Pemerintah Abaikan Kerusakan Trans Utara Flores

berbagi di:
Salah satu jembatan di pantai utara Flores di Kabupaten Sikka yang jebol dan belum diperbaiki, Minggu (28/4). Foto: Yunus Atabara/VN

Salah satu jembatan di pantai utara Flores di Kabupaten Sikka yang jebol dan belum diperbaiki, Minggu (28/4). Foto: Yunus Atabara/VN

 

 

Yunus Atabara

Jalan Trans Utara Flores di Kabupaten Ende hingga Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka kian memprihatinkan. Tak hanya jalan, beberapa jembatan sudah putus dan terancam putus.

Kondisi ini membuat sejumlah masyarakat di wilayah Kecamatan Maukaro, Kecamatan Maurole, Kecamatan Wewaria dan Kecamatan Kota Kabupaten Ende menilai pemerintah mengabaikan kondisi rusaknya jalan di wilayah Utara Flores.

Don Leo (46) salah satu Mosalake di Maukaro, Kecamatan Maukaro kepada VN Minggu (28/4) menegaskan kondisi jalan trans utara Flores tersebut luput dari perhatian pemerintah lebih dari 15 tahun silam. Padahal selain sebagai jalan alternatif yang menghubungkan Kabupaten Sikka, Ende dan Nagekeo, jalan merupakan akses bagi wilayah penghasil komoditi alam serta objek wisata pantai.

“Dari 15 tahun lalu, setiap musim pemilihan legislatif, semua menjanjikan untuk memperjuangkan jalan trans utara Flores. Jadi kami menilai selama belasan tahun jalan trans utara ini sengaja diabaikan oleh pemerintah,” kata Don Lae

Senada dengan Leo, Antonius Woda (56) Mosalaki Desa Tou Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, bahwa jalan putus di wilayah itu sejak Januari 2019 lalu hingga saat ini belum mendapat perhatian pemerintah. Akibatnya jalan rusak tersebut seringkali memakan korban baik pengendara roda dua atau lebih

“Kecelakaan di sini sudah belasan kali sejak Januari lalu. Ada yang patah kaki, ada yang patah tangan, ada yang hanya luka saja, hanya belum ada yang mati. Sedangkan truk pernah terbalik tapi tidak ada korban jiwa,” kata Antonius Woda

Menurut Woda, pemerintah sejak pertama jalan itu putus, hanya sebatas mengambil data dan foto-foto kondisi jalan rusak dan yang putus di wilayah Tou, Desa Tou Kecamatan Kota Baru Kabupaten Ende. Lebih jauh dikatakan Woda belum ada langkah konkret pemerintah

“Dulu sampai polisi datang dari Ende, karena katanya masyarakat di sini palang jalan untuk minta-minta uang di jalan rusak. Kami tidak minta uang, kami hanya bantu atur lalulintas biar tidak terjadi kecelakaan,” jelas Woda

 

Pemerintah Bisa Dituntut
Secara terpisah analisis hukum transportasi Alfons Hilarius Ase kepada VN mengatakan, jika salah satu faktor penyebab kecelakaan diakibatkan jalan rusak maka penyelenggara atau pemerintah dapat dituntut, agar mendapatkan sanksi jika membiarkan jalanan rusak. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah wajib untuk segera memperbaiki guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,” kata Hilarius.

Menurutnya, bila jalan rusak tersebut belum bisa diperbaiki dengan alasan tertentu, pemerintah wajib memasang tanda atau rambu pada jalan rusak tersebut untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalulintas.

Menurut Ase, ketentuan pidana bagi penyelengara jalan yang mengabaikan keruskaan jalan dan terbukti terjadi sebuah kecelakaan akibat jalan rusak maka penyelenggara jalan dapat dikenakan pidana atau denda sesuai luka atau kerugian yang dialami oleh korban

Dalam pasal 273 menyebutkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka ringan atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp 12 juta. Jika luka berat, penyelenggara dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta. (nus/S-1)