Pemkot Akui Pungut Biaya kepada Pemohon Izin

berbagi di:
foto-hal-01-cover-sekdis-frengki-amalo

Sekretaris Dinas PMPTSP Frengki Amalo

 

 

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Kupang mengakui bahwa sampai saat ini, masih melakukan pemungutan saat pengurusan sejumlah izin. Karena belum menerapkan Online Single Submission (OSS) atau Sistem Perizinan Terpadu Daring yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018.

Pemohon surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP) dan surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK), Tanda Daftar Industri (TDI), serta izin izin sektoral lainnya, hingga saat ini masih ditarik biaya.

“Ia, benar, pemohon masih dikenakan biaya yang nilainya bervariasi,” ungkap Sekretaris Dinas PMPTSP Frengki Amalo ketika diwawancarai VN, di ruang kerjanya, Senin (24/6).

Frengki Amalo berkomentar terkait pandangan aktivis PIAR NTT Angki Hanas bahwa Dinas PMPTSP Kota Kupang masih menarik biaya pengurusan izin yang sudah menjurus kepada pungutan liar (pungli). Padahal secara nasional, pelayanan perizinan sudah menerapkan OSS yang mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2018, tanpa menarik biaya.

Menurut Frengki, penarikan biaya kepada pemohon dilakukan karena sampai saat ini, Pemkot Kupang belum mengimplementasikan OSS karena belum ada modul.

“OSS baru bisa diterapkan setelah modul sudah ada. Kami sementara proses, sebab untuk pengadaan modul butuh biaya. Kami sedang proses dan disetujui oleh DPRD Kota kurang lebih Rp 150 juta untuk penerbitan modul yang ditargetkan akan mencapai 20 buah modul dari 91 izin yang menjadi kewenangan Dinas PMPTSP Kota,” bebernya.

Anggaran yang diusulkan ke DPRD untuk penerbitan modul, lanjut Frengki, akan dilakukan secara bertahap. “Tahun 2019 nilainya sekitar Rp 150 juta dan tahun 2020 akan kita usulkan lagi untuk pengadaan modul. OSS akan diintegrasikan setiap tahun setelah ada modul sebab modul akan disesuaikan dengan BKM Pusat, disamping kita layani proses perizinan secara manual, ada yang dikenakan biaya ada juga yang tidak dikenakan biaya,” tambahnya.

Ia menambahkan, biaya yang ditarik dari pemohon, bukan diambil Dinas PMPTSP Kota Kupang. “Biaya yang dikenakan juga bukan bayar ke Dinas PMPTSP, tetapi langsung ke dinas yang bersangkutan, contoh izin usaha bayarnya di Dinas Perdagangan, Izin membangun bayarnya ke PU,” ucapnya.

Menurutnya, hampir semua kabupaten/kota di NTT belum menerapkan OSS.

“Kota Kupang akan diterapkan setelah ada modul, namun sebelumnya akan dilakukan sosialisasi lebih dahulu, sebab proses perizinan akan dilakukan secara online sehingga harus ada sosialisasi kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Yeskiel Loudoue mengatakan DPRD mendukung semua program pemerintah, apalagi soal anggaran jika memang tujuannya baik untuk pelayanan dan pembangunan di Kota Kupang.

“DPRD wajib mendukung, sehingga efisiensi kerja pemerintah tidak ada kendala, apa lagi soal anggaran harus disetujui,” kata Yeskiel.

Soal pengalokasian anggaran, Yeskiel menegaskan bahwa apabila menurut dinas teknis masih sangat kurang dan dalam pembahasan ada penjelasan dari dinas, maka DPRD akan segera menaikkan nilainya. Usulan yang rasional itu harus diprioritaskan sehingga benar-benar melayani masyarakat Kota Kupang.

Yeskiel juga berharap kepada Dinas PMPTSP) Kota Kupang agar setelah pengadaan modul, segera menerapkan Sistem Perizinan Terpadu Daring. “Sudah ada anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan dan kebutuhan dalam menerapkan sistim itu. Jadi harus dieksekusi setelah adanya modul yang diproses dinas teknis,” tegasnya.

Sebelumnya Angky mengatakan pungutan Dinas PMPTSP Kota masih memakai dasar hukum yang lama yaitu Perda Kota Kupang, sehingga diadukan ke Ombudsman NTT. “Sudah ada PP dan Permendagri terbaru tentang perizinan, di mana semua klasifikasi perizinan serta penerbitannya sudah melalui OSS. Karena itu, kota tidak bisa lagi menerbitkan izin-izin yang sudah dikeluarkan melalui OSS,” beber Angki.

Ketua Ombusdman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton mengaku sudah menerima pengaduan PIAR NTT dan masih mengkajinya. “Oh kami masih pelajari dulu ya!. Pungutan oleh pegawai itu, sebenarnya terjadi karena Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang yang mengatur tentang tarif izin, belum dicabut,” jelas Darius. (mg-12/mg-01/mg-23/mg-21/R-4)