Pelajaran Mulok tidak cukup untuk Pelestarian Bahasa Daerah yang hampir Punah

berbagi di:
img-20210119-wa0012

 

Obing Katubi selaku Peneliti Utama Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI dalam webinar dengan Kantor Bahasa NTT.

 

 

 

Putra Bali Mula

 

 

UPAYA untuk mengkonservasi dan merevitalisasi bahasa dan sastra daerah di Provinsi NTT yang hampir punah memerlukan berbagai upaya skala besar termasuk dalam budaya masyarakat dan kurikulum pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan upaya pelestarian bahasa kepada generasi baru benar-benar tidak cukup hanya lewat pelajaran muatan lokal (Mulok) semata.

Hal tersebut diungkapkan oleh Obing Katubi selaku Peneliti Utama Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI dalam webinar dengan Kantor Bahasa NTT, Selasa siang (19/1).

“Tidak saja cukup dengan membuat kamus bahasa daerah, buku deskripsi atau itupun dilakukan melalui jalur pembelajaran tentu tidak cukup,” kata dia dalam webinar bertema revitalisasi bahasa yang terancam punah itu.

Pria yang juga berpengalaman merevitalisasi Bahasa Kui di Pulau Alor sejak tahun 2011 hingga 2017 ini mengakui tidak semua revitalisasi tidak cukup dalam metode pembelajaran atau masuk dalam muatan lokal.

Berbagai hal perlu dilakukan seperti pendokumentasian bahasa secara digital. Sayangnya, kesenjangan digital sangat tinggi di Indonesia bagian timur termasuk di NTT dan ini menjadi kendala lain.

Bahasa daerah terancam punah juga dipengaruhi oleh perkembangan era modern maupun pertukaran budaya lewat pernikahan beda etnis. Peran orang tua juga cukup penting dalam mempertahankan bahasa etniknya kepada anak karena sekolah belum mampu mengakomodasi bahasa-bahasa daerah kepada generasi muda.

“Masalah membawa bahasa etnik di sekolah adalah belum adanya kurikulum dan kapasitas guru dalam hal ini, apalagi soal metode dan perancangan materi akan seperti apa,” tukasnya.

Prof, Multamia R.M.T Lauder dari Universitas Indonesia pada kesempatan tersebut juga menyoroti hal serupa.

Ia menilai punahnya bahasa daerah akan berakibat pada hilangnya kekayaan warisan bangsa. Untuk itu peran pemerintah penting dalam revitalisasi bahasa etnik.

Contoh yang ia ambil adalah Bahasa Retta di Kabupaten Alor yang digunakan oleh 800 penutur saja dan pemerintah belum melihat ini sebagai hal yang krusial.

“Sementara bantuan pemerintah sebatas mendokumentasikan dan memotivasi masyarakat namun belum melakukan tindakan khusus untuk pelestarian dan pengembangan Bahasa Retta. Selain itu, penutur Bahasa Retta tidak memiliki dokumentasi,” kata dia.

Suhandano, Dosen Linguistik dari UGM juga menyebut keputusan politik untuk penggunaan bahasa daerah menjadi penting ke depannya.

“Seperti di Jogja instansi pemerintahan menggunakan istilah-istilah atau ungkapan dalam bahasa daerah untuk lurah, camat, dan kantor bupati misalnya,” jelasnya.

Sementara Kepala Pengembangan dan Pembinaan Bahasa E. Aminuddin Aziz dalam pengantarnya saat membuka webinar tersebut menyatakan konsep revitalisasi bahasa harus lebih diperkuat.

Menurutnya secara umum ada 718 bahasa yang terpetakan diantaranya 45 bahasa dan sastra yang terkonservasi dan terevitalisasi sedangkan 314 bahasa dan sastra sudah teregistrasi.

“Jadi masih banyak pekerjaan kita ke depan,” kata dia.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil identifikasi Kantor Bahasa Provinsi NTT, terdapat dua bahasa daerah di Kabupaten Alor yang terancam punah yaitu Bahasa Kafoa dan Bahasa Sar.

“Dari 72 bahasa daerah itu ada dua bahasa daerah yang saat ini kondisinya terancam punah yaitu Bahasa Kafoa dan Bahasa Sar di Kabupaten Alor,” demikian jelas Syaiful Bahri Lubis, Kepala Kantor Bahasa NTT beberapa waktu lalu. (Yan/ol)