Pelantikan Bupati-Wabup Terpilih Tunggu Petunjuk Kemendagri

berbagi di:
foto-hal-01-karo-tatapem-doris-rihi

Doris Rihi, Karo Tatapem

 

 

 

Kekson Salukh

Secara normatif pelantikan bupati-wakil bupati terpilih hasil Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu, dilakukan pada 17 Februari mendatang. Namun, masih menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTT Doris Rihi mengatakan itu menjawab VN, Selasa (26/1) pagi.

“Secar normatif dalam Undang-Undang ya pelantikan di hari saat masa akhir jabatan yaitu tanggal 17 Februari 2021. Tetapi semua itu kita menunggu petunjuk dari kemendagri,” ujarnya.

Menurut Doris, pelantikan untuk lima bupati-wakil bupati sudah bisa dilakukan, tinggal menunggu petunjuk dari Kemendagri. Sedangkan empat kabupaten lainnya, masih ada gugatan di Mahkamah Konstirusi (MK).

“Bagi daerah yang pasangan calonnya masih berperkara ya menunggu selesai perkaranya dulu. Pelantikan dilakukan serentak di Kupang. Sedangkan yang masih berperkara tentunya pelantikannya menyusul,” tegasnya.

Ia menambahkan, empat kabupaten yang pasangan calon kepala daerahnya masih berperkara di MK kemungkinan besar akan ditunjuk penjabat bupati untuk bertugas sampai ada bupati-wabup definitif hasil pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Ya akan ditentukan penjabat bupati untuk empat daerah yang masih perkara di MK itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi NTT Thomas Dohu mengatakan, lima dari sembilan kabupaten di NTT yang menggelar Pilkada 9 Desember 2020 lalu, sudah ada penetapan calon bupati-wakil bupati (wabup) terpilih. Sedangkan empat kabupaten masih belum ditetapkan lantarabn masih ada proses hukum di Mahkamah Konstirusi (MK).
Lima kabupaten itu adalah TTU (David Juandi-Eusebius Binsasi), Ngada (Andreas Paru-Raymundus Bena), Sabu Raijua (Orient Riwu Kore-Thobias Uly), Manggarai (Herybertus Nabit–Heribertus Ngabut), dan Sumba Timur (Khristofel Praing-David Melo Wadu). Sedangkan empat kabupaten lainnya, yakni Belu, Sumba Barat, Malaka, dan Manggarai Barat.

Komisioner Bawaslu NTT Jemris Fointuna mengatakan, sengketa PHP (perselisihan hasil pilkada) dari empat kabupaten sudah diregistrasi oleh MK.

“Rekap permohonan perselisihan hasil pemilihan yang sudah diregistrasi di MK untuk selanjutnya masuk tahapan persidangan,” ujarnya. (mg-10/D-1)