Pemerintah Pusat Berencana Bangun Jalan Tol di Labuan Bajo

berbagi di:
foto-hal-02-cover-bahas-jalan-tol

 

Wakil gubernur NTT Josef A Nae Soi bersama Direktur Jendral (Dirjen) Bina Marga Kementrian PUPR Dr Hedy Rahadian berbicara dalam forum rakor Badan pengatur jalan tol asosiasi jalan Indonesia di Ayana Hotel Labuan Bajo, Jumat (11/9).

 

 

 

Stef Kosat

 
PEMERINTAH pusat berencana membangun jalan tol di Labuan Bajo, Kabupaten manggarai Barat. Rencana tersebut baru akan direalilsasikan lima hingga 10 tahun ke depan. Namun, jika kota pariwisata itu berkembang lebih pesat, maka bisa lebih cepat. Sebab, berkaca dari Bali dimana pembangunan jalan tol 5 tahun lalu terasa tidak urgen, namun sekarang sudah dibangun.

Demikian disampaikan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian di Ayana Hotel Labuan Bajo, usai rakor Asosiasi Pengatur Jalan Tol Indonesia, Jumat (11/9).

Selain jalan tol Labuan Bajo, pihaknya juga sedang mencari pos anggaran untuk membangun jalan nasional lintas utara Pulau Flores sepanjang 600 kilometer (km) mulai dari Flotim hingga Manggarai Barat.

“Kalau jalan tol bisa terealisasi lebih cepat, tergantung Pemprov dan pengusaha pariwisata, apakah cepat memajukan destinasi wisata premium ini,” jelas Hedy.
Untuk pembangunan jalan di NTT, prioritasnya saat ini adalah Labuan Bajo sebagai pusat pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. “Namun, kabupaten lain tidak dilupakan. Hanya saat ini fokus harus ke Labuan Bajo supaya bisa dijual destinasi wisata itu ke wisatawan dan otomatis jalannya harus berkualitas,” ucap Hedy.

Fokus pembangunan di Labuan Bajo, kata dia, juga berkaitan dengan pertemuan G-20 pada 2023 nanti di kota itu. “Kalau Labuan Bajo sudah maju dan mendapat pemasukan, maka kabupaten lainnya akan dibangun,” katanya.

Wagub NTT Josef A Nae Soi pada rakor tersebut, mengatakan bahwa jalan tol di Labuan Bajo, khususnya ke Golomori, hanya 5 km. “Jadi para pengusaha jalan tol Indonesia bisa patungan untuk membangunnya. Setiap pengusaha bisa menyumbang Rp 100 miliar masa jalan sepanjang 5 km itu tidak bisa. Ini untuk mendukung pembangunan Pulau Komodo,” katanya.
Wagub JNS memaparkan bahwa jalan nasional di NTT sepanjang 1.900 km, jalan provinsi 2.600 km, dan jalan kabupaten 19.000 km.

Kondisi kerusakan jalan, kata dia, mencapai 80 persen. “Sehingga kemiskinan di NTT itu bukan soal harta atau SDM, tetapi aksesibilitas. Listrik, jalan, internet itu barang mewah (di NTT), dan itu berpengaruh terhadap prestasi anak-anak NTT,” ucapnya.

Khusus jalan nasional. yang rusak berat hanya 0,9 persen. Sedangkan jalan provinsi, yang rusak mencapai 906 km yang kini sedang diperbaiki.

“Jadi saat ini, jalan provinsi sepanjang 370 km sedang dikerjakan menggunakan APBD 1 dan DAK. Tahun 2021 kelanjutan pembangunan jalan provinsi akan memakai dana pinjaman. Jadi tolong, para pengusaha jalan tol Indonesia, bantulah NTT dengan CSR dan tidak perlu banyak, minimal Rp 1 triliun,” ujar Wagub JNS. (C-1/yan/ol)