RSUD di NTT Turun Kelas, Ini Tanggapan Gubernur VBL

berbagi di:
Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

 

 

Kekson Salukh
Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Direktorat Jenderal Pelayanan menurunkan kelas ratusan rumah sakit di seluruh Indonesia. Berdasarkan surat rekomendasi tertanggal 15 Juli 2019 Nomor HK.04.01/1/2963/2019 perihal penyesuaian kelas rumah sakit, terdapat 12 rumah sakit di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang turun kelas.

RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang yang sebelumnya bertipe B turun kelas menjadi tipe C. Sedangkan 11 RS lainnya, turun kelas dari tipe C ke D. Antara lain, RS Bhayangkara, RS TNI-AL Kupang, RS Katolik Santo Carolus Borromeus Kupang, RSUD SoE, RSU Penyangga Perbatasan Betun, RSUD Lewoleba, RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, RSUD Ende, RSUD Bajawa, RSUD dr. Ben Mboi Ruteng dan RSUD Waibakul.

Menanggapi hal ini, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyebutkan, penilaian buruk dari orang lain tentang diri kita adalah momentum terbaik dalam hidup. Sebab dengan penilaian semacam itu, kita bisa mengetahui setiap kekurangan di dalam diri, untuk selanjutnya diperbaiki atau dibenahi.

“Kita memang lebih suka untuk dipuji daripada dikritik. Kita terlalu cepat menolak hal buruk pada diri kita. Jadi ketika ada penilaian semacam ini, ada yang mulai ribut bilang penilaian itu salah,” ujar VBL dalam sambutannya pada pelantikan 15 pejabat tinggi pratama Pemprov NTT, Sabtu (27/7) lalu.

Menurut VBL, yang paling fatal dan berbahaya jika ada keburukan dalam diri kita, namun orang lain menutupinya dan mengatakan sebaliknya bahwa kita baik. Dengan demikian, dia berharap rumah sakit yang turun kelas, khususnya RSUD WZ Johannes Kupang milik
Pemprov NTT untuk bisa menerima hasil evaluasi Kemenkes serta berkomitmen memperbaiki kinerja.

“Kalau kita buruk tapi orang bilang kita baik, itu bahaya. Jadi kita harus terima ketika disebut buruk,” ungkapnya.

Direktur RSUD WZ Johannes Dr drg Mindo Sinaga kepada VN menegaskan bahwa saat ini RSUD WZ Johannes Kupang sedang melakukan validasi dan sesuaikan dengan kebutuhan.

Ia berharap penyerahan berkas maupun dokumen sarana prasarana pembenahan akan segera dilakukan. Paling lambat 12 Agustus data-data itu sudah divalidasi Kementerian Kesehatan dan masih ada yang kurang bisa dilengkapi.

“Kita bulan Oktober ini akan melakukan akreditasi pelayanan sehingga semua pelayan maupun sarana prasaran harus dilengkapi bersama pelayanan yang baik dan ramah agar bisa menaikan kembali status akreditasi rumah sakit tersebut,” ungkapnya. (kpn/mg-10/E-1)