Pengelolaan Dana Desa Harus melalui Musrenbang

berbagi di:
Dana Desa Rp 6 Miliar Dipending

 
Gerasimos Satria

Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Belasius Pandur mengajak seluruh Kepala Desa Kabupaten Manggarai Barat agar pengelolahan Anggaran Dana Desa (ADD) harus melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di tingkat desa. Hal itu bertujuan agar pengunaan dana desa tidak dipersoalkan warga desa di kemudian hari.

Belasius Pandur menyampaikan itu saat bertatap muka dengan masyarakat Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Sabtu (28/9) sore.
Belasius Pandur mengatakan ditemukan banyak desa di wilayah Manggarai Barat dimana dalam pengelolaan dana desa tanpa melalui Musrembang ditingkat desa. Oleh karena itu ke depan dirinya mengimbau agar para kepala desa harus melibatkan seluruh masyarakat dalam menentukan pembangunan. Hal itu bertujuan agar tranparansi dalam pengunaan dana desa.

“Seluruh pengunaan dana desa harus melalui musrembang itu sangat penting.Jika tidak melalui musrembang tingkat desa, maka masyarakat tentu akan mempersoalkan itu,” katanya.

Dia juga menyarankan agar para kepala desa di 12 Kecamatan harus memiliki Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di masing-masing desa.Agar dana desa bermanfaat bagi perekonomian masyarakat desa serta ada pendapatan desa dengan adanya BumDes itu. Selain itu potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa tentu akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di desa dengan harapan potensi yang dimiliki dikelolah oleh BumDes.

“Ada banyak sumber daya yang ada di masing-masing desa di Mabar yang harus dioptimalkan,” ujarnya.
Dia menambahkan anggaran dana desa dipastikan akan terus berlanjut.Oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat desa.Baik untuk ikut dalam berpartisipasi dalam pembangunan dana desa maupun ikut mengawas pengunaan dana desa itu. Dengan harapan dana desa harus benar-benar bermanfaat bagi kesejateraan rakyat,” harap Belasius.

Anggota DPRD Manggarai Barat Rikardus Jani mengingatkan pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa pada 169 desa di Manggarai Barat harus transparan, sehingga masyarakat dapat mengawasi seluruh pengunaan dana desa setiap tahun. Serta dalam pengunaan desa itu harus benar-benar sesuai usulan masyarakat yang ada di desa.

“Informasi terkait dana desa tidak boleh ditutup-tutupi, semua harus transparan, sehingga masyarakat mengetahuinya,” kata Rikar Jani.

Rikar Jani mengatakan data mengenai dana desa bukanlah informasi publik yang dirahasiakan, sehingga data tersebut harus diungkap ke publik,melalui papan informasi desa. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk transparansi terhadap pengelolahan dana desa.

Kepala Desa Nggorang,Abu Bakar sidik mengaku masyarakat desanya merasa manfaat dengan adannya dana desa. Pihaknya belum memikirkan untuk membangun BumDes di Desa Nggorang.Saat ini pihaknya dalam pengunaan dana desa memfokus pembukaan jalan baru dan pembenahan gang-gang disejumlah dusun.

“Partisipasi masyarakat Desa Nggorang untuk mengawasi dana desa cukup tinggi. Kita selalu melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menentukan item proyek dana desa,” kata Abu Bakar. (sat/s-1)