Perlu Ketegasan Larangan Mudik

berbagi di:
larangan-mudik-ilustrasi

 

 

 

PEMERINTAH melarang mudik Lebaran, mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Larangan itu guna mencegah peningkatan kasus covid-19 yang selalu terjadi setelah libur panjang.

Sikap tegas pemerintah itu memberikan kepastian sehingga patut diapresiasi karena menempatkan keselamatan nyawa rakyat sebagai hukum tertinggi. Keputusan itu di antaranya didasari kontribusi kebijakan libur panjang pada angka penularan dan kematian masyarakat serta tenaga kesehatan akibat covid-19 yang relatif tinggi.

Meski angka penularan masih relatif tinggi, penanganan covid-19 sudah di jalur yang benar. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19, hingga Kamis (25/3) pukul 12.00 WIB, ada penambahan 6.107 kasus baru covid-19. Penambahan itu menyebabkan total kasus covid- 19 di Indonesia mencapai 1.482.559 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi, 2 Maret 2020 lalu.

Selain itu, positivity rate di Indonesia sebesar 11,49%. Padahal, WHO mensyaratkan, untuk dapat dikatakan terkendali, positivity rate-nya harus di bawah 5%.

Jika melihat data itu, maka kebijakan pemerintah melarang mudik sangatlah tepat. Asalkan penerapannya di lapangan betul-betul tegas dan maksimal. Misalnya, jangan ada perusahaan, apalagi milik pemerintah, yang menyediakan fasilitas angkutan mudik Lebaran. Harus ada sanksi bagi yang melanggar.

Kebijakan ini juga mesti diikuti kementerian terkait, terutama Kementerian Perhubungan. Harus segera ada aturan turunan untuk menindaklanjuti larangan mudik ini.

Ketegasan merupakan kunci efektivitas upaya menanggulangi wabah covid-19. Ketegasan juga tecermin dalam redaksional peraturan. Jangan sampai terdapat celah-celah kelonggaran yang bisa dimanfaatkan hingga kontraproduktif terhadap tujuan aturan itu sendiri.

Hal terpenting lainnya, yakni masyarakat harus memahami bahwa tujuan dari larangan mudik itu adalaj bagian dari upaya mengendalikan penyebaran virus korona. Perlindungan terhadap kesehatan warga negara merupakan mandat konstitusi yang tidak bisa ditawar.

Mudik sejatinya tradisi. Artinya, tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Apalagi, kini ada bantuan teknologi yang memungkinkan manusia berkomunikasi secara virtual.

Pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri. Perlu dibantu pemerintah daerah. Pemda jangan sekadar mengimbau, tetapi harus mengefektifkan pengawasan kepada pemudik yang nekat.

Pemda juga didorong menyelenggarakan tes cepat kepada para pendatang. Penyebaran virus korona ke kota-kota lain dan desa-desa harus dicegah, bahkan diperlambat jika tidak dapat dihentikan sama sekali. Dalam konteks inilah larangan mudik harus diimplementasikan dengan segala kebijakan pendukung yang diperlukan.

(Sumber: mediaindonesia.com)