PT Telkom Mengaku Anggaran Internet dari Kominfo Hanya Rp 115 Juta

berbagi di:
Linda Dupe

Linda Dupe

 

 

Stef Kosat

Manager PT Telkom Area Kota Kupang, Linda Dupe yang dikonfirmasi Selasa (11/6) membenarkan adanya kerjasama dengan Kominfo NTT pada 2018 lalu dengan nilai kerja sama Rp 115 juta selama setahun. (Beda Rp 5 juta dengan yang disampaikan Aba Maulaka kepada Dewan, red).

“Tapi saya tidak mau berpolemik dengan Dinas Kominfo karena mitra kami,” kata dia.

Terkait kerjasama Kominfo NTT dengan Astinet tahun ini, Linda mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan Dinas Kominfo.

“Provider yang lain juga butuh hidup, apalagi Astinet juga anak perusahaan Telkom sendiri. Selain itu, swasta seperti Indosat EXL juga butuh hidup. Kalau tidak cocok dengan Telkom, kan bisa ambil dari penyedia lain,” tandas Linda.

Sementara Asisten Manager Rita Alaquque mengatakan, Pemprov NTT masih kalah jauh dari Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Kupang, dan TTS soal sistem pelayanan elektronik. Kabupaten-kabupaten tersebut sudah lebih maju dalam hal penyediaan internet di OPD-OPD.

Sebelumnya dalam rapat Komisi I DPRD NTT dengan Dinas Kominfo NTT, kemarin Kadis Kominfo NTT, Aba Maulaka menjelaskan anggaran  Rp 120 juta digunakan untuk memasang internet di 38 titik yakni di kantor gubernur, seluruh OPD provinsi, dan kantor DPRD NTT.

Ia menjelaskan sistem penyewaan jaringan internet dilakukan melalui pelelangan e-catalog dan hanya berlaku selama satu tahun.Setelah kontrak itu selesai, dilakukan pelelangan lagi untuk tahun anggaran berikutnya.

“Dan provider mana seperti Telkomsel, Indosat yang memenuhi persyaratan, maka silakan. Karena pelelangan online maka penyedia provider bisa dari Aceh ataupun Jakarta bisa bersaing untuk menyediakan internet bagi kantor-kantor pemerintah,” beber Aba Maulaka.

Di 2018 lalu, kata dia, pihaknya bekerjasama dengan Telkom untuk penyediaan jaringan internet tersebut. Karena anggaran yang dialokasikan hanya Rp 120 juta, katanya, maka bandwith yang disediakan tidak sebesar yang diharapkan. Selain itu, anggaran untuk penyediaan router WiFi di kantor-kantor pemerintah pun tidak disetujui DPRD NTT sehingga program e-goverment masih terbatas dan terkesan tidak optimal.