Pemrov NTT Jamin Tak ada Desa Fiktif di NTT

berbagi di:
img-20191108-wa0017

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi NTT, Piter Manuk. Foto: Putra Bali Mula/VN

 

 

 

Putra Bali Mula

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjamin tidak ada desa siluman atau desa fiktif di NTT yang menyelewengkan dana desa dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi NTT, Piter Manuk, yang ditemui VN di ruang kerjanya pada Jumat (8/11) menjamin hal tersebut.

Ia mengatakan Provinsi NTT memiliki 3.026 desa lengkap dengan verifikasi data, seluruh dokumentasi dan memiliki nomor registrasi desa.

Ia mengatakan ada dua tahapan untuk mendapatkan desa yang legal yaitu surat gubernur kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan surat gubernur pada bupati. Dua hal ini sebagai syarat untuk memperoleh kode desa dan registrasinya baik untuk pemekaran maupun untuk alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD).

“Tidak ada (desa siluman), bahkan yang pemekaran 328 desa itu juga tidak ada. Pemekaran desa kita ada beberapa kelas dan tahapan. Tahapan paling maju itu Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memohon kode desa,” ungkapnya.

Ia menyebut seluruh desa di NTT telah didata dan didokumentasi. Selain itu, juga terdapat tahapan surat gubernur kepada bupati mengenai nomor registrasi desa pemekaran. Dengan surat dari gubernur tersebut maka bupati setempat dapat melakukan pengangkatan penjabat kepala desa.

Selain itu, bupati dapat mengalokasikan ADD (alokasi dana desa) dari APBD. Sementara untuk dana desa (DD) dapat menggunakan kode desa.

“Semua sudah jalan dan terakhir kami verifikasi di Sikka, 34 desa. Kita turunkan Tim 8 dari sini. Lainnya kami sudah datangi,” jelasnya.

Piter sendiri mengaku heran dengan keberadaan desa siluman yang diduga ada di sejumlah provinsi lain karena mekanisme pemrosesan dana desa terbilang ketat dan sesuai sistem yang terintegrasi.

“Tidak ada desa siluman di NTT di tengah isu-isu ini sekarang. Saya malah tidak mengerti kok bisa sampai ada desa siluman,” ungkapnya.

Ia menyebut proses perencanaan dana desa sejak Juli sampai Desember berdasarkan APBD sesuai perencanaan dan seluruhnya terkoneksi dengan sistem online.

“Jadi kalau desa fiktif, lalu kepala desa siapa yang tanda tangan?” ungkapnya.

Kemudian dalam tahap pencairan dana desa dilakukan dalam tiga tahap yaitu 20 persen pada pencairan pertama lalu tahapan kedua dan ketiga dilakukan pencarian masing-masing 40 persen. Ia menyebut pada pencairan tahap ketiga dilakukan setelah melalui proses audit, pemeriksaan dokumen dan implementasi.

Selain itu, menurutnya sistem integrasi yang online memungkinkan pemerintah pusat untuk memonitor langsung penggunaan dana desa setiap harinya.

“Harus ada laporan pertanggungjawaban dari pencarian dana desa sebelumnya, siapa kepala desa yang menandatanganinya, mesti ada rapat dengan BPD, ada rancangan dalam APBD, ada rencana pembangunan jangka menengah desa, seluruh dokumen ini harus lengkap. Jadi kalau ditanyakan ke saya, saya tidak mengerti kok bisa ada seperti itu,” lanjutnya.

Di samping itu terdapat proses audit di tahap akhir. Ia menyebut bila ada desa siluman maka seharusnya dapat terungkap dari proses audit yang dilakukan setiap tahunnya itu.

Hasil dari proses audit tersebut yang kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengeluarkan dana desa kepada desa tersebut atau terpaksa dihentikan.

“Masa ini dari 2015, audit setiap tahun tapi tidak ditemukan satupun desa fiktif sampai sekarang, kan dalam audit itu nanti diperiksa semua perencanaan dari Juli sampai Desember, bukti-bukti belanja, kemudian tahapan implementasi dan kenyataan di lapangan,” terangnya.

Menurutnya, apabila tahapan audit benar-benar dilakukan maka desa siluman akan terungkap sejak 2015 dan negara tidak dirugikan seperti ini.

“Mereka ini (desa-desa fiktif) tidak mengimplementasikan apa-apa di lapangan tapi kenapa tahun demi tahun dikasih lagi. Ini kan sudah sampai Rp. 5,8 miliar yang saya tahu,” sesalnya.

Selain itu, menurutnya terdapat tim survei desa dan tim pendamping dana desa mulai dari pendamping kepala desa hingga ke tingkat pemerintah kabupaten sejak dana tersebut dikucurkan presiden.

Ia mengatakan hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan,  Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa.

“Ada pendamping lokal desa yang mendampingi kepala desa, terus pendamping desa di tingkat kecamatan, lalu tingkat di atasnya ada bupati atau pemerintah kabupaten¬† atau tenaga ahli dan ini sistematis luar biasa, dan ada tiga regulasi yang mengatur itu,” sebutnya. (bev/ol)