PMKRI Kupang Desak Polda NTT Usut Proyek Awololong Lembata

berbagi di:
img-20191128-wa0029

 

 

Putra Bali Mula

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang St. Fransiskus Xaverius mendesak POLDA NTT agar mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek jembatan titian, restoran apung, kolam apung, pusat kuliner, serta fasilitas lainnya di pulau siput Awololong Lembata.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang Periode 2019/2020 Adrianus Oswin Goleng, Kamis (28/10) di Margajuang63 (sekretariat PMKRI Kupang), Jalan Jenderal Soeharto No.20, Naikoten Kota Kupang, Rabu malam(27/11).

Oswin Goleng menyebut penyidik TipikorĀ POLDA NTT harus profesional, transparan, mengusut tanpa ada intervensi dari pihak lain demi menjaga marwah dan wibawa sebagai Aparat Penegak Hukum (APH).

“Pasalnya, PMKRI Kupang juga telah mengantongi sejumlah data otentik dan kajian hukum kronologi indikasi korupsi proyek Awololong di Lembata sebagai landasan kuat PMKRI untuk mengawal jalannya proses penyelidikan yang dilakukan oleh Tipidikor POLDA NTT,” jelas Adrianus.

Menurutnya, dari telaah data kasus Awololong, anggaran sebesar Rp 6.892.900.000 itu telah cair 85 persen sedangkan fisik pekerjaan masih 0 persen.

Masa kontrak kerja mestinya berakhir 30 Desember 2018 itu namun realisasi anggaran tidak sesuai progres dengan pekerjaan fisik.

Ironisnya, telah berlakukan juga addendum I dan II namun pekerjaan fisik masih 0 persen bahkan telah PHK 15 November 2019 lalu.

Mantan Presidium Gerakan Masyarakat PMKRI Kupang Periode 2017/2018 ini menduga bahwa ada indikasi perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Goleng yang juga mantan Ketua PERMADA Kupang ini turut menyesalkan lemahnya perhatian APH (Polres dan Kejaksaan) di Kabupaten Lembata terhadap kasus Awololong.

“Ini menunjukkan preseden buruk terhadap penegakan hukum di negeri 1001 paus itu. PMKRI menduga ada perselingkuhan ‘binal’ antara Pemerintah Daerah Lembata, DPRD, dan APH sehingga Awololong belum tersentuh hukum,” tukasnya.

Untuk itu, PMKRI Kupang mendesak Kapolri dan Kajagung untuk mereformasi internal Polres dan Kejaksaan di Lembata demi terwujudnya asas kepastian hukum yang seadil-adilnya di Kabupaten Lembata.

Rencananya, PMKRI Kupang dan elemen pemuda mahasiswa Lembata di Kupang akan terus melakukan cross check perkembangan penanganan indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek Awololong oleh Tipikor POLDA NTT di MAPOLDA.

“Apabila lambannya proses hukum terhadap kasus Awololong, PMKRI Cabang Kupang akan melibatkan seluruh elemen mahasiswa (Cipayung Kota Kupang, BEM/BLM PT, dan Organda) untuk melakukan gerakan akbar di POLDA NTT,” tutup Goleng.

Persoalan Awololong kini menjadi perhatian dari berbagai kalangan aktivis dan mahasiswa, tidak hanya PMKRI Cabang Kupang tapi juga oleh AMPPERA Kupang, PERMATA, AML, APPERAL, AMARA, hingga Front Mata Mera Makassar dan Sparta yang berbasis di Jakarta. Para mahasiswa berkali-kali melakukan demonstrasi terkait hal ini. (bev/ol)