Ratusan Karyawan dirumahkan Selama Pandemi Covid-19

berbagi di:
img_20200601_171257

 

 

 

 

Mutiara Malahere

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mencatat sekitar 100 orang karyawan swasta yang telah dirumahkan selama masa Covid-19.

Adapun 100 karyawan tersebut bekerja di Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik dan Yayasan Bentangan Sabda Timur (SVD) Nenuk yang terpaksa tidak bekerja karena kondisi penururan selama Covid-19 melanda.

Selain itu, Dinas Nakertrans juga menerima pengaduan dari dua orang karyawan Faromas yang telah mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PKH) dan 13 orang karyawan PT Naviri Multi Konstruksi yang juga mendapat PHK.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Belu, Laurens Kiik Nahak kepada VN Senin (1/6) di Atambua.

Laurens menjelaskan banyak tempat usaha yang selama pendemi Covid-19 merumahkan para karyawannya dengan berbagai alasan seperti pendapatan berkurang dari biasanya, serta ada pula yang menutup sementara tempat usahanya sehingga para karyawan tidak bekerja.

“Dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat saat ini, banyak tempat usaha yang terpaksa berhenti beroperasi karena pendapatan menurun, dan merumahkan sementara para karyawannya sampai batas waktu tertentu setelah kondisi normal kembali,” ungkap Laurens.

Pihaknya mendata sejumlah tempat usaha yang menutup sementara tempat usaha dan merumahkan karyawan yakni Agen Timor Travel, Agen Bus Sinar Gemilang, Agen Bus Paris Indah, Tempat Karaoke SS dan Symphony, serta beberapa rumah sakit dan sekolah swasta.

“Sejumlah tempat usaha tersebut sempat berhenti beroperasi namun berangsur kembali normal seperti agen Bus Sinar Gemilang dan Paris Indah, serta Timor Travel pun juga kembali beroperasi, dan para karyawannya juga telah kembali dipanggil untuk bekerja,” jelas Laurens.

Terkait pengaduan dua karyawan Faromas yang di-PHK, lanjut Laurens, laporannya telah diterima oleh bidang pengawasan dan hubungan industrial, serta pihaknya mendapatkan informasi bahwa jumlah karyawan yang di-PHK lebih dari dua orang namun enggan melapor ke Nakertrans dengan alasan takut.

“Masih banyak karyawan swasta yang di-PHK selama masa pandemi Covid-19 namun enggan melapor karena merasa takut bahwa Nakertrans telah dibayar oleh perusahaan tempatnya bekerja, sedangkan pemerintah hadir un membantu memperjuangkan hak masyarakat buruh,” tegasnya.

Pihaknya berharap setelah berlakunya new normal maka semua tempat hiburan kembali beroperasi dan mempekerjakan kembali para karyawan yang dirumahkan pada posisi semula dengan gaji sesuai ketentuan.

“Kami minta setelah situasi kembali normal maka semua tempat usaha yang sempat berhenti beroperasi dapat berjalan kembali normal serta mempekerjakan kembali para karyawannya yang sempat dirumahkan dengan standar kerja dan upah yang layak sesuai ketentuan yang berlaku,” pintanya. (bev/ol)