Pemkab Mabar Utang Pajak Kendaraan Rp 480 Juta

berbagi di:
8dd3150d-3df6-4b73-bfab-063338f665da

 

Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Manggarai Barat, Agustinus Geong. Foto: Gerasimos/VN

 
Gerasimos Satria
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat memiliki utang berupa tunggakan pajak kendaraan mencapai Rp 480 juta lebih sejak lima tahun lalu. Hingga memasuki Bulan Maret 2021, utang tersebut belum lunas.

Tunggakan Pemkab Mabar terungkap melalui data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah Wilayah Mabar untuk kendaraan roda empat dan roda dua yang mencapai Rp480.835.130.

Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Mabar Agustinus Geong, Rabu (3/3) mengatakan utang pajak 935 unit mobil dan motor milik Pemkab Mabar bervariasi mulai satu sampai lima tahun. Dengan rincian, 649 unit kendaraan roda dua dan empat yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekertariat Daerah (Setda) Manggarai Barat,72 unit digunakan oleh 12 Pemerintah Kecamatan,136 unit digunakan oleh Pemerintah Desa dan 19 unit digunakan oleh pihak sekolah.

“Tunggakan pajak kendaraan Dinas milik Pemkab Manggarai Barat itu Rp 480.835.130.Degan rincian Pokok Pajak dan denda Rp 342.340.130 dan Iuran wajib Jasa Raharja Rp 138.495.000. Kami berharap OPD Setda Manggarai Barat melunasi tunggakan pajaknya,” ujarnya.

Ia mengaku pihaknya telah berkoordinasi dan menyurati pimpinan OPD selaku pengguna kendaraan untuk segera membayar pajak tertunggak. Bupatu  Mabar Edistasius Endi juga telah menerima dokumen penagihan utang terhadap kendaraan dinas yang memiliki tunggakan pembayaran pajak di Kabupaten Mabar.

Dokumen penagihan utang terhadap kendaraan dinas yang memiliki tunggakan pembayaran pajak kata Agus Geong mendapat perhatian serius Bupati Mabar dan akan diagendekan penyelesaiannya dalam tahun kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati Mabar saat ini.

“Kami berharap kendaraan Dinas Pemkab Manggarai Barat bebas tunggakan pajak. Oleh sebab itu kami tetap dan terus mengharapkan dukungan serta kerja sama dari Pemkab Manggarai Barat untuk melunasi utang tunggakan.Jika dalam bulan ini belum dilunai tunggakan,maka utang akan bertambah 2 persen karena pembayaran denda” ujar.

Terpisah, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengaku merasa malu lantaran hari pertama berkantor langsung diberikan dokuken penagihan utang pajak kendaraan dinas milik Pemkab Manggarai Barat.

Ia berjanji akan mendorong OPD Setda Mabar untuk melunasi tunggakan yang mencapai Rp 480 juta tersebut.

“Saya merasa malu, di hari pertama kerja sudah diberi kado dengan dokumen tunggakan utang, padahal hasil pembagian pajak dari kendaraan bermotor itu berguna untuk membantu keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat,” ujar Edi Endi. (bev/ol)