Pol PP Pantau dan Tertibkan ASN Pemprov NTT

berbagi di:
PNS

 

 

 

Kekson Salukh

Untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja aparatur sipil negeri (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, Polisi Pamong Praja (Pol PP) akan mengerahkan 38 anggota untuk memantau aktivitas ASN di 38 organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Provinsi NTT, Cornelis Wadu kepada VN di ruang kerjanya, Rabu, (14/8) mengatakan, untuk menertibkan ASN yang bolos atau terlambat masuk kerja, Pol PP Provinsi NTT sejak Senin (12/8) telah menerjunkan pasukan sebanyak 38 personel untuk memantau langsung apel pagi. ASN yang tidak mengikuti apel pagi langsung diarahkan untuk ikut apel.

“Untuk meningkatkan kinerja kerja dan disiplin dari ASN, maka kita sudah mulai kerahkan anggota di setiap OPD itu, satu orang untuk tertibkan ASN yang tidak ikut apel atau terlambat masuk kerja pagi,” ungkapnya.

Saat ini Pol PP fokus pada penertiban terhadap ASN yang terlambat atau malas mengikuti apel pagi. Setelah berjalan dua bulan, lanjut Cornelis, setiap OPD harus menyiapkan kartu kendali kepada ASN yang mau pergi belanja atau izin melakukan kegiatan luar kantor pada saat jam dinas.

“Setelah ini kita akan membuat surat atas nama Gubernur kepada seluruh OPD untuk membuat surat pengendali atau berupa surat tugas kepada ASN yang ingin beraktivitas di luar kantor pada jam kerja,” ungkapnya.

Cornelis mengatakan, pemantauan terhadap ASN terus dilakukan setiap hari kerja, setelah itu pihaknya akan mengevaluasi perkembangan hasil pemantauan sebulan itu, seperti apa konektivitas antara absen elektrik dan kehadiran ASN sesuai asben di BKD.

Terkait sanksi yang diberikan, kata Cornelis, adalah pemberian edukasi secara berjenjang dan direkomendasikan kepada BKD. Karena, secara adminstrasi BKD yang mengurus sanksi kepada ASN sesuai bukti fakta maupun alat bukti yang diberikan Pol PP.

“Setelah kita evaluasi perkembangan hasil pemantauan sebulan itu seperti apa konektivitas antara absen elektrik dan kehadiran ASN sesuai asben di BKD maka kita rekomendasikan kepada BKD. Karena, secara adminstrasi BKD yang mengurus sanksi kepada ASN sesuai bukti fakta maupun alat bukti yang diberikan Pol PP,” tegasnya.

Tujuan penertiban ASN, jelas Cornelis, untuk merubah mindset dan karakter ASN dalam beraktivitas di jam kerja sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat 1 terkait jam masuk keluar kantor bagi ASN.

Cornelis berharap, dengan adanya tindakan itu, para ASN di lingkungan Pemprov NTT lebih disiplin dalam bekerja, sehingga kewajiban sebagai ASN untuk bekerja secara tekun dan disiplin dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat NTT.

“Kita berharap dengan tindakan ini, ASN di lingkup Pemprov NTT lebih tekun dan disiplin dalam bekerja untuk mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang ingin menjadikan NTT Bangkit, NTT Sejahtera,” ungkapnya.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi NTT, Linus Lusi secara terpisah membenarkan adanya pemantauan maupun penertiban terhadap aktivitas ASN di saat jam kantor maupun saat masuk kerja yang dilakukan PoL PP.

Lusi mengaku mengapresiasi tindakan yang diambil Pol PP untuk melakukan pemantauan dan penertiban terhadap ASN dalam berkativitas di jam kerja. Tindakan itu, perlu dilakukan secara terus menerus demi peningkatan etos kerja ASN.

“Ia benar sejak senin itu kita sudah dapat informasi soal pemantauan itu, kita di sini ada satu orang anggota Pol PP yang setiap pagi sampai sore melakukan pemantauan di sini. Tindakan perlu kita apresiasi, karena selama ini banyak ASN yang keluyuran disaat jam kerja. Untuk mencapai visi misi Gubernur NTT, maka ASN harus lebih tekun dan disiplin dalam bekerja.” ungkapnya. (mg-10/R-4)