Pengembangan Kelor Terkendala Benih

berbagi di:
Tanaman kelor yang disemaikan oleh Dinas Pertanian Provinsi NTT ini siap dibagikan kepada para petani NTT. Gambar diabadikan belum lama ini. Foto: Istimewa

 

 

 

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk mengembangkan kelor sebagai komoditi ekspor belum bisa terwujud karena kendala benih.

Plt Kadis Pertanian Provinsi NTT, Miqdon Abolla kepada VN, Selasa (25/6) menjelaskan, sesuai arahan Gubernur NTT, pengembangan kelor mulai dilakukan pada akhir 2018 lalu, namun hingga kini masih sebatas melatih petani dan mengupayakan ketersediaan benih yang belum begitu banyak.

“Di awal tahun itu fokus kami terbatas, baru lakukan file project di Kabupaten Kupang dan seperti di Semau dan Kecamatan Lokofe. Karena ini sesuatu yang baru, kami hanya menyiapkan dua tempat sebagai pengembangan kelor.
Untuk pembenihannya sendiri kami masih belum siap oleh karena itu kami juga masih berhati-hati dalam mengembangkan ke skala yang lebih besar,” ujar dia.
Ekspor Perdana
Ia mengatakan, ekspor perdana kelor akan dilakukan pada Oktober mendatang sebanyak 40 ton. “Untuk menyiapkan ekspor perdana nanti, hari ini (kemarin) kami akan bertemu Asisten I untuk membicarakan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan,” kata Miqdon.

Dalam proses ekspor perdana nanti,tim dari dinasnya akan memantau di daerah Malaka karena sebagian besar wilayah kabupaten itu merupakan daerah dengan produksi kelor yang sudah siap untuk diekspor.

“Sementara untuk daerah lain itu masih kami dorong, karena yang mereka hasilkan hanya untuk konsumsi saja, bukan untuk orientasi bisnis. Mengapa daerah lain belum bisa untuk orientasi bisnis, karena kalau bisnis itu harus melalui standar yang ketat dan melalui organik. Tahapan-tahapan ini yang harus diikuti dan tidak boleh langgar, karena itu dalam mengembangkan kelor kita masih bisa melakukan dalam skala yang luas,” ujar Miqdon.

Miqdon mengklaim sudah menyiapkan 300 hektare lahan dengan jarak tanam 1×1 dengan 10.000 pohon kelor. “Butuh benih tiga kilogram per hektare, jadi kalau kita hitung hasilnya bisa mencapai satu ton per hektare. Itu khusus yang kami biayai,” katanya.

Dinasnya, kata dia, sebatas memfasilitasi dan menyiapkan benih untuk para petani kelor sedangkan untuk pemasaran nantinya pengusaha langsung berhubungan dengan petani.

Terpisah, Tony Laiskodat, salah seorang petani kelor dari Kelompok Bangkit Bersama di Desa Otan, Kabupaten Kupang, mengatakan, kerjasama mereka dengan PT Moringa Organik Indonesia (MOI) Semarang antara lain melalui pemberian satu unit alat pengering kelor dan setiap bulan PT MOI membeli 500 kilogram (kg).

“Itu sesuai dengan produksi dari kelompok kerja kami dan juga MoU yang sudah ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2019.

“Pemberian satu alat pengering itu gratis dari MOI. Menurut mereka, Desa Otan merupakan daerah dengan produksi kelor yang baik yang sudah sesuai standar. Untuk itu kerjasama yang dilakukan PT MoI dengan kami sudah melalui penandatanganan MoU,” ujarnya.

Dia menambahkan harga kelor kering yang dijual ke PT MOI adalah Rp 50.000/kg.

“Sebelum melakukan kerjasama PT MOI juga telah melakukan verifikasi lapangan terhadap lahan-lahan dan tanaman kelor di lahan kami di Desa Otan. Sesuai dari hasil verifikasi ini desa kami di pilih sebagai desa pengembangan kelor yang siap produksi untuk dikirim. Harga Rp 50.000 sesuai dengan produksi kami, kalau di bawah harga itu kami juga tidak mau,” ujarnya.

Dia berharap Pemerintah Provinsi NTT dapat memfasilitasi petani dengan memberikan tambahan alat pengering kelor. “Karena saat ini alat yang kami punya masih satu itu pun gratis. Apalagi untuk ekspor perdana nanti pemerintah menargetkan 40 ton. Ditambah lagi untuk harga pasar saja masih belum ditentukan berapa per kilogram,” pungkasnya. (mg-21/C-1)