Perekrutan PTT: Lagu Lama Politisasi Birokrasi

berbagi di:
img-20200909-wa0026

Lasarus Jehamat

Dosen Fisip Undana

 

 

 

Yapi Manuleus

 
PEMERINTAH Kota Kupang saat ini mempunyai 2.180 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tersebar di berbagai instansi di lingkup pemerintah Kota Kupang. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kota Kupang Ade Manafe, saat diwawancarai VN, Selasa (8/9) siang.
Menurutnya, PTT sebanyak itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di berbagai instansi lingkup pemerintah kota Kupang. Namun, ia berharap PTT yang masuk tidak melalui imbalan balas jasa dan sebagainya, karena dapat menghasilkan kualitas PTT yang buruk.

PTT Kota Kupang setiap bulan, kata dia, digaji sebesar Rp2 Juta Rupiah, sehingga total APBD Kota Kupang untuk bayar gaji PTT per bulan sebesar Rp4,3 Miliar.

Menanggapi hal tersebut, pengamat sosial dari FISIP Undana, Lasarus Jehamat, kepasa media ini, Rabu (9/9) siang menilai, kebijakan perekrutan PTT merupakan lagu lama politisasi birokrasi.

Sebab, pengangkatan maupun perekrutan PTT diduga demi mengakomodir kepentingan tim sukses sang penguasa.

“Pengangkatan PTT itu disebabkan karena banyak dari mereka pedukung DH-1. Itu sudah menjadi rahasia umum, mau bilang perlu tindakan keras agak sulit karena mereka memang sengaja diangkat sebagiannya untuk membalas jasa politik, kan? Soalnya di situ,” katanya.

Menurutnya, yang dibutuhkan sekarang tinggal mata masyarakat untuk melihat melalui media massa. Sehingga, media atau pers harus bisa mengangkat terus mengenai perekrutan PTT.

“Banyak kan di antara PTT yang tidak ditempatkan persis di kualifikasi baik pendidikan maupun keahlian, tidak ada prinsip meritokrasi disana. Ujung-ujungnya ya pelayanan publik jadi babak belur,” ujarnya.

“Selain media, Dewan Kota juga mesti tegas bertanya ke pemerintah, namun menjadi soal kalau PTT itu juga titipan anggota Dewan, maka matilah Birokrasi kita,” jelasnya. (Yan/ol)