Pemerintah Harus Libatkan Kaum Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan

berbagi di:
img-20201121-wa0012

 

 

 

Sinta Tapobali

Dalam perencanaan pembangunan terutama pembangunan menuju NTT yang inklusif, pemerintah perlu melibatkan peran aktif dari organisasi maupun masyarakat disabilitas karena merekalah yang paling memahami dan mengerti kebutuhan mereka.

Direktur GARAMIN NTT, Yafas Aguson Lay kepada VN, mengatakan perhatian pemerintah kepada para penyandang disabilitas sudah sangat dirasakan.

Ini dibuktikan dengan dipilihnya salah satu teman mereka sebagai staf khusus gubernur yang menangani disabilitas di NTT, dan juga dengan disusunnya peraturan gubernur tentang disabilitas.

Namun, menurutnya dalam proses pembangunan berkelanjutan khususnya menuju NTT yang inklusif pemerintah belum melibatkan para masyarakat disabilitas maupun organisasi disabilitas. Akibatnya banyak pembangunan yang dibangun oleh pemerintah namun tidak sesuai dengan kebutuhan para masyarakat disabilitas.

“Menyangkut dengan fasilitas, sebagai salah satu lembaga disabilitas di NTT kita merasa masih ada yang kurang yaitu pelibatan kita dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak sebagaimana telah diatur dalam UU 8/2016 tentang disabilitas. Misalnya bangunan trotoar di kota kupang, kami organisasi disabilitas tidak dilibatkan sehingga apa yang kami rasa, apa yang kami butuh tidak tergambar dalam implementasi pembangunan tersebut,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap agar dalam perencanaan pembangunan para penyandang disabilitas dapat dilibatkan baik dalam proses perencanaan sampai pada evaluasi proses pembangunan daerah, sehingga mereka juga dapat berkontribusi demi pembangunan menuju NTT yang inklusif.

“Jadi memang yang kita butuh adalah pelibatan kita sebagai disabilitas dalam proses perencanaan sampai pada evaluasi proses pembangunan daerah, sehingga kitong juga dapat berkontribusi demi pembangunan menuju NTT Inklusif,” ungkapnya.

Mengenai akses fasilitas publik ia berharap agar semua kantor memiliki akses fisik bagi disabilitas karena disabilitas juga bagian dari masyarakat umum yang sewaktu-waktu berkunjung dan menikmati bangunan tersebut.

“Tidak hanya kantor, tempat rekreasi, taman, alun-alun dan sebagainya yang termasuk dalam ruang dan fasilitas publik. Kami berharap pemerintah dapat membuat dan mengeluarkan PERDA serta PERGUB tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas sebagai turunan aturan dari UU 8/2016, dengan demikian maka proses pembangunan daerah menuju NTT inklusi dapat terwujud,” pintanya. (bev/ol)