Penunjukan Kepala Puskesmas Nulle Terindikasi KKN

berbagi di:
1391891_3620741372963_1657906190_n

dr. Yusril Dina Selan

 

 

Mutiara Malahere

Sejumlah masyarakat menilai pengangkatan dr. Yusril Dina Selan yang baru saja lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 80 persen menjadi Pelaksana Kepala Puskesmas Nulle cukup janggal. Pengangkatan tersebut dinilai sarat indikasi KKN.

Anak kedua dari Sekda TTS Marthen Selan tersebut baru saja dinyatakan lulus sebagai CPNS 2 Februari 2019 lalu dan saat ini sementara menjalani masa orientasi CPNS, namun telah mendapat perlakuan “istimewa” ditunjuk sebagai Pelaksana Kepala Puskesmas Nulle tanpa melalui fit and propert test atau seleksi jabatan.

Seorang warga Janer Eko Kolo menyanyangkan bila yang berpeluang menduduki jabatan penting di TTS hanyalah keluarga pejabat.

“Ada begitu banyak ASN yang telah mengabdi sekian lama dan memiliki pengalaman serta kualitas yang baik namun Pemkab tidak pernah melihat potensi dan memberi kesempatan, namun anak pejabat mendapat kesempatan emas tanpa melalui proses seleksi apapun, ini sangat aneh, terlebih pejabat tersebut statusnya anak kemarin sore yang baru saja dinyatakan lulus sebagai CPNS 80 persen,” ungkap Janer.

Warga lainnya Piter Lobo menambahkan Pemkab harus meninjau kembali surat penunjukan dr. Yusri Dina Selan sebagai Kepala Puskesmas Nulle sebab dokter tersebut belum berpengalaman.

“Jangan gunakan status ayahnya sebagai Sekda TTS sekaligus Ketua Tim Baperjakat hingga seenaknya menentukan kebijakan yang salah. Kami minta DPRD untuk meninjau kembali keputusan yang dikeluarkan oleh Dinkes TTS terkait penunjukan Kapus Nulle tersebut,” tegas Piter.

Ketua Pospera TTS Yerim Fallo menilai penunjukan CPNS dr. Yusri D. Selan sangat dipaksakan serta penuh kepentingan dan ambisi. Kadis Kesehatan TTS tidak mempertimbangkan berbagai aspek dan regulasi sesuai tata kelola pemerintahan dan penunjukan tersebut berdasarkan penilaian subjektif.

Yerim mengungkapkan CPNS tersebut seharusnya bertugas di Puskesmas Fatumnutu sebagai dokter umum dan baru saja mengantongi SK 80 persen sehingga masih menjalani masa prajabatan (percobaan).

“Statusnya masih dalam masa percobaan tentu sangat berbahaya bagi dokter sebagai individu jika dalam masa pra jabatan atau percobaanya memiliki masalah, atau sesuatu yang mengganggu penilaian atau prasyarat SK 100 persen yang akan berdampak kurang baik bagi dirinya,” ungkap Yerim.

Pihaknya akan melakukan investigasi khusus dan bersuarat resmi mendesak Bupati TTS untuk segera mencopot Kadis Ksehatan dan Kepala Puskesmas Nulle jika ditemukan indikasi KKN dalam penempatan jabatan strategis yang berdampak pada buruknya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD TTS Marthen Tualaka menilai keputusan Dinkes mengangkat CPNS menjadi Kepala Puskesmas tidak sesuai aturan dan akan memanggil Kadis Kesehatan untuk meminta kejelasan terkait pengangkatan tersebut.

“Kami akan segera memanggil Kadis Kesehatan untuk meminta penjelasan dan alasan penunjukan Kepala Puskesmas Nulle seorang CPNS SK 80 persen dan berstatua anak kandung Sekda TTS, karena jelas keputusan ini sangat tidak wajar dan bertentangan dengan aturan,” tegas Marthen.

Sebelumnya, Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama dr. Yusri D. Selan dengan NIP : 19900715 201902 2 008 menjadi pelaksana Kepala Puskesmas Nulle pada Kecamatan Amanuban Barat.

Adapun pemberian jabatan tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Dinas Kesehatan Kabupaten TTS Nomor : Dinkes.07.01/2018/V/2019 yang menunjuk dr. Yusri D. Selan menjabat sebagai Kepala Puskesmas Nulle yang mulai bertugas pada Rabu, 15 Mei 2019.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan TTS dr. Eirene Ate status CPNS tidak menjadi masalah karena dokter PTT juga dapat menjabat sebagai Kepala Puskesmas sepanjang memenuhi syarat, bahkan ada pula kepala puskesmas yang bukan berprofesi dokter.

“Pada Kabupaten TTS ketersediaan tenaga dokter sangat minim sehingga kebutuhan tenaga dokter sangat tinggi, sehingga sekalipun masih berstatus CPNS namun dapat dipercayakan mengemban tugas tambahan, bahkan dokter PTT juga dapat dipercayakan memeganf jabatan Kepala Puskesmas berdasarkan kebijakan Pemda dan kebutuhan daerah,” pungkasnya (tia/S-1)