Pilkada Pesta Duit

berbagi di:
ilustrasi-pilkada-pesta-duit

 

 

PILKADA 2020 menjadi ajang pesta. Bukan cuma pesta demokrasi untuk merayakan kedaulatan rakyat, melainkan juga menjadi pesta duit. Sumber duit ada yang resmi, tentu ada juga yang tidak resmi. Dana resmi Rp20 triliun.

Dana resmi itu sesungguhnya berasal dari hasil peras keringat rakyat yang membayar pajak. Tidaklah berlebihan bila rakyat berharap agar penggunaan dana itu tepat sasaran.

Ada juga biaya tidak resmi yaitu duit yang dikeluarkan pasangan calon untuk membiayai proses pencalonan. Biaya dikeluarkan mulai pencalonan di tingkat partai untuk membayar mahar sampai biaya sosialisasi, biaya saksi dan lainnya.

Hampir tidak ada calon yang mengeluarkan duit dari kantong sendiri semata. Ia juga mengandalkan sumbangan pengusaha. Seorang pengusaha di Kalimantan “bersaksi”, ia menyumbang semua calon meski untuk petahana nominalnya lebih besar.

Hal itu terkonfirmasi dalam hasil studi KPK (2015). Empat harapan utama donatur saat menyumbang yang dipahami para calon ialah kemudahan perizinan dalam bisnis (65,7%), kemudahan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (64,7%), keamanan dalam menjalankan bisnis (61,5%), dan kemudahan akses untuk menjabat di pemerintah daerah/BUMD (60,1%).

Pilkada sebagai pesta rakyat memang mahal, bahkan sangat mahal dari sisi ekonomi. Namun, inilah ongkos yang berapa pun mahalnya harus dibayar bangsa ini demi tercapainya dan terpeliharanya demokrasi lokal.

Inti pilkada ialah kedaulatan di tangan rakyat. Melalui pilkada itulah, berbagai pilihan, baik ide maupun orang, ditampilkan dan dipertandingkan di hadapan rakyat. Lalu, rakyat dengan bebas mengambil keputusan yang menentukan bagi hidupnya sebagai warga daerah maupun jalannya pemerintahan untuk lima tahun ke depan.

Sudah sepatutnya para calon menghormati kedaulatan rakyat dengan mematuhi semua peraturan, termasuk protokol kesehatan. Sangat disayangkan, pendaftaran pasangan calon pada 4-6 September justru sarat pelanggaran.

Penyelenggara pilkada sudah waktunya mengantisipasi pelanggaran yang lebih masif lagi pada saat kampanye. Jika tidak mampu mencegah pilkada sebagai klaster baru penyebaran covid-19, percuma saja negara mengucurkan dana tambahan Rp5 triliun.

Paling penting lagi ialah pemilih perlu memberi sanksi kepada pasangan calon yang mengabaikan dengan kesadaran penuh protokol kesehatan. Pasangan seperti itu jangan dipilih karena tidak pantas untuk memimpin daerah.