Proyek Jaringan Internet Diskominfo Dipertanyakan

berbagi di:
aba_maulaka-400x400

 
Stef Kosat

Proyek-proyek Pengadaan Jaringan Internet di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi NTT terus menuai tanda tanya publik. Pemicunya karena meski hampir setiap tahun anggaran selalu mengalokasikan anggaran untuk jaringan internet untuk program eletronik (e), namun website dinas kantor itu sendiri sudah tidak aktif enam bulan terakhir. Situs resmi dinas tersebut yaitu
http://diskominfo.nttprov.go.id/, tak bisa diakses.

Anehnya, di Tahun Anggaran 2019 ini, Dinas Kominfo mendapat alokasi anggaran senilai Rp 500 juta untuk jaringan internet, khusus untuk program e-goverment. Disebut-sebut program-program jaringan internet dua tahun terakhir sudah menjadi temuan Inspektorat Provinsi. Dan ditindaklanjuti oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi dengan meminta bukti-bukti administrasi kepada Diskominfo.

Kepala Diskominfo NTT Aba Maulaka yang dikonfirmasi VN Senin (10/9) di ruang kerjanya, mengaku tidak mengetahui hal itu. “Saya belum mengetahui itu (teman dan website tidak aktif). Saya akan lihat dan karena temuan hanya administrasi jadi nanti kita lihat supaya dibereskan,” ujar Aba.

Ia menjelaskan di dinas yang ia pimpin tidak mengelola anggaran yang banyak dan saat ini semuanya transparan. ” Di sini tidak ada uang (anggaran) karena kegiatan begitu-begitu saja. Kita pasti bertindak sesuai dengan rekomendasi dari temuan Inspektorat. Gubernur telah berkomitmen untuk tidak boleh ada korupsi atau apapun sehingga Dinas Infokom juga harus begitu”, ujar Aba.

 

E-Katalog
Pada bagian lain, Aba Maulaka menjelaskan bahwa pemanfaatan anggaran khususnya untuk jaringan internet senilai Rp 500 juta dalam TA 2019 dilakukan melalui e-katalog.

“Jadi Dinas Infokom tidak bisa membatasi (mengintervensi) siapa yang kerja. Nantinya jadi masalah. Sehingga semua pengadaan dilakukan melalui ULP dan siapa yang mendapat proyek itu ya silakan,” ujar Aba.

Namun, Aba Maulaka mengaku bahwa dinasnya terus berevaluasi terhadap penyedia-penyedia internet yang sudah bermitra. Ia menjelaskan bahwa kerja sama Diskominfo dengan salah satu peyedia menyisakan catatan. Karena kesepakatan pada tahun anggaran sebelumnya tidak diselesaikan. “Kita bersepakat untuk memasang 138 titik internet. Namun penyedia tidak memasang sebanya 138 titik internet seperti yang sudah disepakati tanpa penjelasan rinci,” bebernya.

Menjawab VN mengenai Astinet yang dipilih menjadi mitra Dinas Infokom, Aba mengaku tidak ada intervensi apalagi fee karena saat pelelangan proyek dilakukan melalui e-katalog. “Tidak ada penunjukan seperti sebelumnya. Karena proses pelelangannya murni elektronik,” pungkas Aba.

Sementara itu, Kabid Jaringan Rita Gelo Lodo dan Kepala Seksi Pelayanan John Gomex yang hendak dikonfirmasi VN kemarin, tidak berada di tempat. Salah seorang staf mengaku yang bersangkutan sedang melayat di rumah duka salah satu kerabatnya. PPK Proyek Jaringan Internet TA 2019 Ferry Fahik juga belum berhasil dikonfirmasi.

Komisi I DPRD Provinsi NTT yang menjadi mitra Dinas Infokom Provinsi melalui Ketuanya Proklamasi Ebu Tho menilai, persoalan jaringan internet harus menjadi catatan serius Dinas Infokom. “Besok kami akan memanggil Dinas Infokom untuk dimintai keterangan dalam sidang paripurna untuk mengetahui duduk persoalannya,” ujar politisi senior Gerindra tersebut. (mg-01/R-2)