Polisi Didesak Tuntaskan Dugaan Gratifikasi PDAM Ende Wakpolres: Tidak Cukup Bukti Kerugian Negara

berbagi di:
Jpeg

 
Son Bara
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Ende, Kamis (28/9), kembali mendatangi Mapolres Ende, Kamis (28/9). Mereka mempertanyakan penanganan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Direktur PDAM Ende Soedarsono dan delapan anggota DPRD Ende yang tidak jelas penyelesaiannya,

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di halaman Mapolres Ende untuk mendesak Polres Ende segera menuntaskan penanganan kasus dugaan gratifikasi tersebut. Sebelumnya para mahasiswa menggelar aksi di tempat yang sama pada Jumat (22/9) lalu.

Disaksikan VN, puluhan mahasiswa datang membawa spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan mereka kepada Kapolres Ende untuk segera menuntaskan dugaan gratifikasi bagi sejumlah anggota DPRD.

Koordinator aksi Kanisius Soge dalam orasinya menyayangkan lambannya penyidik Polres Ende dalam penuntasan kasus dugaan gratifikasi antara Direktur PDAM dan delapan Anggota DPRD Ende.

“Dua tahun sudah kasus ini di tangan penyidik, namun belum juga ada titik terang seperti apa penyelesaiannya. Kami menduga adanya konspirasi antara penyidik dengan para pihak yang terlibat dalam kasus ini,” tegas Kanisius.

Setelah berorasi sekitar 30 menit, koordinator aksi menyampaikan pernyataan sikap di antaranya, mendesak Polres Ende segera menuntaskan status dugaan kasus gratifikasi dari penyelidikan ke penyidikan. Mereka juga mendesak Kapolri segera mencopot Kapolres Ende karena dinilai tidak mampu menyelesaikan kasus gratifikasi penyertaan modal ke PDAM yang melibatkan Direktur PDAM dan delapan anggota DPRD Ende.

Mereka juga menyampaikan bahwa jika penyidik Polres Ende tidak mampu menuntaskan kasus tersebut, maka LMND akan meminta penyidik Kejaksaan Negeri Ende untuk mengambilalih dengan menyerahkan sejumlah bukti.
Kronologi Kasus
Kasus ini mencuat tahun 2015 lalu. Saat itu Pemerintah Pusat mengeluarkan program peningkatan dan penambahan sambungan air bagi masyarakat. PDAM diwajibkan menyiapkan dana pendamping sebelum Pemerintah Pusat merealisasikan program tersebut. Manajemen PDAM Ende menyampaikan perihal tersebut dalam RDP bersama DPRD. Dana program akan digelontorkan dalam dua tahap sebesar Rp 7 miliar. Sebelum pencairan tahap pertama sebesar Rp 3,5 miliar, PDAM diwajiblan menyiapkan dana pendamping. Ketiadaan dana pendamping membuat manajemen PDAM mengusulkan ke DPRD Ende meminta pengalokasian dana kepada PDAM dalam bentuk pinjaman.

DPRD Ende menyetujui didasari alasan sangat membantu masyarakat. Sebanyak 1.500 KK akan mendapat pemasangan sambungan jaringan pipa PDAM secara gratis. Tidak itu saja akan dibangun sejumlah fasilitas penunjang lainnya bagi masyarakat sesuai dengan Coorporate Plan.

Usulan PDAM diterima DPRD Ende dengan membuat Perda Penyertaan Modal kepada PDAM sebesar Rp 3,5 miliar dalam bentuk pinjaman. Persoalan muncul ketika anggota Komisi II DPRD Ende mengkonfimasi langsung ke Kementerian Keuangan dan kementerian terkait menyangkut transfer keuangan tahap I dan kelanjutan program pada tahap ke II. Dana yang disiapkan pada pos anggaran di Sekretariat DPRD tidak termasuk dengan kegiatan klarifikasi.

Sejumlah anggota Komisi II DPRD Ende mengajukan pinjaman dana kepada PDAM untuk biaya perjalanan dinas. Besaran dana yang dipinjam masing-masing anggota DPRD sebesar Rp 14 juta.

 

Tak Cukup Bukti
Terpisah, Wakapolres Ende Kompol Johanis M Kobis menjelaskan bahwa dalam penyelidikan tidak cukup bukti dan tidak ada kerugian negara. Penyidik sudah bekerja maksimal bahkan hingga kini penyidik terus menggali informasi dari berbagai pihak untuk mendapatkan informasi guna menuntaskan kasus tersebut.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi bagi kepedulian mahasiswa dan kontrol yang dilakukan bagi penyidik, khususnya dalam penuntasan kasus dugaan gratifikasi ini. Sebagai bukti dalam sepekan ini, sudah dua kali aksi mahasiswa meminta penyidik menuntaskan kasus ini dan dilakukan di halaman Mapolres Ende,” ujarnya.

Namun, ia juga mengklarifikasi tudingan yang dialamatkan mahasiswa kepada penyidik soal konspirasi untuk mendiamkan kasus tersebut. “Tolong tunjukan dan sebutkan siapa (nama) oknum polisi yang bermain di dalam kasus ini biar ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kompol Kobis.

Lebih lanjut Kompol Kobis menjelaskan, penyidik tidak membeda-bedakan orang dalam penyelidikan. “Hukum itu panglima tertinggi, yang bersalah harus dikatakan bersalah. Sama halnya dalam penanganan kasus dugaan gratifikasi ini, penyidik sudah bekerja, hasil kerja tidak ditemukan cukup bukti dan tidak ada kerugian negara, jadi harus saya sampaikan secara tegas berkaitan dengan penanganan kasus ini. Yang ditemukan penyidik itu berupa kuitansi pinjaman, dan pinjaman tersebut sudah dikembalikan. Polisi tidak pernah melindungi koruptor, penyidik juga bekerja didasari pada Undang-Undang Korupsi,” bebernya.

Sementara itu Direktur PDAM Soedarsono hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi. Dalam pekan ini, VN beberapa kali mendatangi kantor PDAM Ende guna mengkorfirmasi, namun Soedarsono tak berada di kantor. Informasi yang diperoleh VN dari beberapa karyawan PDAM menyebutkan Direktur PDAM sedang ke Jakarta. Belum sepekan berada di Ende, Soedarsono sudah kembali bertugas ke luar daerah. Dan tahun ini, Soedarsono akan pensiun.