Parpol Lama dan Baru Diverifikasi

berbagi di:
ilustrasi parpol

 

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mematangkan seluruh persiapan untuk memverifikasi partai politik peserta pemilu 2019. KPU menjadwalkan penyerahan dan pendaftaran parpol peserta pemilu pada 3-16 Oktober 2017.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan perangkat penunjang seperti sistem informasi partai politik juga tidak mengalami kendala. Justru, melalui sistem informasi partai politik itu, banyak parpol yang meminta KPU memberikan bimbingan teknis dengan menerjunkan stafnya selama satu hari.

“Itu bimbingan teknis pasti kita berikan. Tujuannya agar kemudian petugas mereka bisa secara baik mengisi aplikasi sipol,” kata Ilham seperti diberitakan¬†Media Indonesia,¬†Senin 2 Oktober 2017.

Soal anggaran Rp10,5 triliun yang dikucurkan untuk pelaksanaan pilpres dan pileg, dia menganggapnya sebagai hal yang wajar. Ia berharap nominal fantastis itu tidak dijadikan perdebatan.

“Sekarang juga masih negosiasi terus. Kemudian juga harus dihitung mengenai inflasi dan mungkin saja setelah dihitung ternyata ada kenaikan harga. Saya kira wajar jika beda antara Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kalau anggaran pilkada, kan itu soal lain karena sumbernya dari APBD.”

Membebani

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyatakan verifikasi semua partai politik, baik partai baru maupun lama akan menelan anggaran yang sangat besar dan membebani biaya pemilu. KPU bakal membutuhkan biaya lebih dari Rp500 miliar untuk verifikasi.

Menurut politisi PKB itu, tidak memverifikasi parpol lama adalah langkah yang signifikan guna mengurangi biaya pemilu. Lukman mengusulkan verifikasi faktual itu seharusnya dilakukan kepada parpol baru saja.

“Jika ada pemekaran di suatu provinsi, cabang partai di daerah itu saja yang diverifikasi, sedangkan kepengurusan partai lama di daerah lain dan tingkat pusat tidak perlu diverifikasi.”

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan secara prinsip seluruh partai yang mengikuti pemilu telah diverifikasi. Namun, bentuk verifikasi yang tersebut bukanlah perlakuan yang tidak adil terhadap peserta pemilu yang lama ataupun yang baru. Perbedaan proses verifikasi didasarkan pada percepatan, efisiensi, dan efektivitas.

Pada Pemilu 2014, terdapat 61 partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi dan saat ini ingin berpartisipasi kembali pada pemilu 2019. Seluruh parpol yang tidak lolos verifikasi itu wajib mendaftar dan diverifikasi kembali, sedangkan 12 partai lainnya yang lolos verifikasi pada pemilu 2014 tidak perlu diverifikasi kembali.

“Verifikasi ulang justru akan menghabiskan anggaran. Salah satunya dan waktu pelaksanaan yang penting. Inilah yang menjadi alasan utama tidak dilakukannya verifikasi detail terhadap partai yang telah mengikuti pemilu sebelumnya, yaitu dalam rangka efisiensi dan efektivitas yang digunakan dalam proses verifikasi peserta pemilu serentak tahun 2019.”

 

Sumber: metrotvnews.com