Penetapan Tersangka  NTT Fair Cacat Hukum

berbagi di:
sam-haning
Samuel Haning
Kekson Salukh
Penetapan tersangka dalam kasus NTT Fair oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai cacat hukum atau non prosedural, pasalnya hasil pemeriksaan kerugian negara dilakukan oleh lembaga yang tidak sah.

Kuasa hukum tersangka kasus NTT Fair Hadmen Puri,  Samuel Haning kepada VN,  Kamis, (29/8) mengatakan sesuai ketentuan undang-undang, hanya lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak mengaudit proyek dan menyatakan adanya kerugian negara, tidak bisa menggunakan lembaga lain untuk mengaudit kerugian negara dari sebuah pembangunan gedung proyek.

“Kenapa kami katakan penetapan tersangka kasus NTT Fair itu non prosedural karena, Berdasarkan Surat edaran Jaksa Agung No 4 tahun 2016 menyatakan bahwa lembaga yang berhak menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara adalah BPK. Jaksa tidak bisa gunakan lembaga lain,” tegasnya.

Faktanya dalam menetapkan kerugian negara dalam kasus NTT Fair, penyidik Kejati NTT menggunakan lembaga yang tidak berwenang yakni Politeknik Negeri Kupang (PNK) yang menyatakan kerugian negara mencapai Rp 6 miliar.

Haning menilai penetapan tersangka kasus NTT Fair cacat hukum, sehingga penetapan tersangka harus batal demi hukum. Akibat penetapan tersangka yang dinilai non prosedural itu, maka pihaknya mengajukan pra peradilan kepada Kejati NTT.

“Politeknik bukan lembaga audit keuangan, sehingga tidak bisa menjadikan hasil auditnya sebagai landasan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jika kedepan ada novum baru, maka silahkan saja jaksa kembali menetapkan tersangka,” ujarnya.

Selama ini, lanjut Haning, tidak ada hasil audit BPK yang menyatakan adanya kerugian negara dalam kasus NTT Fair. Jika ada, biasanya Pemda NTT diminta untuk menuntaskan temuan itu dalam rentan waktu 60 hari. Sehingga penetapan tersangka tanpa menunggu hasil audit BPK adalah prosedural  keliru yang dilakukan oleh Kejati NTT.

Haning  juga mempertanyakan penetapan tersangka oleh Kejati NTT tanpa dilakukan gelar perkara yang melibatkan semua unsur. Padahal, biasanya sebelum menetapkan tersangka maka penyidik harus gelar perkara di depan penyidik, pejabat pemerintah yang berkaitan dan perwakilan dari BPK.

“Kapan dilakukan gelar perkara atas kasus ini. Tiba- tiba sudah ada tersangka. Kekuatiran kita adalah jangan sampai adanya kriminalisasi dalam kasus ini. Karena penetapan tersangka tanpa adanya kerugian negara. Ini sangat bahaya, karena orang ditangkap dan dijadikan tersangka tanpa dasar kerugian negara,” ungkapnya.

Pra peradilan yang dilakukan para tersangka mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kupang dengan agenda mendengar tanggapan dari Kejati NTT.

Dalam persidangan di PN Kupang, kemarin jaksa belum menyiapkan jawaban atas pra peradilan tersebut, sehingga sidang diskors hingga hari ini dengan agenda sekaligus keterangan saksi.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati NTT Abdul Hakim kepada VN mengaku dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka biasa penyidik berlandaskan dua alat bukti yakni minimal keterangan saksi dan petunjuk.

Terkait lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengaudit kerugian negara dari sebuah proyek pembangunan, menurut Abdul, sah-sah saja penyidik menggunakan lembaga mana yang terpenting hasil auditnya jelas. Bisa saja penyidik menggunakan BPKP, Tim ahli maupun auditor independen.

“Yang terpenting sudah terindikasi ada kerugian negara di dukung alat bukti dan keterangan maka penyidik bisa gunakan keterangan tim ahli, BPK atau BPKP.  Jika  hasil audit dari BPKP atau BPK terlalu lama kita bisa gunakan auditor independen. Tidak ada yang salah selama ini masih diakui juga dalam persidangan.” jelasnya.

Lanjut Abdul, belum dilimpahkannya berkas BAP tersangka kasus NTT Fair ke pengadilan tindak pidana korupsi karena penyidik masih menyusun dakwaan kepada para tersangka. Abdul memastikan awal bulan September penyidik sudah melakukan pelimpahan.

Dalam dakwaan itu, kata Abdul,  akan diketahui juga ada atau tidaknya penambahan tersangka dalam kasus yang sesuai hasil audit BPKP yang diterima penyidik sebesar Rp 6 miliar itu.

“Sebenarnya kita sudah limpahkan BAP para tersangka juga tetapi masih susun dakwaan, selain itu kasih masih melayani pra peradilan dari para tersangka. Kita pastikan awal bulan ini sudah limpahkan. Dalam dakwaan itu pasti kita ketahui siapa yang ikut didakwa juga selain enam orang tersangka yang sudah ada.” urainya.

Abdul menambahkan, jika dalam dakwaan disebutkan pihak lain ikut terlibat dalam kasus itu maka pasti akan didakwah juga. Selanjutnya, kewenangan penuh ada pada hakim. Apakah mau tetapkan tersangka atau tidak.

Sebelumnya, mantan Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) NTT/mantan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair senilai Rp 29,9 milyar yang sudah d tetapkan sebagai tersangka mengajukan permohonan pra-peradilan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.

Permohoanan Pra-peradilan terhadap Jaksa Agung RI cq Kejaksaan tinggi (Kejati) NTT tertanggal 19 Agustus 2019 tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang pada Selasa (20/8/2019) dengan nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kpg. Sidang perdana Pra-peradilan tersebut akan dilaksanakan,  Senin, (26/8) namun di tunda ke hari ini.

Kuasa Hukum Yuli Afra, Rusdinur  menjelaskan, pihaknya mengajukan gugatan praperadilan tersebut karena kliennya telah diperlakukan secara tidak adil oleh pihak Kejati NTT sejak penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan.

“Masalah sebenarnya dari proyek NTT Fair adalah wanprestasi karena PT Cipta Eka Puri tak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dalam kontrak kerja.  Wanprestasi itu masalah perdata bukan pidana. Itu sudah diatur dalam kontrak kerja sehingga yang bertanggungjawab itu PPK bukan KPA,” tandas Rusdinur.

Advokad pada Kantor Hukum Rusdinur & Patner itu mengatakan, penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka kepada kliennya yang dilakukan Kejati NTT premature dan tidak sah.

“Penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup (minimal 2 alat bukti) sebagaimana disyaratkan KUHP untuk menyidik, menetapkan  status tersangka, menangkap dan menahan klien kami.  Ini melanggar HAM klien kami,” tegasnya.

Rusdinur menjelaskan, jaksa telah melakukan penyidikan pada April 2019. Padahal, BPK RI masih memberikan tenggang waktu 60 hari untuk menindaklanjuti temuan dalam LHP-nya.

Rusdinur memaparkan, BPK RI dalam LHP-nya hanya menemukan adanya wanprestasi, kelebihan pembayaran sekitar Rp 1,5 Milyar dan denda keterlambatan  sekitar Rp 1,2 Milyar. Anggaran itu sudah ditutup dari pencairan jaminan pelaksanaan sekitar Rp 2,69 M dari Jamkrida NTT.

“Dimana kerugian negaranya yang menjadi alat bukti untuk memulai penyidikan, karena kelebihan pembayaran sekitar Rp 1,5 Milyar dan denda keterlambatan  sekitar Rp 1,2 Milyar itu sudah ditutup dari pencairan jaminan pelaksanaan sekitar Rp 2,69 M dari Jamkrida NTT,” tegasnya.

Rusdinur menambahkan, seharusnya Kejati NTT mengambil LHP BPK RI dan hasil tindak lanjutnya yang menjadi acuan/dasar hukum untuk dimulainya proses penyidikan sehingga dalam penetapan tersangka itu tidak ada yang keliru seperti

Kasie Penkum Kejati NTT Abdul Hakim yang di konfirmasi terpisah via whats appnya mengatakan  pengajuan pra-preadilan telah diatur dalam Undang-Undang. Setiap tersangka memiliki hak untuk mengajukan pra-peradilan.

“Itu hak tersangka dan diatur dalam undang-undang. Penyidik sedang melengkapi berkas BAP sesuai petunjuk JPU. Sudah lengkap kita akan limpahkan dalam waktu dekat.” Jelasnya. (bev/ol)