar masih tetap sebesar Rp3,75 juta per orang per tahun dan tetap berlaku pada 1 Januari 2023.

Zeth menegaskan, tidak ada perintah dari Menteri LHK  untuk membatalkan penetapan tarif masuk TNK.

Baca Juga: 5 Korban Gempa Cianjur Dirujuk ke RS Syamsudin Sukabumi, Ada 2 Anak

"Tarif baru masuk ke Pulau Komodo tetap berlaku pada 1 Januari 2023. Tidak ada pengaruh dengan surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meminta Pemerintah NTT meninjau kembali sejumlah pasal dalam peraturan Gubernur NTT tentang pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo (TNK)." kata Zeth.

Zeth menjelaskan, terkait surat Menteri LHK, Siti Nurbaya tentang nota kesepahaman antara Dirjen KSDAE dengan Pemerintah NTT tentang kerja sama penguatan fungsi kawasan konservasi dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan di TNK dan perjanjian kerja sama (PKS) antara Balai Taman Nasional Komodo dengan PT Flobamor yang menjadi acuan dalam peraturan Gubernur NTT Nomor 85 tahun 2022 adalah bukan merupakan bentuk pelimpahan wewenang pengelolaan kawasan konservasi di TNK.

Halaman:

Editor: Yance Jengamal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wisata Unik, Maladewa Jadi Rumah Hiu Macan

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 17:29 WIB
X