PPK Dan Penegak Hukum Tak Bergeming Melihat Proyek Bermasalah

berbagi di:
Pembangunan ruas jalan menju SMAN 2 Kefamenanu yang  disebut DPRD menggunakan komposisi agregat yang tidak sesuai spec.

Pembangunan ruas jalan menju SMAN 2 Kefamenanu yang  disebut DPRD menggunakan komposisi agregat yang tidak sesuai spec. Foto: Gusty Amsikan

 
Gusty Amsikan

Peringatan keras yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur terkait pengerjaan agregat A yang tidak sesuai spec pada proyek peningkatan 11 ruas jalan di Kota Kefamenanu, rupanya tak digubris oleh PPK dan pihak rekanan. Kendati material agregat yang digunakan tak sesuai spec, namun pihak rekanan terus melanjutkan pekerjaan tanpa adanya koreksi dari PPK.

Sikap PPK dan rekanan yang seolah tak peduli dengan teguran tersebut, membuat DPRD berang dan meminta Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes serta aparat penegak hukum segera turun tangan dalam kasus ini. Jika tidak, DPRD akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus dimaksud. Pasalnya, model pekerjaan tanpa menggunakan batu pecah tersebut, ditengarai mengabaikan mutu pembangunan serta
merugikan keuangan negara.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi C DPRD TTU, Fabianus Alisiono, kepada VN Rabu (27/9), usai mengikuti sidang Paripurna dan Pembahasan KUA PPAS Perubahan 2017, di Kefamenanu.

Fabianus mengatakan, dalam monitoring langsung di lapangan beberapa waktu lalu, pihaknya menemukan adanya indikasi agregat yang dalam pekerjaan tersebut tidak sesuai spec yang ada. Pihaknya bahkan mengambil sampel material agregat di lapangan dan menunjukkan langsung ke Bupati Raymundus Sau Fernandes. Saat itu juga Bupati langsung menelfon Kadis PU dan memintanya memperhatikan proses pengerjaan proyek tersebut. Selain itu, pihaknya juga berupaya menghubungi PPK untuk menyampaikan temuan di lapangan.

Sayangnya, hasil temuan yang dilaporkan pihaknya kepada pemerintah tidak ditindaklanjuti oleh PPK. PPK tidak memperhatikan pengerjaan agregat di lapangan dan membiarkan rekanan melanjutkan pekerjaannya. Hal tersebut menguatkan dugaan pihaknya bahwa hasil laboratorium yang dikeluarkan Dinas PU patut dicurigai. Untuk itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum segera menyelidiki paket pekerjaan tersebut. Pasalnya, proyek tersebut, menelan anggaran hingga Rp 10 miliar.

“Kami punya bukti kuat pekerjaan ini terindikasi tidak benar. Dalam sidang Paripurna DPRD tadi, saya juga meminta kepada Bupati untuk sama-sama turun ke lapangan dan membuktikan apakah pekerjaan agregat A itu, sudah benar atau tidak. Saat ini kita masih menunggu sikap pemerintah, karena pekerjaan belum selesai,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika dalam waktu dekat ini pemerintah tidak menindaklanjuti temuan tersebut, maka pihaknya mendorong pembentukan Pansus. Pembentukan Pansus tersebut dilakukan agar menyelidiki kebenaran penggunaan material agregat A pada proyek penigkatan 11 ruas jalan tersebut.

Ketua Komisi A DPRD TTU, Carlos Sonbay, mengatakan penggunaan material agregat A dalam proyek peningkatan sejumlah ruas jalan di Kefamenanu tidak sesuai spec. Ironisnya, hal tersebut luput dari perhatian Dinas Cipta Karya, Dinas PU , penegak hukum serta Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), yang dikendalikan oleh Kejaksaan. Kondisi ini jelas menimbulkan dugaan adanya konspirasi dalam proses pekerjaan tersebut.

Menurut Carlos, fakta riil di lapangan pengerjaan agregat A oleh rekanan menggunakan batu kerikil yang disaring. Padahal sesuai spec komposisi agregat A seharusnya menggunakan batu pecah yang diproduksi menggunakan mesin craeser. Pihak rekanan diduga sengaja menggunakan batu saringan sebagai material agregat guna meraih keuntungan lebih besar. Pasalnya, nilai satuan batu pecah tergolong mahal karena diproduksi menggunakan alat.

“Kejaksaan dan TP4D harus menunjukan kinerja dan komitmennya untuk mengawal pembangunan di Kabupaten TTU termasuk memastikan proses pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kenapa untuk kasus yang lain di proses sementara kasus besar di depan mata dibiarkan begitu saja,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun VN sebelumnya pada Selasa (26/9) malam, anggota Komisi C DPRD TTU, Agus Talan, sempat menegur para pekerja yang mengerjakan peningkatan ruas jalan SMAN 2 Kefamenanu, lantaran mengerjakan sisa pekerjaan proyek tersebut pada malam hari tanpa menggunakan penerangan yang memadai. Sang anggota dewan pun langsung menelfon PPK Anton Kapitan, turun langsung ke lapangan dan meminta menghentikan pekerjaan tersebut.

PPK Anton Kapitan yang dikonfirmasi ketika di lapangan, tegurulan oleh anggota dewan tersebut berkaitan dengan proses pengerjaan di malam hari. Sebenarnya, para pekerja memutuskan untuk bekerja du malam hari hanya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang tinggal sedikit. Jika dibiarkan hingga keesokan harinya maka hasilnya pekerjaan yang tersisa tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah lebih dahulu diselesaikan karena perbedaan suhu pada material yang akan dihampar berpengaruh pada kualitas.

Ketika ditanyai terkait apakah kritik Talan terhadap pekerjaan tersebut akibat penggunaan material yang tidak sesuai spec, Kapitan membantah. Penggunaan material yang digunakan dalam penggunaan ruas jalan tersebut telah sesuai spec karena melalui hasil uji laboratorium.