Penertiban aset tanah pemprov tidak mulus

berbagi di:
img-20200117-wa0074

 

 

 

Stef Kosat

Dalam rangka membangun Rumah Sakit Pemerintah Pusat 9 lantai di Kelurahan Manulai I Kecamatan Alak, Kota Kupang, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menertibkan aset tanah di Kelurahan Manulai yang ditempati 30 Kepala Keluarga (KK) secara tidak sah.

Hal itu disampaikad Kepala Bidang Aset dan Pendapatan Daerah NTT Zeth Sony Libing di Kelurahan Manulai I RT 14 dan RT 15 pada Jumat (17/1).

Penertiban aset tanah pemprov itu dipimpin Karo Ops Polda NTT Kombes Pol Drs Rudi Kristantyo, Kasat Pol PP Kornelis Wadu, Karo Hukum Alex Lumba, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Zet Sony Libing.

Aksi penertiban aset tersebut dimulai pukul 11.00 Wita. Rumah yang pertama kali dibobol ekskavator adalah milik Yakobus Manafe yang berdampingan dengan perusahaan air minum Viquam.

Ekskavator terus bergerak dan membobol tembok rumah warga hingga pukul 12.00 Wita. Empat rumah berhasil dibobol tanpa ada perlawanan apapun dari pemilik rumah.

Namun pada pukul 13.00 Wita penertiban tersebut mendapat perlawanan dari warga yang mengaku tuan tanah dan bergabung dengan warga yang terdampak penertiban aset Pemprov untuk memagari rumah Diskon Lay, polisi yang bertugas di Polda NTT.  Warga menolak rumah anggota Polri itu digusur.

Masyarakat juga meminta batas tanah yang jelas dari Pemprov NTT.

“Tunjukan bukti kepemilikan tanah pemerintah yang jelas karena kami orang miskin jika tidak kami akan pidanakan Pemprov NTT karena melakukan pengrusakan rumah warga,” ungkap warga.

Permintaan agar Pemprov NTT bisa menunjukan bukti batas tanah ditanggapi Karo Hukum Alex Lumba dan Kaban Aset Daerah Zet Libing dengan mendatangkan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN NTT, Yulius Talok.

Tujuan kedatangan Yulius sesuai permintaan 30 KK yang terdampak dari penertiban aset tanah Pemprov NTT supaya menunjukan bukti batas tanah kepada KK yang terdampak. Namun saat negosiasi terjadi hujan, sehingga sempat tertunda. Usai hujan Yulius dikawal polisi dari Polda menunjuk titik batas tanah sesuai permintaan warga.

Namun, tiba-tiba warga yang rumahnya terdampak meminta agar penunjukan batas tanah harus diikuti pemilik tanah yakni Thomas Penun Limau. Namun karena hujan lagi-lagi hal ini tertunda.

Sementara Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Zet Sony Libing mengatakan Pemerintah Provinsi NTT telah bernegosiasi dengan masyarakat sejak tahun 2019 lalu. Jadi pemerintah tidak arogan, karena sudah ada surat peringatan dari SP 1-3.

Terkait surat pembatalan eksekusi dari pengadilan Negeri I Kupang, Sony menjelaskan dasar Pemprov NTT adalah putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Pemprov menghargai surat pengadilan, tetapi kami berpegang teguh pada putusan MA. Maka hari ini pemerintah bersama kepolisian Polda NTT dan Pol PP tetap melakukan penertiban ini. Silahkan proses hukum dan pemerintah siap hadapi di pengadilan,” ujarnya.

Soal relokasi bagi 30 KK yang terdampak penertiban, Sony mengaku Pemprov NTT sudah menyiapkan 30 tanah kapling di bagian barat dari tanah yang akan dijadikan sebagai RSU Pemerintah pusat itu.

Tetapi dari 30 kapling tanah yang disiapkan pemerintah 8 KK yang mau menerima.

“Tanah kapling yang disiapkan berukuran 15×20 atau 300 meter persegi. Pemerintah juga akan membantu mengurus sertifikat bagi masyarakat yang terdampak. Jadi apa yang kurang?” pungkas Sony.

Sementara Ketua RT 15, Mersi Kangkan mengatakan ia berusaha memfasilitasi 22 KK di wilayahnya karena rumah yang tergusur akibat pembangunan rumah sakit pemerintah terbanyak di wilayahnya. Sedangkan di RT 14 hanya terdapat 4 rumah dan di Manulai II 4 rumah.

Namun, ia menyayangkan sikap pemerintah karena yang dijanjikan bagi masyarakat terdampak akan mendapat tanah seluas 15×30 namun faktanya yang dikasih hanya 15×20. Menurut Marsi, mereka sudah tinggal di situ sejak tahun 2011. Bahkan tanah yang dijanjikan Pemprov adalah milik masyarakat lain.

“Sehingga saat kami datang untuk membersihkan tanah itu, malah ditegur masyarakat yang mengaku pemilik tanah. Maka kami masyarakat terdampak tidak berani lagi bersihkan tanah itu,” tambah Marsi. (bev/ol)