Perbup APBD Perubahan Keliru Dan Menabrak Aturan

berbagi di:
img-20191011-wa0058

 

 

Gusty Amsikan

Sikap Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup), atas tidak tergelarnya agenda sidang perubahan anggaran 2019 oleh eksekutif dan legislatif, mendapat tanggapan Ketua Fraksi Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera). Keputusan Pemerintah Daerah diminta mencermati secara utuh produk hukum agar sikap dan keputusan tersebut tidak menabrak produk hukum lain.

Penegasan ini disampaikan Ketua Fraksi Ampera, Hendrikus Frengky Saunoah, kepada media ini Jumat (11/10), menanggapi pernyataan Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, terkait sikap Pemerintah Daerah menerbitkan Perbup APBD Perubahan 2019, buntut gagalnya sidang perubahan oleh eksekutif dan legislatif.

Menurut Frengky, keputusan Bupati Fernandes memastikan perubahan bakal dilaksanakan dengan menerbitkan Perbup, perlu mencermati aturan secara utuh agar tidak menerbitkan produk hukum yang bertabrakan dengan produk hukum lain dalam pengambilan keputusan. Pasalnya, dalam perubahan APBD tidak terdapat ruang hukum untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Sesuai ketentuan Permendagri No 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, dalam lampiran point 18 ditegaskan, bahwa dalam hal persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap Ranperda tentang perubahan APBD TA 2019, pada akhir bulan september belum ditetapkan, maka, Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD TA 2019. Dengan demikian, pelaksanaan APBD TA 2019 tanpa perubahan dan kembali ke anggaran induk. Karena, regulasi tidak memberi ruang untuk menerbitkan Perbup untuk menetapkan APBD Perubahan TA 2019.

“Saya kira ini tidak bisa kemudian karena kewenangan pemerintah lalu menetapkan dengan Perbup. Tidak ada ruang hukum seperti itu. Ini pandangan yang keliru dari Pak Bupati. Karena didalam Permendagri 38 point 18 tidak ada penegasan seperti itu. Kalau diatas tanggal 30 tidak dapat dilakukan perubahan lagi,” Jelas Frengky.

Ia menambahkan, terkait dana-dana transfer yang masuk setelah penetapan APBD induk, dibolehkan dan dilaksanakan karena akan termuat dalam laporan realisasi anggaran. Sementara terkait kredit baru yang bukan merupakan dana transfer atau penambahan volume tenaga kontrak tidak diperkenankan karena tak ada ruang hukumnya.

Untuk diketahui sidang perubahan anggaran 2019 di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur dipastikan tidak akan digelar. Sidang perubahan yang sebelumnya dijadwalkan 30 September 2019, telah berlalu namum antara eksekutif dan legislatif tak kunjung menggelar sidang. Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memastikan perubahan tersebut bakal dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) APBD Perubahan 2019.

Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes menyampaikan hal itu Kamis (10/10), menjawab pertanyaan wartawan terkait tak terlaksananya sidang perubahan anggaran 2019 di Kabupaten TTU.

Fernandes mengatakan pemerintah sedang berupaya membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, melalui Depertamen Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, agar dapat menggunakan anggaran yang ada demi menyelamatkan kebutuhan masyarakat TTU.

“Kan sidangnya tidak terlaksana dan masa sidangnya terlampaui dan berakhir 30 September yang lalu. Maka, sesuai dengan aturan, kewenangan ada pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah akan menerbitkan peraturan Kepala Daerah untuk menggunakan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (bev/ol)