Polemik Pungli Anggota Dewan Kota Kupang

berbagi di:
Inilah catatan hasil rapat yang digelar para pengusaha THM pada Senin (22/5) lalu yang diperlihatkan para pengusaha kepada VN saat wawancara di kediaman Ibu Ani pada Rabu (24/5) lalu.

Leksi Salukh

 

 

 

Polemik mengenai benar-tidaknya beberapa oknum anggota DPRD Kota Kupang meminta para pengusaha tempat hiburan malam (THM) di kawasan Tenau, Kota Kupang, NTT mengumpulkan uang agar Dewan bisa memperjuangkan legalitas usaha mereka melalui perubahan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW), terus bergulir.

Victory News pertama kali memberitakan kasus ini pada edisi Jumat 26 Mei 2017 di halaman 1 dengan mengutip hasil wawancara tiga orang pengusaha THM. Mereka adalah Muhammad Muksin dan Ibu Ani (di kediaman Ibu Ani) serta Hadi Sukamto (di kediaman Hadi) pada Rabu (24/5) siang.

Berita tersebut langsung disikapi tiga oknum anggota DPRD Kota Kupang yang namanya disebut dalam berita VN yakni Djainudin Lonek (PPP), Livingston Ratu Kadja (PAN) dan Ferdinand Pa Padja (PDIP). Mereka menggelar rapat klarifikasi di kediaman Hadi Sukamto hari itu juga.

Saat klarifikasi tersebut, Baik Hadi maupun beberapa pengusaha lainnya pun “membantah kembali” apa yang sudah disampaikan kepada VN dalam wawancara sebelumnya. Kemudian pada Selasa, 30 Mei 2017, ada 16 pengusaha THM di Tenau membuat surat pernyataan bersama yang isinya menyatakan pemberitaan mengenai anggota Dewan Kota meminta sejumlah uang untuk membuat perda, adalah tidak benar.

Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut VN menurunkan pernyataan Hadi Sukamto, dan Muhammad Muksin yang direkam saat pertama kali wawancara dengan VN pada Rabu (24/5) siang.

 

 

HADI SUKAMTO

Tidak ada hujan, tidak ada angin, malam Minggu saya dapat SMS untuk rapat di Monalisa 2 (salah satu tempat karaoke di Tenau). SMS disampaikan bahwa hari Minggu, jam satu siang ada rapat. Saya datang terlambat. Ndak apa-apa, yang penting saya ikut. Saya ikut karena katanya saya yang dituakan.
Sebelum saya ceritakan, saya ini Ketua Asosiasi Karaoke Kota Kupang. Semakin banyak karaoke sehingga saya rasa kewalahan. Di wilayah sini saja ada 29 karaoke, yang aktif 26, yang tidak aktif ada tiga. Karena saya berat, saya bentuk ketua koordinator, terbatas hanya 26 karaoke di sini. Ada pengukuhan. Strukturnya terbentuk, sudah berlaku-lah. Ada semacam Jabatan Ketua Kordinator.

Nah, malam Minggu saya dapat sms dari ketua RT ada rapat di Monalisa 2.
Ada anggota Dewan yang hadir. Empat orang. Yang dua saya kurang kenal, yang dua saya kenal, saya panggil om Liv (Livingston Ratu Kadja, red). Kemudian Bapak Djainudin (masudnya Djainudin Lonek) sebagai Ketua Baleg.

Kita ikuti saja. Membicarakan masalah wilayah kita, area kita. Bahwa area kita ini masuk dalam kawasan, dulunya kawasan industri berat. Jadi tidak bisa ada usaha macam-macam yang begini-begini (THM seperti karaoke, lokalisasi, red). Setahu saya, suratnya saya nggak tahu, waktu itu ada sidang Dewan tahun 2011, kita sepakat untuk di sini. Karena kita tidak boleh membangun tetek bengek di sini.
Di situ (dalam rapat tersebut) saya tanya kepada anggota Dewan yang ada. Kita ini masyakarat. Rakyat kecil. Kita ndak punya uang. Kita kerja kumpul uang sedikit-sedikit, kemudian beli lahan atau tanah. Tanah kapling, orang yang kampling Bapak Samuel Tjitro. Saat dikapling-kapling kita beli satu petak, ada yang dua, sesuai uang yang ada. Kita beli tidak berhenti di situ saja, tapi kita cari uang lagi dan ada kesempatan kita urus sertifikat. Keluarlah sertifikat. Setelah ada sertifikat, kita sebagai masyarakat ingin membangun rumah untuk tempat tinggal yang layak. Kan begitu? Ngak boleh. Ini kawasan industri berat. Lha, kalau nbgak boleh, kenapa sertifkatnya bisa keluar? Atau jual-beli yang ditandatangan sama notaris, kenapa itu terjadi?

Di situ orang yang beli adalah orang-orang yang punya uang, pergudangan atau peti kemas.

Setelah kita beli kaplingan itu bikin sertifikat, kerena uang kita kumpul sedikit demi sedikit. Nggak boleh, karena ini ada kawasan industri berat. Nggak boleh dibeli per kapling. Lalu muncullah kawasan campuran. Katanya begitu. Boleh urus IMB-nya. Ada pemutihannya. Ada yang tidak bisa pemutihan.
Kemarin bapak-bapak Dewan itu rapat. Ini kawasan pemukiman atau industri berat, sehingga kita yang usaha, semacam usaha karaoke, bukan karena aturan yang sewaktu-waktu ditutup. Kalau kita masyarakat buta sehingga kita yang tinggal di sini tidak bisa (tahu) mana sih kawasan campuran.

Dari badan legislastif, Pak Djainudin menjelaskan, ada 10 pembahasan, tapi tidak termasuk masalah ini. Di sini tidak masuk dalam pembahasan. Segalah sesuatu, ya termasuk biaya, sehingga kita yang di sini ketakutan dengan penjelasan beliau. Solusinya bagaimana? Apakah bisa diperjuangkan oleh beliau-beliau?

Pertanyaan yang satu ini, dari anggota saya bahwa satu pembahasan (Perda, red) itu dananya Rp 150 juta. Kan begitu. Wah kalau kita titipkan, atau sisipkan, uangnya dari mana ini? Wah, jadi satu orang lima juta bisa kurang. Bagaimana teman-teman? Akhirnya kita temukan kesepakatan. Okelah kita urunan. Bagaiman dengan teman-teman (pengusaha THM yang tidak hadir). Akhirnya besoknya kita rapat di Bonita.

Jadi ada yang menghubungi, salah satu dari empat anggota itu, katanya dana, biaya itu Rp 150 juta. Kemudia ada yang nego, informasikan Rp 75 juta, separuhnya. Karena saya yang dituakan, tapi tidak bisa putuskan sendiri, saya pimpin rapat dengan ketua koordinator tepilih, kita bicarakan masalah ini. Saya lemparkan kepada forum, walaupun sebagai ketua, tidak bisa putuskan. Saya tanyakan teman-teman, bagaiamana setuju nggak? Sekarang yang setuju siapa, yang nggak setuju siapa? Kebanyak mengatakan setuju.

Karena jawaban setuju, makanya saya mendata untuk mencapai Rp 75 juta itu bagaimana. Udahlah yang kurang, karena tidak sama besar, kios, warung dan lokalisasi, tentu besarannya sama. Waktu itu saya ambil inisiatif, karaoke Rp 1,5 juta, kios Rp 500 ribu, lokalisasi Rp 2,5 juta, kalau tidak salah. Begitu saya hitung-hitung, dapat Rp 61.500.000, kurang dari Rp 75 juta. Udahlah. Menurut saya cukuplah. Nanti kurang bagaimanalah caranya.
Begitu saya dihubungi sama Pak Liv, saya bilang Pak Liv Rp 61.500.000, yang terkumpul begitu. Uangnya belum ada. Ini menurut data saja. (Jawab Pak Liv) Oh, nggak bisa Pak Kamto. Ini tidak bisa. Saya sudah berjuang di sini. Kita tutup. Langsung saya sampaikan lagi ke forum, ini nggak bisa teman-teman. Akhirnya untuk usaha karaoke dinaikkan menjadi Rp 1.750.000, ditambah Rp 250 ribu, terus lokalisasi berapa, tapi catatan di koordinator, karaoke tambah Rp 250 ribu jadi kloplah Rp 75 juta.

Ceritanya begitu. Jadi intinya kita di sini ketakutan. Gitu lho. Jangan sampai kita enak-enak usaha, ha tiba-tiba begini, begitu, tutup. Saya sudah beritahu teman-teman semua, kalau tidak setuju, tidak setuju semua. Kalau setuju ya setuju semua. Kalau kita tidak setuju dan kemudian hari ada masalah kita pikul sama-sama. Kalau kita lapar, kita pergi Wali Kota minta makan, kita pergi ke Dewan minta makan. Kita ini rakyat. Konsekuensi kita pikul sama-sama. Syukur-syukur ada pers. Saya yakin, suatu saat pasti tercium. Tulis saja, saya tidak apa-apa. Saya ingin terbuka untuk semua ini.

 

MUHAMAD MUKSIN

Semua yang ada di situ rasa keberatan. Terperinci itu. Satu karaoke sekian-sekian. Akhirnya ambil keputusan separuh dari bagian anggaran yang diajukan Rp 150 juta. Jadi Rp 75 juta. Diperinci semua ada bar Rp 2,6 juta, karoke kena Rp 1.750.000. Lokalisasi kena Rp 3 juta. Kita kan ada empat lokalisasi. Warung Rp 500 ribu, kios Rp 500 ribu. Kios yang bagian sini saja, yang bagian sana tidak. Alasan mereka itu karena di sebelah sana tidak gabung dengan lokalisasi. Tapi kan satu keluarahan dan operasinya sama dengan kita. Itu yang saya keberatan di situ. Kenapa tidak merata. Saya pemilik lokalisasi, karoke dan kios, kena semuanya Rp 5.250.000.
Pada waktu Selasa malam, mereka datang minta tagihan Rp 5.250.000. Saya minta kwitansi mereka tidak kasih. Yang datang itu RT 09. Tadi malam ke sini. Donald yang punya karoke Donita. Akhirnya mereka pulang, tidak mau kasih kwitansi dan kita tidak bayar. Saya mau bayar kalau ada kwitansi. Uang itu mau urus perda? Artinya tidak jelas. Kita juga bingung. Untuk urus perda atau apa? Karena kita tak mau menanggapi mereka.
Untuk sidang di Jakarta kan mau direvisi kawasan industri berat. Lalu rapat lanjut di Donita. Lurah tidak tahu. Polisi juga tidak ada. Hanya RT saja dengan Donita.
Kalau uang sudah masuk dikasih Dewan. Mereka rapat hari Minggu itu di Monalisa 2. Hanya kemarin yang saya bingung, tiba-tiba hasilnya itu. Mereka rapat sendiri. Yang tahu persis rapat di Monalisa 2 itu. Mungkin Monalisa 2 sudah bayar.
Saya punya kios ada dua, tapi belum bayar. Saya, Ibu Ani pemilik lokalisasi, kios yang anak-anak (punya), nanti kena semua. Katanya dana untuk revisi perda.