PIAR Minta Kadishub jangan Adu Domba Wali Kota dengan DPRD Kota Kupang

berbagi di:
Paul Sinlaeloe

Stef Kosat

Divisi Anti Korupsi PIAR NTT, Paul Sinlaloe kepada VN, Kamis (16/1) meminta Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang Bernadinus Mere tidak mengadudomba Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore dengan DPRD setempat. Kadishub diminta tunduk dan melaksanakan kesepakatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan, yakni segera melakukan proses lelang pengelola parkir.

“Harusnya Kadis perhubungan itu berinisiatif untuk mendesain Perwali karena dalam Perda Kota Kupang Nomor 15 itu tidak mengatur mekanisme seleksi bagi para pengelola parkir. Jadi jangan sibuk mempertahankan pendapat yang belum tentu benar, tetapi bersama-sama Wali Kota mendesain Perwali supaya mengatur parkiran menjadi lebih baik,” tegas Paul.

Paul menjelaskan, Dishub punya pekerjaan rumah yang belum beres yakni tunggakan retibusi parkir tahun anggaran 2019, yang harus secepatnya ditagih.

Dia menyarankan Dishub untuk melaporkan para penunggak uang hasil retribusi parkir karena ini merupakan persoalan pidana, bukan administrasi.

“Harusnya Dishub lapor polisi. Paling tidak niat jahat dari 45 orang penunggak parkiran sudah ada,” katanya.
Menurut dia, jika batas waktu penyetoran uang hasil retribusi parkir sudah lewat namun tidak ada niat pengelola parkir menyetor uang dimaksud, merupakan persoalan pidana dan bukan administrasi. “Laporkan para penunggak uang parkir itu untuk diproses hukum,” pungkas Paul.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Telendmark Daud mengatakan pihaknya masih melihat perkembangan sebab, surat pemberitahuan mengenai kesepakatan bersama antara Dishub dengan Komisi III pada saat RDP baru disampaikan ke pimpinan Dewan, untuk kemudian diteruskan ke Pemkot.

“Jadi kita tunggu saja seperti apa tindak lanjut dari kesepakatan dalam RDP itu,” jelasnya.

Ia mengatakan, jika Pemkot Kupang nekat menggunakan orang lama yang bermasalah sebagai pengelola parkir, maka langkah pembentukan Pansus bakal ditempuh. “Bisa saja seperti itu (Pansus), bisa juga tidak. Karena untuk sampai ke Pansus tentunya ada tahapan-tahapan, sehingga kita lihat dulu ke depannya seperti apa,” jelas politisi Golkar itu.

Telendmark pun hanya tertawa ketika VN mempelihatkan surat pengumuman yang ditujukan kepada pengelola parkir khusus untuk segera memasukkan surat rekomendasi yang ditandatangani dengan materai 6000 oleh para pemilik perusahaan.

img-20200116-wa0021

Dalam surat tersebut tidak ada pengumuman bagi pengelola parkir umum. Hanya untuk pengelola parkir khusus. Surat tersebut juga tidak diparaf kepala bidang atau pejabat di Disgub yang bertugas mengurus retribusi parkir. Surat tersebut hanya ditandatangani Kadis Bernadinus Mere.

Ketua Ombudsman NTT Darius Beda Daton secara terpisah mengatakan, sudah tepat kebijakan Dishub Kota mengevaluasi pengelola parkir yang bermasalah.

“Yang paling penting bagi saya bukan soal siapa pengelolanya tetapi sejauhmana target yang dibebankan kepada mereka terpenuhi. Objek parkir harus betul-betul dilihat sehingga estimasi pendapatan tidak merugikan daerah. Jangan sampai objeknya luas tetapi estimasi pendapatan parkir dibuat kecil sehingga lebih banyak menguntungkan pengelola daripada masuk ke kas pemda, itu yang tidak dibenarkan,” tambah Darius.(bev/ol)