Pemkab Harus Antisipasi Ancaman Rawan Pangan

berbagi di:
ketua-dprd-sumba-timur-palulu-p-ndima

 

Ketua DPRD Sumba Timur Palulu Pambundu Ndima. Foto: Frangky Johannis

 

 
Frangky Johannis
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur diharapkan segera melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk membantu masyarakat di wilayah yang rentan terdampak rawan pangan.

Demikian inti sari pendapat kalangan anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur yang dikonfirmasi terkait ancaman kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah tersebut oleh VN, Rabu (6/9).

Ketua DPRD Sumba Timur Palulu Pambundu Ndima mengatakan pemberitaan media terkait masyarakat yang mengonsumsi uwi atau ubi beracun perlu dicek langsung ke lapangan. Menurutnya, saat ini merupakan waktu tepat untuk memanen uwi karena bila dibiarkan semakin lama maka uwi akan berserat.

Kalau memang benar sudah rawan pangan, kata Palulu, maka masyarakat di wilayah itu sudah mulai jual hewan kecil seperti ayam, kambing, dan babi. Kalau kondisi mulai parah tentu akan meningkat jual anak kuda dan puncaknya pasti hewan besar seperti kuda besar, sapi atau kerbau.

Menurut Palulu, masyarakat yang tinggal di wilayah yang kering dan tandus tidak mau berpindah dari situ karena kepercayaan Merapu yang kuat bahwa leluhur akan membantu mereka mengalahkan alam sehingga mereka bertahan. Selain itu, mereka juga punya sistem mengatasi kesulitan dan bertahan hidup dengan menjual tenak sesuai kebutuhan mulai dari yang kecil sampai yang besar sesuai tahapan tertentu.

“Kebiasaan di masyarakat, kalau dikatakan lapar itu lapar beras. Lihatnya gampang saja, kalau dia sudah tunggang kuda sambil tarik-tarik anak kuda untuk dijual, nah itu barulah cadangan pangan sudah tidak ada dan masuk rawan pangan,” ujarnya.
Tanggap Darurat
Namun, kata dia, mengantisipasi kondisi ancaman rawan pangan yang mungkin akan terjadi, khususnya di wilayah yang benar-benar kering, maka Pemkab Sumba Timur diharapkan memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran tanggap darurat pad pos dana tidak terduga dan beras cadangan pemerintah (BCP), untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Selain itu, Palulu mengimbau pemerintah perlu melakukan upaya konkret memberdayakan masyarakat agar tidak selalu tergantung dengan bantuan, yakni melalui diversifikasi pangan dengan terus menyosialisasikan memanfaatkan bahan pangan lokal yang dimiliki untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat.

“Melalui program pemberdayaan pemerintah juga harus mengarahkan masyarakat bagian utara yang dekat pantai untuk kegiatan nelayan tangkap dan budidaya rumput laut karena dari hasil itu bisa disubstitusikan ke pangan,” katanya.
Manfaatkan DAS
Ketua Komisi A Lukas Mbadi Kaborang mengatakan, bagi wilayah yang kering dan tidak ada lautnya, pemerintah harus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan daerah aliran sungai (DAS) yang ada di wilayah itu untuk menanam tanaman umur pendek seperti jagung, ubi kayu, uni jalar, kacang-kacangan dan lain sebagainya yang selain berfungsi sebagai ketahanan pangan, juga mempunyai nilai ekonomis untuk dipasarkan. Sehingga, akhirnya juga dapat mempunyai kemampuan untuk bertahan selama musim kemarau yang berkepanjangan.

Namun, kata dia, untuk hal tersebut pemerintah harus membantu masyarakat dengan pompa air untuk memulai kegiatan bertanam. Seperti Desa Maidang, Kecamatan Kambata Mbapa Mbuhang itu kalau diberikan pompa air mungkin panen jagung bisa empat kali setahun.
Sudah Dilakukan
Sebelumnya, Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora mengatakan, warga desa di wilayah timur dan sebagian kecil di wilayah utara yang wilayahnya terkenal sangat kering dan rentan rawan pangan, pemerintah sudah memprogramkan budidaya rumput laut. Sebagian warga sudah membudidayakan rumput laut dan hasilnya sangat membantu mereka menghadapi kondisi kemarau panjang.

Sedangkan warga yang bermukim di sekitar (DAS), kata dia, pemerintah sudah mengoptimalkan pola pertanian tanaman umur pendek dan saat ini sementara berjalan.

Masih menurut Gidion, BCP sebanyak 100 ton telah disalurkan ke sejumlah desa yang terdampak bencana kekeringan, hama belalang, tikus, wereng, dan hama coklat beberapa waktu lalu. Namun, Gidion juga mengatakan bahwa dirinya sudah bersurat kepada Gubernur NTT dan Kementerian Sosial untuk minta bantuan BCP dan tanaman umur pendek, seperti jagung dan kacang-kacangan, namun hingga sekarang belum ada jawaban.

Ketika ditanya dana tanggap darurat untuk mengatasi ancaman kekeringan, Bupati Gidion mengatakan, ada sejumlah anggaran di pos dana tak terduga untuk membiayai kegiatan yang sifatnya emergency, tapi tidak terlalu banyak.

Ia berharap langkah yang sudah dilakukan oleh para camat yang sementara mengidentifikasi wilayah terdampak kekeringan bisa membantu pemerintah mengatasi ancaman rawan pangan pada musim kemarau ini.