Restorasi Demokrasi Berkarakter Indonesia

berbagi di:
Rektor Undana Fredrik Benu.

 

Oleh Fred Benu
(Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat NTT)

Judul di atas diangkat sebagai respon terhadap perkembangan politik yang menjurus pada praktek demokrasi negara berciri “demokrasi cacat” (flawed democracy) pasca pesta demokrasi pemilihan umum tanggal 17 April 2019 lalu.

Sebagai Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat NTT, yang ditetapkan dengan SK. Gubernur NTT, No.134/KEP/HK/2019, kami merasa bertanggung jawab untuk kembali mengkaji nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ajaran demokrasi Pancasila yang diletakkan oleh Bung Karno.

Kita semua harus mengambil peran aktif untuk menginspirasi lahirnya demokrasi berkarakter Indonesia. Demokrasi berkarakter yang dipimpin oleh nilai luhur “kehikmatan” yang pernah diajarkan oleh Bung Karno.

Francis Fukuyama (1992) menyatakan bahwa dengan kecenderungan gelombang pasang demokrasi yang meliputi seluruh bangsa dan negara di dunia, maka abad ini peradaban dunia telah sampai pada apa yang disebut sebagai the end of history. Demokrasi merupakan pilihan paling manusiawi di antara berbagai sistem politik. Dalam perspektif demikian, demokrasi bukan alat politik, melainkan suatu cita-cita masyarakat beradab. Karena itu, diperlukan suatu refleksi kritis terhadap 20 tahun perjalanan demokrasi Indonesia sejak reformasi tahun 1998.

Dalam Indeks Demokrasi Global (2018), Indonesia menempati peringkat 68 dari 167 negara dengan indeks total 6.39 dan dikategorikan sebagai negara “demokrasi cacat” (flawed democracy). Peringkat Indonesia terakhir ini sesungguhnya turun 20 peringkat dibanding tahun 2016. Patut diduga bahwa salah satu penyebab penurunan peringkat Indonesia adalah adanya upaya kuat sejumlah pihak tertentu yang selalu merongrong ideologi Pancasila sebagai dasar negara, dan aromanya semakin dirasakan pada Pilpres 2019 yang baru saja kita laksanakan.

Negara berlabel “demokrasi cacat” yaitu negara yang dapat menyelenggarakan pemilu secara bebas dan adil serta ada kebebasan sipil yang mendasar, tetapi ada kegagalan dalam beberapa aspek seperti tingkat partisipasi publik yang rendah serta budaya politik yang belum berkembang. Tercatat hanya 20 negara di dunia yang benar-benar demokrasi, 54 negara dikategorikan cacat (termasuk Indonesia), dan selebihnya ada 87 negara yang disebut sebagai negara berlabel demokrasi, tetapi praktik otoriter masih berlangsung.

Menurut catatan Index Demokrasi Tahun 2018, praktik demokrasi global saat ini ditandai dengan hanya ada 5,4 persen penduduk dunia yang benar-benar hidup dalam kondisi yang disebut sebagai fully democracy. Selanjutnya ada 48 negara mengalami kenaikan skor indeks demokrasinya, tapi sebaliknya ada 42 negara justeru mengalami penurunan skor indeks demokrasinya.

Demokrasi global mengalami kenaikan tekanan karena beberapa hal antara lain kegagalan proses demokrasi di arab spring, pemimpin China yang memiliki rencana utk memerintah selamanya, dan figur populis yang cenderung “autocratic” memenangkan proses pemilihan di Philipina, Brazil dan Mexico; serta lembaga demokrasi yang dirusak di Hungaria, Turkey dan Polandia – Kita bersukur Indonesia tidak sampai mengalami kedua peristiwa memalukan ini.

Dalam demokrasi yang mengandung kecacatan, demokrasi belum bisa memberi kontribusi yang bermakna terhadap kebebasan warga negara, penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.

Peringatan di atas mengingatkan kita bahwa tidak selamanya transisi berujung pada konsolidasi demokrasi. Pengalaman menunjukkan bahwa demokrasi yang cacat merupakan lubang kemungkinan bagi negara gagal. Sejumlah studi merekomendasikan bahwa perkembangan transisi demokrasi di Indonesia mengalami interval terlalu panjang dan malah standstill. Franz Magnis Suseno (2014) menilai demokrasi Indonesia sedang terancam dan berada dalam bahaya manakala melihat maraknya gejala primordialisme, politik transaksional dengan money politic, radikalisme, diskriminasi dan korupsi merajalela. Bahkan sebahagian pengamat dengan pesimis menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi (democracy decline), karena demokrasi telah “dibajak” oleh kelompok-kelompok orang kaya untuk melestarikan kekuasaannya sekaligus untuk meningkatkan kekayaannya. Realitas demikian membuka lahan yang subur bagi “oligarkhi elektoral”, di mana posisi kekuasaan semakin terjalin dalam anyaman kekayaan personal (Winters, 2014). Rakyat sebagai demos yang seharusnya berdaulat hanya dihitung sebagai angka dalam posisi tawar lemah pada setiap perhelatan pemilu yang transaksional.

Menurut Benyamin Franklin, demokrasi elektoral demikian cenderung menghadirkan panggung di mana “ada dua serigala dan satu domba yang sedang melakukan pemungutan suara untuk memilih mau makan apa”. Anekdot ini pasti menyisakan keputusan yang dikontrol dua serigala yang pada akhirnya bersepakat memilih untuk memangsa domba. Demokrasi-pun membias sebagai arena petualang para oligark yang menjarah hak-hak rakyat demi melindungi kepentingan pribadi. Dengan demikian demokrasi Indonesia terjebak dalam monopolisasi politik elitis yang semakin kuat berhadapan dengan rakyat kecil yang tereksklusi dan teralienasi dari demokrasi.

Sampai di sini terbit keraguan, apakah demokrasi yang melapangkan jalan bagi elit kapitalis berorientasi rent seeking menjadi pilihan yang tepat bagi bangsa Indonesia? Ada kecurigaan yang kuat bahwa jika roda demokrasi berputar di luar kultur bangsa kita, maka demokrasi merupakan “produk impor” yang membuat bangsa ini tercabut dari akarnya. Pengalaman beberapa negara di Timur Tengah yang warganya mengungsi dari negerinya sendiri, membuat kita perlu mendengar pesan kuat Bung Karno agar kita jangan menjadi bangsa kuli dan menjadi kuli bangsa-bangsa untuk dijajah “een natie van koelies en kolies onder de natie” (Pabotinggi, 2014).

Pandangan saya, kita perlu hati-hati karena bukan tidak mungkin praktek demokrasi kita telah tersusupi imperialisme baru. Karena itu, demokrasi bukanlah textbook yang bebas diinterpretasi oleh kelompok-kelompok dominan, tetapi demokrasi adalah “organisma” yang harus tumbuh kompatibel dengan nilai-nilai ke-Indonseia-an. Demokrasi tanpa diisi oleh kontekstualitas nilai- nilai sejarah dan budaya kita, ia hanyalah label dalam paket kebijakan politik yang meruangkan mekanisme pasar mendiktenya.

Secara akademik, demokrasi preskriptif meniscayakan kontestasi diskursus sebagai proses epistimologi untuk melahirkan skema demokrasi yang tumbuh dari kekayaan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Upaya penemuan nilai-nilai demokrasi dalam sejarah bangsa pernah ditulis Bung Hatta dalam bukunya “Demokrasi Kita” (2008). Menurut Hatta, demokrasi asli Indonesia adalah demokrasi yang mendaulatkan rakyat dalam konsep yang berbeda dengan konsep kedaulatan rakyat menurut Rousseau yang bercorak individualistis.

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi kolektif yang berbasis pada kepentingan bersama melalui musyawarah, rapat, dan gotong-royong untuk mencapai permufakatan. Corak ini menurut Hatta sebagai demokrasi asli Indonesia, “demokrasi kita” yang berbeda dengan ”demokrasi mereka”. Kita bukan mereka, kita bukan Eropa atau Amerika – kita juga bukan Arab – kita bukan siapa-siapa – kita adalah kita – Indonesia.

Kita boleh mencandera pada keberhasilan China yang juga memilih jalan demokrasinya sendiri. China tidak menduplikasi konsep Demokrasi ala barat sebagai model demokrasinya. China menentukan model “Demokrasi Vertikal” yang dipakai untuk mendorong kemajuan dengan mengadopsi karakteristik budaya nasionalnya. Keterbukaan pasar sebagai indikator demokrasi ekonominya tidak didasarkan pada demokrasi kapitalis yang sangat mendewakan kebebasan dan individualprosperity. China mendorong keterbukaan pasar berbasis kolektivitas untuk collectivity prosperity. Dan keberhasilan pembangunan demokrasi vertikal ala China menjadi suatu cerita spektakuler keberhasilan China di mata dunia saat ini.
Percikan pemikiran brilian Bung Karno, dalam Kursus Pancasila (22 Juli 1958) harus dipertimbangkan sebagai model demokrasi Indonesia. Ia mengajukan konsep demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sebagai suatu keyakinan dan ideologi politik. Demokrasi Indonesia harus dibangun di atas kebersamaan serta kekeluargaan dan musyawarah dalam pemahaman rakyat secara monodualistik, yaitu makhluk kolektif dan individu.

Jadi, demokrasi dengan asas musyawarah untuk mufakat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu merupakan corak yang berbeda dengan “demokrasi mayoritas yang menekan minoritas” dan “demokrasi liberal” yang mengabsahkan eksistensi oligark dalam hukum the winner takes all. Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah demokrasi yang bersumber dalam alam bathin, pikiran dan jiwa bangsa yang religius sebagai cerminan kepribadian dan way of life bangsa ini. Demikian pula, demokrasi Indonesia harus bernafaskan nasionalisme yang meninggikan persatuan bangsa Indonesia agar mampu menyerap dan mengelola amanat penderitaan rakyat (ampera).

Seperti Hatta, Bung Karno dengan berani mengatakan bahwa demokrasi Indonesia janganlah “demokras jiplakan”. Bung Karno sebagai penggali Pancasila mengusulkan “demokrasi terpimpin”, yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin dan digerakkan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepemimpinan perwakilan politik dalam struktur ketatanegaraan kita harus ditempati mereka yang bijak bestari, paham filosofi kerakyatan, religius, berjiwa nasionalisme dalam membuat kebijakan politik.

Diyakini, jika demokrasi Indonesia dipimpin oleh nilai-nilai ini, maka eksperimen demokrasi lainnya tidak mendapat tempat. Keyakinan ini harus menjadi komitmen yang mengikat kita dalam ikhtiar membangun paradigma demokrasi Indonesia. Dan untuk menebalkan keyakinan itu, saya mengajak kita menghayati penggalan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 sebagai berikut:

“Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang. Bukan satu untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan”.

Dalam rangka merestorasi nilai-nilai dasar Pancasila yang telah diletakan oleh the founding father kita, maka patut kita menghimbau kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Gubernur NTTuntuk mempertimbangkan kebijakan mewajibkan seluruh sekolah mulai dari tingkat TK sampai ke PT memberlakukan kembali mata pelajaran/kuliah Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada struktur kurikulumnya. Kebijakan ini perlu segera diambil agar kita sesegera mungkin me-restore nilai-nilai dasar Pancasila dalam diri generasi muda sebagai pemegang legasi pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Saran khusus kepada Gubernur NTT di atas, karena kami mencatatat bahwa saat ini hampir tidak ada lagi sekolah/kampus yang mengajarkan nilai-nilai dasar Pancasila kepada anak didiknya. Undana menjadi satu-satunya PT yang masih memberlakukan Pancasila sebagai mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswanya. Padahal NTT (Ende) adalah tempat Bung Karno berefleksi untuk menemukan nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi dasar kita berbangsa dan bernegara. Bahkan jika dipandang perlu, kebijakan pemberlakuan mata pelajaran/kuliah PMP diperluas dengan kebijakan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) bagi seluruh elemen bangsa khususnya bagi ASN di lingkup pemerintah NTT. Sekian.