Pemkot Kupang Pertama Melaksanan SDGs di NTT

berbagi di:

 

Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur merupakan Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi NTT yang melaksanakan kerangka pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai Penganti Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada 2015 lalu. SDGs merupakan kerangka kerja pembangunnan global baru yang perlu diterapkan di daerah.

Demikian disampaikan Direktris PIAR NTT, Sarah Lery Mboeik pada sambutannya dalam Dialog Publik Mewujudkan Pelaksana SDGs yang Partisipatif di Kota Kupang di Rumah Jabatan Walikota Kupang, Senin(25/9).

Sarah menjelaskan dialog publik tersebut bertujuan membicarakan tentang SDGs yang telah disepakati anggota PBB termasuk Indonesia yang dilaksanakan dengan pembangunan yang menjujung HAM, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Menurutnya, perlu dicari tahu sudah sejauh mana Kota Kupang melakukan implementasi SDGs dalam rencana pembangunan Kota Kupang. Prinsip dalam pelaksanaan SDGs yakni tidak ada yang tertinggal dan melihat koreksi Milenium Development Goals (MDGs), karena angka kemiskinan di NTT naik.

“Kita di NTT khusus daerah perkotaan justru, tempat tinggal miris dan saat ini menjadi tantangan bagi kita dalam menyelaraskan rencana pembangunan (RPJMD) di Kota Kupang,” ujarnya.

Perwakilan International NGO Forum On Indonesian Development(Infid) Hamong Hantono mengatakan karangka SDGs sangat penting bagi pembangunan di Kota Kupang. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berisi 17 tujuan dan 169 target.

Dia menjelaskan dalam kerangka MDGs, Pemerintah Kota dan Kabupaten sering dilupakan, karena Pemkot dan Pemkab menjadi unsur penting karena pemkot dan pemkab Kupang yang paling dekat dengan warga, dan memilik anggaran serta melaksanakan pembangunan.

“Peran Pemerintah daerah penting, karena mempunyai anggaran dan dana, tapi kekurangan ide, LSM punya anggaran tapi cakupan terbatas. Intinya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, untuk itu harus saling mendukung, melalui pembentukan tim koordinasi yang terdiri dari multistakeholder sehingga tujuan dan target SDGs dapat tercapai,” ucapnya sebarai berharap diskusi yang dilakukan dapat menjadi awal yang baik dalam pencapaian tujuan dan target SDGs.

Acara Diskusi Publik di buka oleh Staf Alhi Bidang Pengembangan Ekonomi, Thomas Gah, mewakili Walikota dalam membacakan Sambutan Walikota Kupang mengatakan penting dialog Public SDGs, karena telah mengajak pemerintah Kota Kupang ikut berpatisipasi menyukseskan kerangkan pembangunan. Kerangkan SDGs selama ini menitikberatkan pada bagaimana membangun manusia, membangun ekonomi masyarakat dan juga membangun lingkungan yang lebih baik.

Ia mengatakan pencapaian kerangka SDGs membutuhkan kerjasama semua pihak.

“Kami akui pemerintah Kota Kupang memiliki peranan penting dan strategis untuk itu haus terlibat, karena pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, karena pemerintah daerahlah yang memiliki masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan hasil diskusi hari SDGs yang dilakukan atas kerja keras PIAR NTT dapat memberikan masukan dalam penyusunan RPJMD Pemerintah Kota Kupang, lima tahun kedepan.

“Kami harap hasil diskusi ini bisa memberikan kontribusi bagi pelaksanaan RPJMD priode 2017-2022,” katanya.

Dialog publik tersebut terlaksana berkat kerjasama antara Mitra PIAR NTT, Infid, JP2K, Prakrsa, MAMPU dan Pemkot. Kerjasama yang ada memiliki tujuan untuk menyelaraskan program dalam implementasi.