Reshuffle untuk Rakyat

berbagi di:
009892800_1608633188-cc

Jangan nodai kehormatan itu dengan misi politik, apalagi korupsi. Itulah yang diinginkan Presiden, itu pula yang diinginkan rakyat.

 

 
Reshuffle Kabinet Indonesia Maju jilid II tak terhindarkan lagi. Meski baru berumur setahun lebih, Presiden Jokowi harus merombak lagi kabinetnya.

Enam pos kementerian berganti pemimpin yang kesemuanya wajah baru. Mereka ialah Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan, Yaqut Cholil Qoumas Menteri Agama, M Luthfi Menteri Perdagangan, serta Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Perombakan kabinet kali ini dilakukan lantaran dua pos kementerian kosong setelah menterinya terbelit kasus korupsi. Pertama ialah KKP yang ditinggalkan Edhy Prabowo. Menteri asal Partai Gerindra itu ditangkap KPK karena diduga terlibat dalam perkara rasuah ekspor benur.

Kemudian Mensos Juliari Batubara. Menteri dari PDIP ini menjadi pesakitan KPK dalam kasus yang membuat rakyat geram bukan kepalang, yakni korupsi bantuan sosial pandemi covid-19.

Mengangkat atau memberhentikan menteri ialah hak istimewa Presiden, dan Jokowi telah menggunakan hak konstitusional itu. Hak prerogatif itu pun tidak digunakan secara sembarangan, tetapi didasarkan pada pertimbangan yang matang.

Menjadikan momentum penggantian dua menteri yang bermasalah untuk mengganti menteri-menteri yang lain pun sepenuhnya hak Presiden. Yang pasti, Presiden tidak bertindak asal-asalan. Presiden tak mungkin serampangan membuat keputusan karena dia paham betul bahwa dampak yang timbul akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pada konteks itu, kita wajib menghormati keputusan Kepala Negara. Meski tak bisa dielak pergantian menteri memantik pro dan kontra. Menkes misalnya, banyak yang menilai Terawan Agus Putranto memang layak diganti karena kinerjanya mengecewakan. Namun, sosok Budi Gunadi Sadikin sebagai pengganti pun dipertanyakan karena dia orang asing di dunia kesehatan. Budi ialah lulusan fisika nuklir yang lebih banyak berkecimpung di jagat perbankan.

Akan tetapi, sekali lagi, Jokowi pasti tidak asal memilih. Lagi pula, menteri kesehatan tidak harus berasal dari dokter atau tenaga kesehatan. Yang penting dia punya kapasitas memimpin kementerian untuk membuat rakyat sehat.

Kepemimpinan itu pula yang dibutuhkan para menteri yang baru saja dipilih. Tidak ada waktu untuk berlama-lama menyesuaikan diri. Gerak cepat dan tepat, bekerja dengan segala daya dan upaya, adalah keniscayaan dalam keadaan seperti sekarang.

Dalam situasi serbakrisis ini, rakyat butuh kebijakan nyata yang meringankan beban mereka.

Dipilih sebagai pembantu Presiden untuk memimpin perjuangan melawan krisis multidimensi yang tengah mendera bangsa adalah sebuah kehormatan. Jangan sia-siakan kehormatan itu dengan visi-misi yang menyimpang dari visi-misi Presiden.

Jangan nodai kehormatan itu dengan misi politik, apalagi korupsi. Itulah yang diinginkan Presiden, itu pula yang diinginkan rakyat.