Realisasi Belanja APBN NTT 2019 Baik

berbagi di:
foto-hal-11-jumpa-pers-realisasi-belanja-apbn-ntt-2019-edisi-310120

Kepala Perwakilan Kementrian Keuangan Daerah NTT, Lidya Kurniawati Christyana (tengah) menyampaikan realisasi belanja APBN NTT tahun 2019 saat jumpa pers di Gedung Keuangan Kupang, Selasa (28/1). Foto: Rafael/VN

 

 

Rafael L. Pura

Capaian realisasi belanja APBN NTT sepanjang tahun 2019 terbilang baik. Hampir semua pagu anggaran yang ditetapkan realisasinya di atas 90 persen.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Daerah NTT, Lidya Kurniawati Christyana, saat konferensi pers terkait Kinerja APBN 2019 dan Strategi Pelaksanaan APBN 2020 di Gedung Keuangan Negara Kupang, Selasa (28/1) menguraikan bahwa Acocount AP NTT dari penerimaan perpajakan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2,7 triliun. Penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp0,57 triliun, belanja Pemerintah Pusat Rp10,18 triliun, dan transfer ke daerah dan Dana Desa mencapai Rp6,27 triliun.

“Pencapain terbaik di sektor penerimaan pajak, mencapai 2,7 persen. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini merupakan prestasi yang luar biasa,” ujarnya.

Lydia menguraikan, untuk pagu belanja kementerian dan transfer ke daerah, dilihat dari besaran kenaikan rupiah dari tahun ke tahun. Di 2019, naik menjadi Rp35,45 triliun dari tahun sebelumnya Rp34,41 triliun. Kenaikan ini menunjukkan perhatian penting Pemerintah Pusat terhadap beberapa pekerjaan strategis di NTT. Bagaimana Pemerintah Pusat ikut menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi NTT.

Menurutnya, pencapaian belanja pemerintah dari sisi kementerian lembaga, realisasi anggarannya mencapai 92,93 persen. Beda tipis dengan nasional yang mencapai angka 93 persen. Atau dengan kata lain, dari pagu anggaran sebesar Rp10.953.371.574.000 realisasinya sebesar 10.175.188.305.486.

Sementara untuk transfer keuangan ke daerah dan Dana Desa mencapai 96, 36 persen atau dari pagu anggaran sebesar Rp6.502.987.067.000 realisasinya mencapai Rp6.265.960.821.176.

“Sehingga secara keseluruhan, dari pagu dan realisasi belanja kementerian lembaga dan transfer keuangan ke daerah dan Dana Desa per 31 Desember 2019 mencapai angka 94,64 persen,” ujarnya.

Sementara dari jenis-jenis belanja, belanja pegawai paling maksimal. Di tahun 2019, realisasinya sudah melewati pagu anggaran, yakni 100,88 persen, atau dari pagu anggaran sebesar Rp3.021.413.415.000 realisasinya mencapai Rp3.048.149.700.904.
Belanja pegawai juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya atau pagu anggaran pegawai tumbuh positif setiap tahunnya. Di tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar 13,06 persen. Atau dengan kata lain, dari pagu anggaran sebesar Rp3.021.413.415.000 di tahun 2019, naik mencapai Rp3.415.936.515.000.

Peningkatan pagun ini, kata Lidya, disebabkan karena terjadi penyesuaian setiap tahunnya, seperti penambahan pegawai. Faktor inilah, yang menyebabkan belanja pegawai tumbuh setiap tahunnya.
Di tahun 2020 saja, terhitung per 28 Januari, sebut Lidya, realisasi pagunya sudah mencapai 4,74 persen atau sebesar Rp162.076.534.631.

Untuk belanja barang, secara baku juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2020, meningkat sebesar 3,04 persen atau dari pagu Rp4.179.764.182.000 meningkat menjadi Rp4.306.823.245.000. Tahun 2020, per 28 Januari, realisasinya sudah mencapai Rp17.651.970.019 atau 0,41 persen.

Angaran itu, sebut Lidya, memang harus direalisasikan, karena semua instansi pemerintah harus bergerak memberikan pelayanan kepada publik. Jadi pemerintah sudah belanja untuk layanan operasional publiknya.

Sementara dari belanja modal, pertumbuhan pagu dari 2019 ke 2020 cukup signifikan, menyentuh angka 53,55 persen atau dari pagu Rp3.738.172.977.000 meningkat menjadi Rp5.740.105.982.000. Realisasi pagu tahun 2019, pada kondisi yang tidak terserap secara makismal mencapai 88,21 persen atau dari pagu sebesar Rp3.738.172.977.000, realisasinya mencapai Rp3.297.417.168.827.

Tidak terserapnya belanja modal secara maksimal ini, kata Lidya, dipengaruhi berbagai hal, salah satunya belum siapnya pembebasan lahan yang digunakan untuk kerja modal tertentu.

Sedangkan di belanja modal, kata Lidya, realisasinya menunjukkan kondisi yang bagus sampai dengan 2019 kemarin, dengan capian 99,50 persen atau dari pagu Rp14.021.000.000 realisasinya Rp13.951.011.000.
Pagu belanja sosial untuk tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,65 persen, atau dari pagu Rp14.021.000.000 menjadi Rp12.948.300.000 rupiah.

Untuk DAK Fisik, mengalami peningkatan yang sangat kecil di tahun 2020, dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 12,97 persen, sedangkan tahun ini hanya meningkat 1,38 persen saja.

Lidya mengatakan, lemahnya peningkatan ini disebabkan berbagai kondisi pekerjaan fisik tahun sebelumnya yang belum tersalurkan di tahun sebelumnya.

“Karena DAK fisik ini kan proposal dari pemerintah daerah, tergantung daerah itu bagaimana memerlukan atau sesuai dengan kebutuhan layanan publik di daerah,” sebutnya.

Berdasarakan kondisi di tahun sebelumnya, apabila anggaran itu tidak bisa dieksekusi atau dalam kondisi gagal salur, maka untuk tahun berikutnya tidak dialokasikan lagi sampai menunggu kesiapan dari penyebab gagal salur itu bisa diselesaikan.

Hal ini menyebabkan alokasi DAK fisik tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang sangat kecil.
Sementara untuk Dana Desa serapannya maksimal, karena memang wajib untuk disalurkan per tahap. Setiap tahap sudah ditentukan besaran pagunya, sehingga wajib disalurkan.

Pada tahun 2019, serapan Dana Desa mencapai 99,80 persen atau dari pagu Rp3.020.504.603.000 realisasinya Rp3.014.436,180,495. Angka ini tidak mencapai seratus persen, karena masih ada Dana Desa di rekening kas umum daerah yang belum tersalurkan di tahun sebelumnya.

Secara nasional, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan Pemerintah Pusat telah membelanjakan anggaran sebesar Rp2.310,2 triliun di sepanjang 2019. Realisasi belanja itu setara 93,9 persen dari pagu dalam APBN 2019 sebesar Rp2.461,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, belanja negara tersebut tercatat tumbuh 4,4 persen dibandingkan realisasi belanja pemerintah negara di tahun 2018 yang sebesar Rp2.213,1 triliun.

“Bila dibandingkan tahun sebelumnya, yang tumbuh mencapai 10,3 persen, jadi pertumbuhan tahun ini yang 4,4 persen memang lebih rendah,” ujarnya.

Pantauan VN, pada kegiatan konferesni pers ini, Lidya Kurniawati Christyana didampingi kepala Kantor wilayah DJP Nusa Tenggara, Belis Siswanto, serta jajarannya, Kepala KPKNL Kupang, Jerry Max Nelson Piri dan Kepala Seksi pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, Hendrawan Istanto. (mg-03/E-1)