PSK Karang Dempel terus beroperasi hingga 2020

berbagi di:
img-20200116-wa0034

Aktivitas di KD tampah masih berjalan.

 

 

Stef Kosat

Meski Karang Dempel sudah ditutup per Januari 2019, tetapi praktek prostitusi di tempat itu masih berlaku hingga Januari 2020 juga.

Praktek tersebut terjadi di empat blok yakni blok Gading, Jitro, Bukit Indah dan Sederhana.

Polisi Pamong Praja Kota Kupang menggiring para mucikari di 4 blok itu untuk diperiksa dan memerintahkan para mucikari untuk berhenti beroperasi.

“Jika tidakĀ  akan baik PSK dan mucikari akan dipenjarakan,” tegas Kasat Pol PP Feliksberto Amaral kepada empat mucikari di kantor Pol PP, Kamis (16/1).

“Para mucikari PSK tidak bisa berkelit karena kami sudah turunkan tim intel di lokalisasi sebelumnya dan kami temukan praktek prostitusi itu masih berlaku. Pol PP temukan PSK di blok Jitro sebanyak 12 orang makanya kami panggil sejak Senin,” tegas Amaral.

Sejak ada ketegasan pihaknyap sebagian PSK sudah dipulangkan tersisa empat orang yang sedang menunggu kapal untuk pulang ke daerah mereka.

img-20200116-wa0036

“Jadi tidak boleh lama-lama lagi,” kata Amaral.

Ia kembali menegaskan KD sudah ditutup berdasarkan SK Wali Kota Kupang Nomor 1 tahun 2019 per 1 Januari 2019.

“Hanya karena pemerintah Kota Kupang berbaik hati maka para PSK diberi kesempatan sampai deklarasi penutupan KD pada Agustus lalu. Jadi bapak-bapak mucikari jangan melanggar Perda lagi kalau tidak kami tangkap dan penjarakan,” tegasnya.

 

Mucikari Berkelit

Meski sudah ada ketegasan dari Pol PP, mucikari masih saja berkelit.

“Waktu deklarasi penutupan KD pada Agustus lalu itu, semua gerbang digembok, kenapa saat ini buka lagi. Jadi, ada permintaan dari PSK yang tidak mendapat bantuan dari Kemensos untuk menginap di KD sehingga ia selaku mucikari memberi kesempatan bagi eks PSK untuk tinggal sementara,” ujar Yusuf salah satu mucikari.

Menanggapi hal ini, Kasat Amaral menegaskan image masyarakat, KD adalah tempat prostitisi. Karena itu jika mantan PSK dibiarkan masuki tempat itu, maka para mucikari membuka lagi praktek esek-esek. Itu artinya pemilik blok secara terbuka melawan pemerintah daerah. Karena keputusan wali kota adalah produk hukum yang dilawan dan juga Perda nomor 39 tahun 1999 terkait penertiban lokalisasi.

Perlawanan mucikari KD tersebut ada kaitan dengan belum ditutupnya prostitusi terselubung di Kota Kupang yang berada di Hotel Citra dan juga Bole Kale.

Terkait hal itu, Amaral menjelaskan pihaknya telah memberi teguran pertama kepada Mus Kale Lena dan Samin Taka yang telah menyalahi aturan izin pariwisata karena membuka praktek prostitusi di hotel mereka.

“Kami pantau terus dengan mengirim tim intel ke kedua tempat itu. Kami melalui prosedur dan langkah pertama adalah teguran pertama. Jika masih praktek maka kami turunkan tim intel berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata,” pungkas Amaral. (bev/ol)