Penegak Hukum Diminta Lidik Proyek Rujab DPRD TTS

berbagi di:

 
Megi Fobia

DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) meminta polisi dan jaksa agar segera menyelidiki proyek rehabilitasi tiga unit rumah jabatan (rujab) pimpinan DPRD TTS. Tiga unit rujab direhab sejak 2016 lalu, namun sampai sekarang belum difungsikan.

Proyek rehabilitasi ketiga unit rujab pimpinan DPRD TTS itu menelan anggaran Rp 1.977 miliar lebih. Namun, sampai saat ini belum dilakukan serah terima ketiga unit rujab itu untuk digunakan.
Anggota DPRD TTS David Boimau, Religius Usfunan dan Niko Sole mengatakan itu kepada VN, di ruang Komisi III DPRD TTS, Jumat (24/8).

David Boimau menegaskan, penegak hukum semestinya tidak perlu menunggu laporan resmi atau rekomendasi dari Dewan baru masuk melakukan penyelidikan. Proyek rehab ketiga unit rujab pimpinan Dewa itu terindikasi menyimpan masalah sehingga perlu diselidiki sampai tuntas.

“Penyelidikan harus segera dilakukan oleh aparat hukum. Karena sudah melampawi kalender kerja tiga rujab pimpinan DPRD itu tidak ada proses serah terima untuk segera dihuni,” jelasnya.

Ia menegaskan, apabila suatu proyek yang pekerjaannya sudah melewati waktu sesuai kalender kerja namun belum digunakan, berarti ada masalah.

David mengatakan banyak masalah di TTS yang semestinya sudah mendapat perhatian secara nasional. Sebab, banyak kasus sejak 2014 hingga saat ini tidak pernah tuntas.

Dia menduga ada kepentingan pihak tertentu sehingga meski terus disoroti, kasus tiga unit rujab itu tetap saja dibiarkan.

Religius Usfunan menambahkan, pada 2017 lalu dirinya dipercayakan sebagai ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD TTS yang mana saat itu Pansus menemukan pekerjaan rehabilitasi tiga unit rujab tersebut belum digunakan. Saat itu, Pansus rekomendasikan agar segera diselesaikan, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan, apa masalahnya sehingga ketiga rujab tersebut belum bisa digunakan oleh pimpinan DPRD TTS.

Egy mengatakan, saat ini pihaknya hanya menanti sikap proaktif aparat penegak hukum terkait kasus ini. Sebab, Dewan sudah menempuh berbagai langkah politik terkait masalah ini.

“Saya sudah dua tahun berturut-turut jadi ketua Pansus. Hasil yang ditemukan sama yakni rujab belum difungsikan. Pansus kemudian rekomensasi kepada pemerintah untuk segera tindaklanjuti, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut oleh pemerintah,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD TTS, Niko Soleh menegaskan DPRD hanya sebatas memberikan rekomendasi, atau pun catatan strategis, namun yang mengeksekusinya adalah pemerintah.

Persoalan ini, lanjut dia, sudah berulang kali disoroti oleh DPRD TTS, baik melalui Pansus, komisi maupun frakai namun tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Karena itu, aparat hukum yang berwenang agar segera mengambil sikap untuk menyelidiki kasus ini.

PPK proyek rehabilitasi tiga unit rujab pimpinan DPRD TTS, Andre Pentury yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya, kemarin, tidak merespon. Informasi yang diperoleh, Andre Pentury sedang mengikuti suatu kegiatan di Jakarta. (mg-12/D-1)