Pemprov Evaluasi Kinerja Pemkab Terkait Stunting

berbagi di:
foto-hal-15-foto-master-stunting

 

Pembicara dari perwakilan enam Bappeda kabupaten, memaparkan hasil dari perencanaan dan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di masing-masing Kabupaten. Foto; Sinta Tapobali/VN

 

 

Sinta Tapobali

Pemprov Nusa Tenggara Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mengevaluasi pelaksanaan aksi konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi terhadap 21 kabupaten se-NTT.

Panelis Penilai Kinerja Pelaksanaan Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi, Henny Tomasowa, kepada VN di On the Rock Hotel, Rabu (14/8) mengatakan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Percepatan penurunan stunting yang merupakan salah satu Prioritas Nasional, membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Untuk itu perlu dilakukan delapan aksi konvergensi integrasi untuk menyelaraskan merencanaan, menganggarkan, melaksanaan, memantau, dan mengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat.

Menurutnya, stunting punya dampak signifikan. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan
kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kroner, dan strok.

Upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan.

Penurunan stunting memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pemenuhan prasyarat pendukung.

Ia menambahkan stunting sebenarnya bukanlah persoalan yang sulit. Semuanya berawal dari keluarga, di mana ketika seorang ibu hamil di masa 1.000 hari pertama kehamilan, seorang ibu hamil harus ditempatkan sebagai prioritas. Makanan yang di konsumsi ibu hamil harus dua kali lipat dari biasanya dan yang paling penting dari asupan makanan yang setiap kali dimakan adalah kebutuhan akan protein harus selalu dipenuhi.

“Ibu hamil harus dipandang sebagai sebuah prioritas, dijaga makan dan minumannya. Masalah stunting terjadi karena ibu hamil kurang makan, pastikan ibu hamil setiap kali makan ada protein seperti telur ayam. Stunting terjadi karena kurangnya asupan gizi yang di konsumsi oleh ibu hamil oleh karena itu makan ibu hamil harus cukup selama 9 bula,” jelasnya.

Dari segi anggaran terkait konvergensi sebenarnya Kabupaten kota disiapkan dari pemerintah pusat dana alokasi khusus sebesar Rp 750 juta per kabupaten untuk program koordinasi, hanya dalam perencanaan awal dana dari pusat jatuh ke Kementerian Kesehatan dan dari Kementrian Kesehatan dibagi dalam dana non fisik untuk semua Kabupaten di indonesia yang bermasalah.

Perencanaan hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan akhirnya perencanaan itu jika dilihat secara umum tidak digunakan secara maksimal untuk kegiatan yang sifatnya koordinatif tapi lebih kepada kegiatan kesehatan sehingga kalau soal penganggaran di kabupaten untuk soal konvergensi memang ada sedikit kendala karena komunikasi dan koordinasi.

“Kalau kabupaten yang komunikasi yang baik antara Bappeda dan Dinas Kesehatan itu jalannya baik tapi kalau komunikasinya tersendat biasanya ada saja masalahnya mungkin karena soal pendanaannya yang ditempatkan di Dinas Kesehatan oleh orang Pusat sehingga agak sedikit terkendala,” ujarnya. (bev/ol)