PN Labuan Bajo Gelar Sidang Kasus Pemalsuan AJB

berbagi di:
20190228_103853

Suasana Sidang Perdana tindak pidana pemalsuan akta jual beli (AJB) di PN Labuan Bajo. Foto: Gerasimos Satria/VN

 

Gerasimos Satria
Pengadilan Negeri (PN) Labuan Bajo melaksanakan sidang perdana perkara dugaan tindak pidana pemalsuan akta jual beli (AJB) tanah milik Christian Natanael,Kamis (28/2) siang.

Pelaksaaan sidang dilaksanakan di ruang sidang utama PN Labuan Bajo dengan Ketua majelis Muhamad Nur Ibrahim, Panitera penganti Yoksa Atawun dan Hakim anggota Gede susila Guna Yasa dan Putu Lia Puspita melaksanakan sidang pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut umum (JPU).

Dalam sidang perdana JPU Hero Ardi membacakan surat dakwaan terhadap perkara dugaan tindak pidana pemalsuan akta jual beli (AJB) tanah milik Christian Natanael Lahan dengan SHM 875 seluas 19,479 m² berlokasi di Pulau Seraya Kecil, Labuan Bajo yang dilakukan oleh terdakwa Frans Oan Semewa alias Oan.

Terdakwa Frans Oan pada Selasa, 5 Mei 2015 bertempat di Kepolisian Sektor (Polres) Manggarai Barat dengan sengaja memakai akta otentik palsu berupa Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 yang dibuat oleh Yos Vind Ndahur selaku Camat Komodo bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Komodo. Isi surat dipalsukan dan menimbulkan kerugian.

Dalam sidang itu, terdakwa melalui kuasa hukumnya, Yohanes D Rihi membacakan ekspesi atau keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Menurut Yohanes,dakwaan penuntut umum tidak didasari penerapan hukum yang cermat dan tepat. Selain itu surat dakwaan sebagai dasar hak penuntutan umum kepada terdakwa telah kedaluarsa. Dimana ketentuan hukum yang mengatur tentang hilangnya hak menuntut perkara pidana karena kedaluarsa diatur dalam Pasal 78 KUHP.

Ketua PN Labuan Bajo, Muhammad Nur Ibrahim dalam sidang itu meminta semua pihak yang berhubungan dengan perkara itu tidak dibenarkan untuk menyerahkan uang kepada hakim. Selain itu, jika terdakwa atau pihak lainnya menemukan ada permintaan sejumlah uang dari oknum tertentu yang mengaku pegawai PN Labuan Bajo untuk memuluskan putusan, diharapkan untuk dilaporkan ke PN Labuan Bajo.

Dia juga meminta terdakwa menyampaikan seluruh keberatan kepada pihak kuasa hukum agar hakim mencatat semua keberatan terdakwa dalam perkara tersebut. (bev/ol)