Pihak Kelurahan Data Rumah Tidak Layak Huni Untuk Dibedah

berbagi di:
img-20200127-wa0040

Lurah Lai Lai Besi Koepan (LLBK), Anastasia Manafe. Foto: Putra/VN

 

 

Putra Bali Mula

Program bedah rumah tahun 2020 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sedang dalam proses pendataan. Pendataan dilakukan oleh pihak kelurahan se-Kota Kupang terhadap rumah warga yang tidak layak huni.

Lurah Maulafa, Yanto Sapay saat dihubungi VN Senin (27/1) menyebut di wilayahnya masih banyak terdapat rumah warga yang perlu dibenahi. Untuk itu, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan RT setempat dalam menentukan warga prioritas dan layak dibantu.

“Ada rumah-rumah dalam pengamatan saya tapi kita koordinasi lagi dengan RT karena kita lihat prioritasnya bagaimana, memang banyak yang tidak mampu, jadi kita lihat siapa yang benar-benar butuhkan,” jawab dia.

Untuk bantuan pembenahan ini, sebut dia, wilayahnya mendapatkan kuota bantuan 9 rumah dengan anggaran setiap rumahnya sebesar Rp 10 juta.

“Tahun ini ada 50 rumah untuk 21 kelurahan nanti kita dapat 9 rumah. Jadi mereka minta kita cari rumah yang belum plester, lantainya belum, pintu dan jendela yang perlu dibuat,” ungkapnya.

Pada tahun sebelumnya, kata dia, kelurahan Maulafa mendapatkan bantuan pembenahan 123 rumah, antara lain 70 rumah melalui pihak provinsi dan 53 rumah melalui Pemerintah Kota Kupang.

Lurah Maulafa, Yanto Sapay. Foto: Putra/VN
Lurah Maulafa, Yanto Sapay. Foto: Putra/VN

“Tahun lalu satu rumah Rp 17 juta,” kata dia.

Untuk pengerjaan rumah tahun anggaran 2019 lalu, lanjutnya, sudah rampung sebagian besar dan tinggal tahap ketiga pengerjaan untuk bantuan melalui Pemerintah Kota Kupang.

Selain sembilan rumah tersebut ia berharap bisa mendapatkan kuota lebih banyak seandainya masih ada anggaran tersebut tahun ini. Menurutnya, warga kelurahan Maulafa masih banyak yang layak dibantu dan berhak mendapatkan bantuan tersebut.

“Terus terang masih banyak warga Maulafa yang hanya punya rumah dinding,” lanjutnya.

Lurah Lai Lai Besi Koepan (LLBK), Anastasia Manafe, yang dihubungi secara terpisah menyebut pihaknya telah melakukan survei di wilayahnya. Sejauh ini, kata dia, terdapat beberapa rumah yang layak dibantu namun terkendala dengan dokumentasi resmi atas bangunan maupun kepemilikan.

“Semua kelurahan nanti dapat termasuk di sini cuman tergantung karena ada persyaratan yang harus dilengkapi. Ada beberapa yang saat survei itu memenuhi syarat untuk dibedah cuma persyaratan administrasinya tidak mendukung. Ada sertifikat yang bukan atas nama sendiri,” kata dia.

Sampai saat ini, lanjut Anastasia, terdapat satu rumah yang memenuhi kriteria di Kelurahan LLBK. Namun begitu, sementara ini pihaknya masih terus melakukan pendataan sampai tim verifikator nantinya turun.

“Cuman satu rumah kayaknya yang memenuhi persyaratan. Pendataannya sendiri masih berlangsung dan rata-rata kami di LLBK wilayah pertokoan,” kata dia.

Ia menegaskan wilayah Kelurahan LLBK umumnya didominasi oleh pertokoan dan tempat usaha.

“Ada beberapa RT. RT 6, 7, 9 dan 10, itu cuma sebagian masyarakat biasanya, bukan usaha. Sementara RT 1 sampai 5 adalah wilayah pertokoan. PKL yang ada di sini juga bukan dari wilayah sini tapi dari luar untuk berdagang,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Camat Alak, Ridhon A. Bire yang mengaku proses pendataan masih sementara berlangsung di tingkat kelurahan.

Ia membenarkan adanya persoalan administrasi atau surat-surat resmi saat survei dilakukan padahal rumah warga tersebut butuh dibedah.

“Jadi sekarang kami lagi mendata dan kami sampaikan ke Pak Wali soal persyaratan sertifikat karena ada rumah tidak layak tapi sertifikatnya tidak ada,” ungkapnya.

Ia menegaskan akan adanya proses lanjutan yaitu tahap verifikasi atas data rumah warga yang disampaikan pihak kelurahan. Hal ini dilakukan agar data yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi rumah di lapangan yang perlu dibantu.

“Nanti setelah data masuk pun ada tim verifikasi lagi yang turun untuk pastikan apa benar layak tidak, sesuai tidak,” ungkapnya. (bev/ol)