Proyek Sarana Air Bersih Laihawu Terlantar

berbagi di:
img-20190612-wa0041

Eben Haezer Ranggambani (kanan) memberikan penjelasan terkait sarana air bersih Laihawu, Kecamatan Lewa Tidahu Tahun Anggaran 2018, di ruang tamu sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Timur, Rabu (12/6) siang. Foto: Frangky Johannis/VN

 

 

Frangky Johannis

Masyarakat Desa Laihawu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyesalkan mangkraknya proyek pembangunan sarana air bersih menggunakan sistem pompa satelit Tahun Anggaran 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar karena hingga kini dibiarkan terlantar dan belum dapat dinikmati.

Salah seorang warga Desa Laihawu Stefanus Landu Praing yang dikonfirmasi VN melalui telepon selularnya, Rabu (12/6), menjelaskan, masyarakat Desa Laihawu memang mengalami kesulitan air bersih. Masyarakat sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah membangun sarana air bersih di wilayah tersebut, namun sangat disayangkan pembangunan sarana air bersih tersebut mandeg dan belum bisa dinikmati.

“Kami tidak tahu persis alasan apa sehingga proyek tersebut mandeg, namun besar harapan kami pemerintah dapat mendesak pelaksana proyek tersebut untuk segera menyelesaikan pekerjaan, agar manfaatnya dapat dinikmati masyarakat,” katanya.

Terkait kondisi riil pekerjaan proyek yang belum memenuhi asas manfaat tersebut, Landu Praing mengungkapkan, airnya belum terangkat sehingga belum bisa dialirkan. Kondisi terakhir yang dapat dilihat, hanya sebatas penggalian dan pemasangan pipa saja, namun pelaksana sudah angkat kaki dari lokasi pekerjaan.

“Kami tidak tahu persis itu proyek kabupaten atau provinsi tetapi itu proyek tahun 2018 yang tidak selesai dikerjakan,” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur asal Dapil 4 Eben Haezer Ranggambani yang dikonfirmasi di kantor Dewan setempat, Rabu (12/6), mengatakan, ia mendengar soal keluhan warga terkait proyek tersebut. Melalui mekanisme di DPRD, pihaknya akan mendorong agar pelaksana dan dinas terkait pemilik proyek bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan tersebut agar asas manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat Laihawu.

“Setelah penyerahan LHKP Tahun Anggaran 2018 oleh BPKP, maka sidang Dewan dengan agenda Pertangungjawaban LKPj akan dimulai dan DPRD akan melaksanakan uji petik di lapangan, nah proyek itu salah satu yang akan jadi atensi kami di DPRD,” katanya.

Menurutnya, apapun alasannya konraktor pelaksana harus bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan tersebut agar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah itu.

Eben mengaku belum tahu pasti apakah realisasi proyek tersebut sudah mencapai 100 persen realisasi dari anggaran yang ada. Termasuk apakah proyek tersebut sudah PHO atau dihentikan karena alasan tertentu.

“Ya nanti kami akan uji petik di lapangan untuk mengetahui masalahnya seperti apa. Intinya proyek tersebut harus memberikan asas manfaat bagi masyarakat. Kalau persoalannya masih bisa diselesaikan kita akan minta segera dilanjutkan, akan tetapi kalau sudah masuk ke ranah hukum, kami akan dorong itu untuk diproses hukum,” tambahnya. (bev/ol)