Pemkot Sepihak Ubah Anggaran Bedah Rumah, Dari Rp10 juta/rumah jadi Rp40-50 juta/rumah

berbagi di:
adrianus-talli_20160920_143258

 

Adrianus Talli
Anggota Komisi III DPRD Kota Kupang

 

 

 

Simon Selly

 

PEMERINTAH Kota Kupang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dinilai sepihak mengubah plafon anggaran bedah rumah yang sudah disepakati bersama Komisi III DPRD Kota Kupang. Anggaran yang disepakati yakni Rp10 juta/rumah, namun Dinas PKP melakasanakannya dengan biaya Rp40 juta hingga Rp50 juta/unit rumah.

Anggota Komisi III yang juga anggota Banggar DPRD Kota Kupang Adrianus Talli, kemarin, menegaskan, jika di kemudian hari bermasalah hukum, maka Komisi III tidak bertanggung jawab.
Dia menjelaskan, pada pembahasan APBD murni 2019, dokumen yang disampaikan Pemkot tentang peningkatan kapasitas rumah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“DAU Rp10 juta/unit dan DAK Rp 17,5 juta, yang mana anggaran Rp5 miliar disepakati untuk peningkatan kualitas rumah warga dengan target 500 unit rumah,” jelasnya.

“DAK itu, harganya 17,5 juta dan DAU itu 10 juta/rumah anggaran dari 5 milyar untuk membiayai 500 rumah, dan kita setujui itu. Itu yang harus dilaksanakan, ya dengan anggaran sepuluh-sepuluh juta itu supaya bisa 500 rumah sesuai target,” jelasnya.

Dalam perjalanan, lanjut dia, anggaran dirasionalisasi dari Rp5 miliar menjadi Rp2,5 miliar untuk target 250 unit rumah. “Tapi pemerintah mengubahnya dengan bedah rumah satu unit rumah Rp40 juta sampai Rp50 juta,” bebernya.

Perubahan plafon anggaran tersebut, tambahnya, tak dikomunikasikan dengan Dewan. “Bappeda saat RDP konsisten dengan DPA yang dibahas. Dalam artian Bappeda tidak mengakui perubahan-perubahan itu,” ujarnya.

Dalam laporan Komisi III, kata dia, disampaikan bahwa Komisi III tidk bertanggung jawab,” tegasnya.

Kadis PKP Benny Sain yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan 31 unit rumah. “Saat ini sudah 31 rumah, yang kita selesai bedah dari 50 rumah yang direncanakan, dengan total keuangan yang ada baru uang muka yaitu Rp750 juta,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa 31 rumah yang sudah selesai dibedah itu setara dengan Rp1,4 miliar dari DAU. “Kami usahakan sampai selesai 50 unit rumah. Anggaran yang masih belum terealisasi itu kita ajukan dalam perubahan nantinya satu miliar 750 juta untuk bangun 19 unit rumah dan membayar sisanya,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, saat ini pihaknya belum melanjutkan kegiatan bedah rumah karena masih menunggu anggaran perubahan. “Rumahnya sekarang kami siap, namun kami masih berproses anggaran sehingga untuk sementara itu kita hentikan dulu karena anggaran itu belum ada setelah dalam banggar diketok maka kita akan lanjutkan kembali,” pungkasnya. (D-1/yan/ol)