Pelaku Usaha di Kupang Ikut  Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

berbagi di:
img-20201105-wa0024

 

Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man, memberikan sambutan dalam sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual (KI) di Hotel Swiss-Belinn Kristal Kupang, Kamis (5/11).

 

 

 

Kekson Salukh

 

 

PULUHAN pelaku usaha pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif di kota Kupang, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual (KI) di Hotel Swiss-Belinn Kristal Kupang, Kamis, (5/11) pagi.

Sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual tahun 2020 itu terselenggara atas kerja sama  Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sentra Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pantauan VN, kegiatan tersebut dihadiri langsung Direktur Fasilitas Kekayaan Intelektual Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Dr Robinson Hasoloan Sinaga, Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dr Ahmad Rekotomo, Ketua Pelaksana, Agus Tri Haryanto, Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man, dan hadir melalui virtual, Rektor UNS Profesor Jamal Wiwoho.

Ketua Pelaksana, Agus Tri Haryanto dalam laporannya menjelaskan, Peserta kegiatan merupakan pelaku usaha pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif, baik dari binaan dinas terkait maupun yang tergabung dalam komunitas.

“Latar belakang dari kegiatan ini adalah masih minimnya pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual. Kondisi tersebut disebabkan masih minimnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha kreatif mengenai manfaat Hak Kekayaan Intelektual dan proses pendaftaran KI. ” jelasnya.

Tujuan dari kegiatan ini, lanjut Agus, untuk membangun kesadaran dan apresiasi publik terhadap hak kekayaan intelektual dan mengoptimalkan manfaat ekonomi pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif sebagai pemegang hak kekayaan intelektual.

“Bentuk dari kegiatan ini adalah membantu para pelaku usaha pariwisata dan pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif untuk mendaftarkan KI melalui bantuan teknis dan finansial.” cetusnya

Manfaat dari kegiatan itu, ungkap Agus,  para pelaku usaha pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif mengetahui, mengerti, dan memahami mengenai manfaat perlindungan KI.

Menurut dia, KI yang dimiliki oleh pelaku usaha pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif akan difasilitasi pendaftarannya secara gratis. Dengan didaftarkannya KI yang dimiliki, maka hasil kreatifitas pelaku usaha dapat dilindungi kekayaan intelektualnya dan mengoptimalkan manfaat ekonomi produk ekonomi kreatifnya.

“Kegiatan ini berupa sosialisasi mengenai pengertian KI, pentingnya mendaftarkan KI, manfaat mendaftarkan KI, serta fasilitasi pendaftaran KI. Selain itu kegiatan ini juga memfasilitasi para komunitas peserta untuk mendaftaarkan KI secara gratis karena pendanaan ini berasal dari KEMENPAREKRAF. ” cetusnya.

Ia menuturkan,  KI yang dapat difasilitasi untuk didaftarkan melalui kegiatan ini adalah hak cipta, merek, dan desain industri. Target KI yang  dapat didaftarkan hasil dari kerja sama tahun 2020 ini sebanyak 375 KI.
Ia mengaku jika program itu dilakukan di empat kota atau kabupaten di Indonesia, yaitu Kabupaten Gianyar (Kecamatan Ubud), Kota Palu, Kota Kupang, dan Kabupaten Magelang.
Kota Kupang merupakan kota ketiga dalam penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual setelah Kecamatan Ubud dan Kota Palu.

“Pada tahun 2017 Kupang pernah mendapatkan Fasilitasi yang sama yaitu Pendaftaran Kekayaan Intelektual yang di Fasilitasi oleh BEKRAF bekerjasama dengan UNS (Universitas Sebelas Maret Surakarta).  Target KI yang diharapkan dapat didaftarkan dari kegiatan di Kupang ini sejumlah 86 KI.” pungkasnya.

Direktur Fasilitas Kekayaan Intelektual Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Dr Robinson Hasoloan Sinaga dalam sambutannya mengatakan merk produk yang didaftarkan adalah merk yang belum pernah didaftarkan.

Dr Robinson mengaku  jika seluruh administrasi dan biaya pendaftaran ditanggung Kemenparekraf. Sedangkan yang mengeluarkan sertifikat produk agar sah secara hukum adalah Kemenkuham.

“Kalau merknya punya peluang maka kita akan akan fasilitasi hingga didaftarkan semua sampai sertifikat keluar secara gratis, tetapi kalau merknya sudah ada yang daftarkan terlebih dahulu maka kita tidak akan fasilitasi.  Kegiatan itu juga kerjasama dengan Kemenkumham. Kami hanya sediakan uang dan fasilitas administrasi sedangkan  yang mengeluarkan sertifikat yaitu Kemenkumham.”. tandasnya.

Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man mengucapakan terimakasih kepada Kemenparekraf yang telah menggelar sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual di kota Kupang.

Menurut Herman, kegiatan tersebut sangat penting untuk masyarakat kota Kupang karena ke depan pemerintah akan membangun ekonomi maju melalui pemberdayaan UMKM dengan prioritas produk yang sudah sah secara hukum.

“UMKM harus terus bergerak untuk mengatasi resesi saat ini.  Ekonomi berjalan dan penanggulangan kesehatan harus berjalan serentak.
Kegiatan ini sangat berkontribusi bagi pertumbuhan pariwisata dan ekonomi masyarakat NTT. Lakukanlah bisnis kita dengan bermutu dan memiliki kepastian hukum.” ujarnya.

Salah satu peserta Pendaftaran Merek Update Design yang bergerak di bidang jasa Desain Grafis, Leader Ismail yang dimintai tanggapannya mengatakan, kegiatan itu sangat bermanfaat, lantaran UMKM yang menghasilkan barang dan jasa bisa dilindungi negara karena punya Hak Kekayaan intelektual.

“Ini sangat bermanfaat sehingga publik bisa tahu baik sebagai orang yang memproduksi karya kreatif, maupun sebagai pengguna agar jangan sampai ada yang dirugikan atau malah merugikan orang lain. Karena urusan terkait hak atas kekayaan intelektual ini adalah urusan yang sangat serius. Bahkan negara dalam hal ini pemerintah di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas mengurus hal ini.” tukasnya.

Ia berharap kedepan Kemenparekraf terus memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini di Kota Kupang agar semakin menyadarkan pelaku usaha akan pentingnya KI. (Yan/ol)