Pemerintah harus Jemput ODGJ yang Berkeliaran untuk Dirawat di RSJ Naimata

berbagi di:
img-20200909-wa0043

 

Yohanes Rumat
Anggota Komisi V DPRD NTT

 

 

 

Sinta Tapobali

 

SABAN hari di Kota Kupang selalu tampak berkeliaran Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Padahal telah ada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata yang dapat dimanfaatkan untuk merawat dan memulihkan ODGJ tersebut. Fakta masih banyaknya ODGJ yang berkeliaran di jalanan menjadi bukti bahwa pemerintah belum memberikan perhatian serius terhadap ODGJ.

Menurut anggota Komisi V DPRD NTT, Yohanes Rumat, ODGJ yang berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum di Kota Kupang dan NTT pada umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi NTT dan Kabupaten/kota se-NTT. Untuk itu, ia meminta Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar menjemput dan mengantar semua ODGJ yang masih berkeliaran di Kota Kupang dan NTT umumnya ke RSJ Naimata-Kupang.

RSJ Nimata, kata dia, hanya berperan merawat menampung dan mengobati ODGJ sedangkan untuk menjemput ODGJ yang terlanjur berkeliaran di jalanan jadi tanggung jawab Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP untuk mengantarkannya ke RSJ Naimata.

“Terkait ODGJ di Kota Kupang dan NTT pada umumnya yang masih dibiarkan berkeliaran hal ini mestinya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Secara teknis rumah Sakit jiwa bertanggung jawab untuk menerima dan menampung,” tegasnya.

Selain menjadi tanggung jawab Pemerintah, peran masyarakat umum dan keluarga juga penting dalam menangani ODGJ baik yang berkeliaran di jalanan maupun yang masih berada di rumah. Masyarakat umum dan keluarga ODGJ harus perduli dengan mengantarkan ODGJ ke rumah sakit jiwa untuk dirawat.

“Demikian juga peranan keluarga yang memiliki anggota famili atau keluarganya terganggu mestinya proaktif untuk mengantar mereka ke umah sakit,” pungkasnya.

Sebagai DPRD Provinsi NTT, ia berjanji terus mendorong Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar menganggarkan dana melalui program-program yang menyentuh kebutuhan orang dengan gangguan jiwa terutama bagi yang masih berkeliaran di jalanan.
“Kami DPRD Provinsi NTT tentu mendorong Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar anggarkan program yang menyentuh kebutuhan orang sakit jiwa, terutama yang berkeliaran di jalan dan mengganggu keamanan masyarakat umum. Kalau Dinas Kesehatan Propinsi NTT dan Dinas Sosial punya program pengamanan para ODGJ ini, saya yakin Kota Kupang menjadi kota bebas ODGJ,” tutupnya. (Yan/ol)