Pemprov Kembangkan Objek Wisata Mangrove Litianak

berbagi di:
img-20200224-wa0100

Inilah kondisi terkini objek wisata mangrove Litianak, Desa Holulai, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao yang sementara dibenahi Pemprov NTT menjadi salah satu objek wisata berbasis konservasi. Gambar diabadikan Minggu (23/2) siang. Foto: Frangky/VN

 

 

 

Frangky Johannis

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mengalokasikan anggaran untuk membangun fasilitas penunjang di lokasi wisata mangrove Litianak, Desa Holulai, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao.
Demikian disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Rote Ndao Nick Laheroi Ndolu kepada wartawan di kantornya, Senin (24/2).
Ia menjelaskan setelah sebelumnya pada Tahun Anggaran 2019 Pemprov NTT mengalokasikan dana sebesar Rp 495 juta untuk pembangunan jembatan track mangrove sepanjang 263 meter, tiga unit shelter/gazebo, tiga unit menara pemantau, satu unit gapura, satu unit pos ticketing, dan satu unit toilet, pada Tahun Anggaran 2020 Pemprov NTT kembali mengalokasikan dana sebesar Rp 388,4 juta untuk pembangunan fasilitas penunjang di lokasi wisata mangrove Litianak tersebut.
Menurutnya, alokasi dana Rp 388,4 juta pada Tahun Anggaran 2020 ini, difokuskan untuk pengadaan mesin pompa air, profil tank 5.000 liter, instalasi air dan listrik, pembangunan jembatan track mangrove spanjang 5.000 meter, pembangunan wahana atraksi, pembangunan shelter/gazebo, dan pembangunan kantin kuliner.
img-20200224-wa0098
“Pembangunan fasilitas penunjang ini bertujuan menjadikan lokasi wisata mangrove Litianak lebih nyaman bagi para pengunjung. Konsep pembangunannya tetap menitikberatkan pada konservasi lokasi tersebut, merusak habitat alam di sekitar hutan mangrove itu,” kata dia.
Ia menambahkan, pembangunan fasilitas penunjang tersebut akan mulai dilaksanakan awal Maret mendatang, dimulai dengan pembangunan jembatan track mangrove sepanjang 5.000 meter, selanjutnya secara bertahap fasilitas penunjang lainnya, seperti wahana atraksi, gazebo, dan kantin kuliner.
“Diharapkan dengan penambahan fasilitas tersebut lokasi wisata mangrove Litianak menjadi salah satu tujuan wisata favorit bagi warga Rote Ndao yang akan berekreasi, selain itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Desa Holulai dan sekitarnya,” ujar Ndolu.
img-20200223-wa0049
Ketika ditanyakan terkait ke depan fasilitas yang ada di lokasi wisata mangrove Litianak diserahkan ke BUMDes untuk dikelola, Nick Ndolu katakan, nanti akan dilakukan kajian terlebih dahulu. Sehingga konservasi lokasi tersebut tetap terjaga,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua BUMDes Holulai Alif Ndolu menyampaikan terima kasih dan apresiasi bagi Pemprov NTT yang telah membangun sejumlah fasilitas pendukung di lokasi wisata mangrove Letianak.
Ia sependapat dengan Kepala UPT KPH Nick Ndolu bahwa penyerahan pengelolaan ke BUMDes harus melalui kajian yang matang karena lokasi tersebut masuk dalam wilayah konservasi hutan.
Alif mengatkan saat ini BUMDes belum dapat mengelola parkiran dan melakukan pungutan karcis masuk bagi para pengunjung karena belum ada regulasi. Namun, ke depan harus ada pemberlakukan pungutan karcis bagi pengunjung.
“Kami dari BUMDes akan duduk bersama dengan seluruh stakeholder untuk mencari solusi agar pungutan retribusi itu dimanfaatkan bagi kelangsungan perawatan fasilitas mangrove Letianak,” ujarnya.
Eduard Ndolu, salah seorang pedagang kuliner lokal di objek wisata itu mengaku setiap akhir pekan sejak awal Februari 2020 dirinya menjajakan kopi dan makanan ringan bisa meraih keuntungan sebesar Rp 300.000.
“Saya berharap ke depan sudah disediakan lokasi untuk kuliner, saya akan mendaftar untuk membuka usaha warung makan lesehan,” katanya. (bev/ol)