Pencairan Dana Panwaslu Tunggu Hasil Koreksi NPHD

berbagi di:
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang Jefri Pelt

 

Leksi Salukh

 

 

Proses pencairan Dana Panwaslu Kota Kupang sebesar Rp 500 juta untuk pembayaran honor tenaga pengawas tingkat kelurahan dan kecamatan se-Kota Kupang, masih menunggu proses koreksi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Bawaslu NTT.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang Jefri Pelt, kepada, Wartawan, Jumat (26/5) di gedung DPRD Kota Kupang mengatakan proses pencairanan dana Panwaslu belum bisa dilakukan, karena masih melakukan koreksi terhadap NPHD oleh Bawaslu Provinsi NTT.

“Pihak Pemerintah Kota Kupang belum bisa mencairkan sisa dana Rp 500 juta dari total alokasi anggaran sebesar Rp 3,5 miliar,” katanya.

Jefri mengatakan, dana untuk Panwaslu sebenarnya sudah lama dicairkan, namun karena pihak sekretariat belum memasukan laporan penggunaan dana sebesar Rp 3 miliar, sehingga proses pencairan terhambat.

“Kalau laporan sudah dimasukan setelah pengunaan tentunya telah dicairkan, tapi karena proses pencairaan tidak diiringi dengan laporan, sehingga pemerintah kesulitan untuk mencairkan,” ungkapnya.

Dia menuturkan sesuai konsultasi dengan pihak kementerian telah  meminta Pemerintah Kota Kupang segera mencairkan dana tersebut, namun pemerintah belum melakukan pencairan karena NPHD telah diaddendum tiga kali.

“Kita saat ini menunggu saja hasil dari Bawaslu, apabila koreksi selesai dilakukan, maka pencairan sudah bisa dilakukan,” tuturnya tanpa menjelaskan waktu pasti.

Ia menambahkan pengelolaan dana tersebut, telah diselidiki pihak aparat hukum, sehingga proses pencairan dilakukan dengan berhati-hati. “Aparat sementara lidik dana tersebut jadi kita masih berhati-hati, dalam proses apabila sudah ada koreksi,” katanya.

  • Jefri mengaku kemungkinan ada masalah atau tidak dalam proses pencairan dana tambahan, dirinya tidak mengetahui. “Pencairan dana dilakukan atas perintah dari kementerian berdasarkan surat yang diberikan. Sementara menyangkut dampak di kemudian hari, pemerintah sudah menyiapkan segala dokumen yang diperlukan jika suatu hari nanti menjadi masalah,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang Padron Paulus mengatakan pemerintah perlu memperhatikan regulasi kemudian bisa mencairkan alokasi anggaran tersebut, sebab para petugas telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah menyukseskan Pilkada Kota Kupang.

“Kita harap, kalau bisa diproses dengan baik dan memberikan hak-hak para pengawas pilwakot yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab tersebut,” kata Padron.