Resmi UHC, Begini Pesan Plh Bupati Kabupaten Mabar

berbagi di:
img-20210222-wa0022

Plh Bupati Manggarai Barat,Ismail Surdi

 

 

 

Gerasimos Satria

Kabupaten Manggarai Barat (Mabar)  telah ikut serta dalam Program JKN KIS sejak tahun 2015 dengan mendaftarkan 8.000 masyarakat kurang mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran atau yang biasa disebut PBI APBD. Berkat pengelolaan dana APBD yang baik oleh Pemerintah Daerah Mabar secara bertahap jumlah masyarakat yang ditanggung ini pun bertambah setiap tahunnya. 14 Desember 2020 lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar dapat meneken Perjanjian Kerjasama Universal Health Coverage yang biasa disingkat  UHC dengan BPJS Kesehatan.

Pemerintah Daerah Mabar khusus mengalokasikan anggaran APBD sebanyak 17,8 milyar untuk 38.500 Jiwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Mabar.

Saat ini sudah sebanyak 95,56% penduduk Kabupaten Mabar telah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Mekanisme pendaftaran PBI APBD ini adalah melalu Dinas Sosial Kabupaten Maba dengan BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Mabar. (bev/ol)

Peresmian kerjasama UHC dengan Pemkab Mabar melalui Plh Bupati Mabar Ismail Surdi laksanakan, Senin (22/2) siang.

Ditemui di ruang kerjanya, Plh. Bupati Mabar Ismail Surdi menjelaskan pihaknya saat ini berupaya untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi di masa pandemi  yang berimbas ke segala lini. Penurun pendapatan  hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat Manggarai Barat terkhusus di Labuan Bajo sejak virus Covid-19 merebak dapat mengakibatkan masyarakat tidak mampu membayar pelayanan kesehatan.

“Kita tidak ingin masyarakat kita yang sudah mengalami kesusahan merasa tidak diperhatikan. Kita berupaya untuk hadir di tengah tengah masyarakat  Manggarai Barat dengan wujud Program JKN-KIS ini. Saya kira program JKN-KIS dari BPJS Kesehatan ini sangat penting karena jangkauan penjaminannya yang luas dan jejaring fasilitas kesehatan yang bekerja sama terdapat di seluruh Indonesia. Sekarang masyarakat Manggarai Barat tidak perlu risau lagi untuk mengakses fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, Ismail mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang telah memprakarsai Program JKN-KIS, Bupati dan Wakil Bupati Mabar yang baru saja berakhir masa jabatan, DPRD Mabar dan unsur-unsur Forkopimda Mabar yang telah  mendukung penuh pelaksanaan kerjasama UHC.  Selain itu diharapkan dengan adanya UHC ini dapat menjadi motor penggerak fasilitas kesehatan di Mabar. Pelayanan tanpa diskriminasi juga perlu menjadi landasan dalam pelayanan kesehatan. Tidak ada lagi permasalahan pasien dengan status PBI APBN atau APBD dinomor-sekian-kan di fasilitas kesehatan.

Dia  juga menegaskan Puskesmas sebagai gate keeper pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan, begitu pula rumah sakit milik Pemda maupun milik swasta harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Mabar.

“Mari kita kawal bersama Universal Health Coverage ini agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Untuk masyarakat Manggarai Barat agar tetap menjaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan di masa wabah Covid19 ini,” tutup Ismail.
(bev/ol)