Pelaku Usaha NTT Teken MoU Cegah Korupsi

berbagi di:
img-20190829-wa0003

Dirut Bank NTT Isak Edward Rihi menandatangani komitmen pencegahan korupsi disaksikan oleh Wagub NTT Josef Nae Soi (kedua dari kanan) dan anggota KPK RI Asep Rahmat Suwandha (kanan) di kantor gubernur, Kamis (29/8). Foto: Ayub Ndun/VN

 

 

Komite Advokasi Daerah (KAD), regulator dan pelaku usaha di Provinsi NTT serta unsur terkait lainnya, menandatangani nota kesepahaman atau MoU (memorandum of understanding) sinergitas pemcegahan korupsi, Kamis (29/8). Penandatanganan MoU disaksikan petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penandatanganan kesepakatan tersebut dipadukan dengan kegiatan Sosialisasi Panduan Pencegahan Korupsi (Panduan Cek) bagi Dunia Usaha di NTT, di aula Fernandes kantor Gubernur NTT.

Hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi (JNS), Koordinator wilayah VI KPK, Asep Rahmat Suwandha, pimpinan Kadin NTT, KAD NTT, para pelaku usaha dan pimpinan OPD Pemprov NTT.

 

Warning untuk Kontraktor
Wagub JNS dalam sambutannya memberi warning kepada para pelaku usaha, termasuk bidang jasa konstruksi selaku mitra pemerintah agar mengedepankan asas keterbukaan untuk mencegah korupsi. Sebab, korupsi banyak terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mana menjadi sorotan KPK.

Wagub JNS mengatakan pemerintah daerah harus menggandeng semua pihak, baik KPK, KAD serta organisasi perangkat daerah (OPD), dan juga pelaku usaha untuk memerangi korupsi.

Dia meminta para pelaku usaha agar transparan dalam pengadaan barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat diharapkan turut mengawasi kerja para pelaku usaha agar tidak terjadi penyimpangan.

“Para pengusaha dan kontraktor saya wajibkan melakukan pelaporan terbuka dan rinci agar masyarakat mengetahui setiap perkembangan pekerjaan yang ditangani. Saya minta masyatakat turut mengawasi,” tegasnya.

Terhadap para pimpinan OPD, Wagub JNS mengingatkan agar jangan mempersulit proses perizinan sehingga membuka peluang terjadi suap.

“Saya tegaskan teman-teman sekalian harga diri kita mahal, menjadi ASN dengan pride tersendiri harus bermartabat,” tandas JNS.

Ketua Harian Kadin NTT, Theo Widodo pada kesempatan yang sama, mengatakan dengan adanya MoU pencegahan korupsi dengan pelaku usaha diharapkan bisa meminimalisir tindakan korupsi.

Menurutnya, kemitraan pemerintah dan pelaku usaha tidak bisa dipisahkan dalam pengadaan barang dan jasa. Dia meminta semua pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin maupun di luar Kadin, agar selalu menaati aturan hukum sehingga tidak terjebak melakukan korupsi.

“Yang tergabung dalam Kadin NTT agar ikut arahan sehingga tidak terjebak dalam perbuatan melawan hukum,” ujar Widodo.

Dia mengapresiasi Komisi Advokasi Daerah (KAD) yang telah bekerja sama dengan KPK melakukan pencegahan korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sementara itu, Koordinator Wilayah VI KPK, Asep Rahmat Suwandha mengatakan, KPK dalam menjalankan tugas pencegahan dan penindakan korupsi, senantiasa mengandeng sektor swasta dna pemerintah. Dan, KAD menjadi mitra KPK mencegah korupsi di NTT. Topik pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa diangkat karena sesuai data di KPK, korupsi di sektor ini memiliki rating yang tinggi dan banyak terjadi di daerah.

“Sejak 2005, terbanyak adalah pihak swasta. Hingga Juli 2019, 264 orang terjerumus dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa,” paparnya.

Sesuai temuan KPK, penerima suap kebanyakan adalah penegak hukum dan penyelenggara negara. Sedangkan pemberi suap sebagian besar pelaku usaha. Selain itu, terjadi politisasi di DPRD dalam menlancarkan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.

Ketua KAD NTT, Friet Angi mengatakan KAD diinisiasi KPK dan komisi ini sudah berada hampir di seluruh provinsi. Khusus NTT mendapat SK Gubernur NTT yang mana bergabung pula para pengusaha.
Dia mengatakan KAD NTT menyelenggarakan kegiatan tersebut guna menurunkan Indeks Persepsi Korupsi di NTT yang berada urutan 4 Indonesia. Pengadaan barang dan jasa menjadi fokus karena masalah cukup banyak terjadi di NTT dan juga secara Nasional.

“NTT urutan ke-4 terburuk Indonesia yang sering digaungkan Presiden dan Gubernur agar keluar dari stigma ini,” ujar dia.

KAD NTT dibentuk pada 12 April 2019 lalu, berisi unsur pemerintah NTT sebagai pembina dan pengarah serta para pelaku usaha dan asosiasi.  Dalam penanganan kasus korupsi, KAD fokus pada pencegahan sehingga dilakukan MoU serta beberapa indikator antikorupsi sekaligus membentuk Antikorupsi Working Group.

Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi secara masif sehingga bisa mengubah pola pikir masyarakat agar tidak korup. Pihaknya berkomitmen merangkul semua stakeholder hingga desa, dan badan usaha untuk bersama mencegah korupsi. (mg-18/R-4)