(Re)desain Bansos

berbagi di:
bansos

 

Oleh Dr Malisye Christin Sjioen
(PNS Pemerintah Kota Kupang)

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi menangkap tangkap pejabat di Kementerian Sosial terkait dengan bantuana sosial (bansos). Terlepas dari persoalan hukum yang sedang bekerja, kiranya mudah dimengerti jika pengadaan paket sembako bermasalah karena ia tidak berada di ruang hampa dan konteks sosial yang sempurna, bahkan bisa menjadi ruang “pasar” tarik-menarik kepentingan. Tampaknya simbiosis yang saling menguntungkan pun terjadi di sini.

Barangkali penalaran semacam inilah yang menimbulkan tudingan bahwa yang kini terjadi pragmatisme dan oportunisme semacam di atas lah yang tampak telah menjadi ciri utama dari kebijakan bansos. Bahkan, pragmatisme dan oportunisme telah tereduksi menjadi prevalensi individu (kapitalisasi bansos), ketimbang sebuah kebijakan sosial. Menilik berbagai fakta itu, seyogianya juga sudah harus dipertimbangkan saat kebijakan bantuan paket sembako mulai ditempuh.

Sekalipun, kekeliruan pemerintah adalah melakukan public choice (Kemensos sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri) dalam tatakelola bansos. Bagi penulis, tren ini adalah kenyataan yang harus diterima (what is), tetapi bukan sesuatu yang harus ada (what ought), agar pemerintah konsisten dalam mewujudkan tujuan mulia bansos.

 
Koherensi ekonomi dan sosial

 

Kritik terhadap paradigma bansos tidak lagi berkutat pada persoalan program dan strategi, namun lebih menekankan pada tindakan yang benar, yakni sebuah kebijakan publik yang terutama menekankan pada dampak ekonomi dan transformasi sosial. Dalam konteks ini, silang sengkarut tatakelola bansos terakhir sebenarnya banyak didasari oleh persoalan absennya koherensi antara lini ekonomi di satu pihak dengan tujuan reformasi sosial di pihak lain.

Diskoneksi terjadi pada rancangan ekonomi yang konservatif dan kontraktif, dengan target-target reformasi sosial. Sebab, tekanan dari sisi permintaan dan penawaran pada saat wabah pandemi menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian yang berakibat pada penurunan pendapatan dan terkoyaknya jaring sosial masyarakat.

Dari sisi ekonomi, penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi mengingat sebagian besar (sekitar 50%) pertumbuhan ekonomi Indonesia dihela oleh komponen konsumsi rumah tangga. Untuk mengatasi penurunan daya beli tersebut, maka pemerintah Indonesia menggelontorkan stimulus ekonomi yang sangat besar yaitu senilai Rp695.20 triliun.

Dari sejumlah dana stimulus ekonomi tersebut, sebesar Rp203.90 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial yang harus disalurkan untuk bantuan sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non-Jabodetabek, Pra Kerja, Diskon Listrik, Logistik/pangan/sembako dan BLT Dana Desa. Dana yang dijadikan bancakan tersebut adalah dari bantuan paket sembako.

Dengan asumsi tidak terdapat kebocoran (baca: tidak terjadi penyelewengan), hasil analisis yang dilakukan oleh Departemen Ilmu Ekonomi IPB dengan menggunakan model keseimbangan umum menunjukkan bahwa penyaluran dana stimulus ekonomi mampu mengurangi dampak negatif wabah Covid 19 terhadap penurunan pendapatan riil rumah tangga. Secara total, penyaluran dana stimulus ekonomi mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 8.74%. (Sahara, 2020).

Proposisi di atas untuk menerangkan siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung beban akibat adanya suatu kebijakan sosial. Kita terpukau tindakan karitatif sesaat. Inilah masalah kita.

 
Urgensi Subsidi Orang

 

Sebagai realitas sosial yang eksistensial, tujuan bansos sejatinya untuk membantu kelompok masyarakat tak mampu atau lemah. Dengan memperoleh bansos diharapkan penerima bisa hidup atau berusaha lebih layak. Dengan kata lain, tujuannya adalah pemberdayaan. Namun, sebagian besar jenis bansos salah sasaran, karena bentuknya adalah “subsidi komoditas,” bukan subsidi orang. Karena yang disubsidi adalah komoditas, seluruh pembeli komoditas menikmatinya. Contoh pengadaan sembako. Di sinilah bermula kesalahpahaman dari setiap program bansos yang diproduksi oleh pemerintah maupun lembaga nirlaba.

Padahal, setiap keputusan selalu mengandung kemungkinan salah. Kesalahan dalam memahami persoalan menyebabkan respon yang salah, sehingga, kerusakan bergerak menuju titik yang sulit diselamatkan. Oleh karena itu, identifikasi dan menemukan akar permasalahan bansos menjadi penting. Bukan hanya karena skala persoalan yang besar, tetapi juga karena kasus ini selalu menyediakan waktu yang pendek untuk bersikap.

Dalam konteks sosial-ekonomi, kehidupan sebuah masyarakat barangkali bisa diibaratkan bejana berhubungan. Kebijakan suatu sektor senantiasa mengandaikan berbagai konsekuesi logis (bahkan mungkin seakan-akan tak logis) pada hal-hal maupun sektor-sektor lain. Karena itu , saat ini merupakan momentum bagi pemerintah menata bansos dari pemberian paket sembako menjadi bantuan sosial tunai (BST).

Dalam konteks BST, setidaknya bisa diajukan empat klausul yang berpotensi menjadikan BST sebagai pilihan kebijakan bansos. Klausul ini merupakan turunan dari analisis ekonomi sosial sehingga di luar aspek ini masih mungkin muncul kemungkinan-kemungkinan lain. Pertama, kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda. Beras dan gula tidak cocok untuk penderita diabetes. Keluarga yang memiliki bayi atau anak balita bisa membeli susu jika diberikan uang tunai. Penerima lainnya lebih leluasa memilih barang yang hendak dibelinya sesuai kebutuhan. Keleluasaan memilih sirna karena isi paket sembako sama untuk seluruh penerima bantuan. Hal ini berarti dengan sendirinya melenyapkan rangsangan dan peluang masyarakat untuk menikmati biaya dan manfaat lebih beragam.

Menurut teori mikroekonomi, pilihan yang lebih banyak akan memberikan kepuasan lebih tinggi ketimbang bantuan barang. Kedua, uang tunai bisa dibelanjakan di warung tetangga atau di pasar rakyat/ tradisional, sehingga perputaran uang di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan ultra-mikro bertambah secara signifikan, menambah panjang nafas mereka yang sudah tersengal-sengal diterpa wabah pandemi. Manfaat yang diterima mereka lebih merata ketimbang lewat pengadaan terpusat. Sehingga membentuk apa yang dinamakan kelompok terdistribusi. Ketiga, pengadaan sembako yang terpusat membutuhkan ongkos tambahan seperti untuk transportasi, pengemasan, petugas yang terlibat, serta beragam biaya administrasi dan pelaporan. Akibatnya penerima tidak memperoleh penuh haknya, tidak sebanyak dana yang dialokasikan. Keempat, seandainya penyaluran BST tidak tepat sasaran tetapi tetap menguntungkan rakyat kecil sebagai penerima. Secara teoritis, kegiatan mencari keuntungan harus dimaknai secara netral, karena individu atau kelompok (masyarakat) bisa memperoleh manfaat dari aktivitas sosial yang legal (sah).

Memang klausul itu tak lebih dari sebuah metafora. Meski begitu, dia bisa memandu kita pada refleksi atas realitas. Karena itu, penulis berkeyakinan untuk merekomendasikan mengganti kebijakan pengadaan paket sembako menjadi kebijakan BST, karena lebih mudah diwujudkan dan lebih efektif serta meminimalisasi munculnya perilaku pemburu rente dalam bansos, yang hanya dinikmati oleh individu yang memiliki akses dari kebijakan tersebut.

Dengan kata lain, dekonstruksi bansos paket sembako bukanlah antithesis dari tesis yang ada, tetapi suatu sintesis dari keunggulan-keunggulan BST dan bersifat dinamis melalui proses dialektik yang akan terus-menerus memperbaiki bansos. Tentu ini juga untuk menghindari kerancuan berpikir (intellectual cul-de-sac-“karena itu maka ini”). Melalui cara berpikir tersebut, Rawls, percaya bahwa suatu kebaikan datang dari sesuatu yang benar, dan bukan sebaliknya.