Proyek Internet Kominfo NTT Minim Manfaat

berbagi di:
aba_maulaka-400x400

Kadis Kominfo NTT, Aba Maulaka

 

 

Stef Kosat

Proyek penyewaan jaringan internet tahun anggaran 2018 dinilai minim manfaat. Tidak semua OPD lingkup Pemprov NTT mendapatkan pelayanan internet yang baik meski Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) NTT mengaku sudah memasang internet di 38 titik menggunakan alokasi dana Rp 120 juta.

Hal itu terungkap dalam rapat Komisi I DPRD NTT dengan Dinas Kominfo NTT, Selasa (11/6) kemarin. Hadir Ketua Komisi I, Proklamasi Ebu Tho dan anggota Komisi I, serta Kadis Kominfo NTT, Aba Maulaka dan stafnya.

Aba menjelaskan anggaran digunakan untuk memasang internetdi kantor gubernur, seluruh OPD provinsi, dan kantor DPRD NTT yang jumlahnya mencapai 38 titik.

Ia menjelaskan sistem penyewaan jaringan internet dilakukan melalui pelelangan e-catalog dan hanya berlaku selama satu tahun dengan anggaran Rp 120 juta. Setelah kontrak itu selesai, dilakukan pelelangan lagi untuk tahun anggaran berikutnya.

“Dan provider mana seperti Telkomsel, Indosat yang memenuhi persyaratan, maka silakan. Karena pelelangan online maka penyedia provider bisa dari Aceh ataupun Jakarta bisa bersaing untuk menyediakan internet bagi kantor-kantor pemerintah,” beber Aba Maulaka.

Di 2018 lalu, kata dia, pihaknya bekerjasama dengan Telkom untuk penyediaan jaringan internet tersebut. Karena anggaran yang dialokasikan hanya Rp 120 juta, katanya, maka bandwith yang disediakan tidak sebesar yang diharapkan. Selain itu, anggaran untuk penyediaan router WiFi di kantor-kantor pemerintah pun tidak disetujui DPRD NTT sehingga program e-goverment masih terbatas dan terkesan tidak optimal.

 
Anggaran Meningkat
Untuk TA 2019, demikian Aba, anggaran yang dialokasikan meningkat menjadi Rp 500 juta dan digunakan untuk pemasangan jaringan internet untuk kantor-kantor Pemprov NTT di sepanjang Jalan El Tari yakni DPRD NTT, Dinas Perhubungan, Inspektorat, dan Dinas Kominfo. Sedangkan di Jalan Basuki Rahmat mencakup Kantor Dinas Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dispora, Kesbangpol, dan Disnakertrans.

“Dengan anggaran yang ada, Dinas Kominfo bekerjasama dengan Astinet menyediakan internet dengan kapasitas 47 megabyte bagi kantor-kantor tersebut,” urai Aba.

Salah satu program yang dilakukan oleh Dinas tersebut adalah menyediakan internet gratis bagi para awak media.

“Sebab, internet gratis yang disediakan baru mahasiswa dan para pemuda di seputaran kantor Kominfo saja yang gunakan selama ini,” ucap Aba.

Ketua Komisi I DPRD NTT Proklamasi Ebu To menilai program Dinas tersebut sangat terbatas. Sebab, penyediaan internet masih terjadi pemilahan instansi-instansi yang diprioritaskan lebih dulu. Komisi I mengimbau agar perangkat seperti router Wi-fi harus disiapkan oleh masing-masing instansi. Sebab, anggaran Dinas Kominfo terbatas.

“Untuk satu router¬†wi-fi itu hanya Rp 1 juta. Jadi ke depan anggarannya dibahas khusus jika pengadaan router wi-fi dianggap penting. Anggaran penyewaan internet tahun 2019 telah ada ketentuan dari pemerintah Provinsi atau Gubernur untuk utamakan efesiensi sehingga apa yang sudah ada itu yang dioptimalkan,” ujar Ebu Tho.

Namun, kata dia, yang menjadi persoalan adalah temuan Inspektorat yang tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Kominfo NTT. Ia meminta agar temuan tersebut ditindaklanjuti.

Informasi yang dihimpun koran ini, menyebutkan, penyediaan jaringan internet terkesan hanya menghabiskan anggaran. Kapasitas internet yang terbatas dan sistem administrasi yang belum berbasis digital menyebabkan proyek ini terkesan mubazir.
Bahkan website Dinas Kominfo selaku pengelola anggaran pun sangat sulit diakses, bahkan tidak aktif. Ini bukti bahwa pengelola anggaran sendiri tak melaksanakan programnya sendiri.(mg-01/D-1)