Salah Paham Prosedur Pengurusan Izin Pembangunan Lab di Kupang

berbagi di:
img-20210127-wa0021

Kepala DPMPTSP Kota Kupang, Frangky Amalo

 

 
Putra Bali Mula

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang sedang memproses perizinan pembangunan Laboratorium Biosafety Level 2 di Kelurahan Belo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Laboratorium ini nantinya bermanfaat untuk validasi dan atau pemeriksaan PCR.

Kepala DPMPTSP Kota Kupang, Frangky Amalo kepada VN di ruang kerjanya pada Rabu (27/1) sore menyampaikan adanya salah persepsi soal pengurusan izin yang dilakukan oleh dalam hal ini Loka Litbangkes Waikabubak.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 97 tahun 2012, PP nomor 24 tahun 2018, Perwali 68 dan 69 tentang pengelolaan izinn seluruh jenis izin harus melalui DPMPTSP Kota Kupang. Sementara pihak pemohon pada tahap awalnya melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

“Dan Surat Wali Kota tanggal 26 Maret 2020 itu semua izin melalui kita. Nah, pemohon ini mengajukan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota. Ketentuannya tidak seperti itu,” jelasnya.

Untuk itu, menurutnya, ketentuan yang ada perlu ditaati agar layanan dapat tetap satu pintu melalui DPMPTSP Kota Kupang sesuai aturan yang berlaku.

“Yang lucunya setelah rekomendasi itu datang, kita di sini hanya dapat tembusan dari DLHK. Nah, kalau seperti kita nantinya hanya sekedar mengetahui saja, terus kita mengeluarkan izin bagaimana? Ini yang salah persepsi di sini,” jelasnya.

Harusnya pemohon atau pemrakarsa, kata dia, menyurati DPMPTSP Kota Kupang dan berdasarkan permohonan itu divalidasi kelengkapan syarat-syaratnya secara SOP kemudian dilimpahkan.

Ia mengatakan aturan ini perlu diterapkan agar semua pelayan perizinan melalui satu pintu yaitu di DPMPTSP Kota Kupang. Dokumen-dokumen juga dapat diproses lebih cepat dan pemohon hanya melakukan pengurusan di DPMPTSP Kota Kupang.

“Namanya one stop service, datang dan selesainya di sini. Nah, DLHK ini salah mengerti, mereka minta pemohon ini ke mereka tapi mereka tidak mau tahu. Dinas Kesehatan dan lainnya saja melalui kita untuk izin. Itu zamannya Pak Yeri dan zamannya Pak Orson ini sudah kasih pemahaman dan KPK juga arahkan seperti itu,” jelasnya.

Dokumen yang telah dibuat sebelumnya telah dikembalikan pihaknya ke DLHK Kota Kupang untuk revisi dan pemohon juga telah memasukkan permohonan ke DPMPTSP dan sementara ini diproses.

“Saya targetkan dalam minggu ini selesai dan kita sudah sampaikan kepada pemohon,” ungkapnya.

Hal ini akan menjadi perhatian serius pihaknya karena pihaknya mendukung adanya pembangunan laboratorium dimaksud di Kota Kupang dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

“Demi Kota Kupang, demi kesehatan kita, saya minta dalam minggu ini rekomendasinya dikembalikan ke kita untuk kita terbitkan izin lingkungan,” sambung dia.

Sementara dari pihak pemohon tim Loka Litbangkes Waikabubak menyebut proses perizinan telah dilakukan sejak tahun 2020 melalui DLHK Kota Kupang.

Kepala Loka Litbangkes Waikabubak, Roy Nusa saat dihubungi VN melalui sambungan telepon Rabu (27/1) membenarkan hal ini.

Ia menyebut timnya juga masih berada di Kota Kupang untuk pengurusan izin di DPMPTSP Kota Kupang.

“Itulah yang kami minta dijelaskan. Cuma dibilang ada salah prosedur tapi informasi pasti belum dijelaskan,” ungkapnya.

Laboratorium ini direncanakan membantu pemeriksaan terkait Covid-19 dan ia menyebut untuk gedungnya pun dibangun di lahan milik Kementerian Kesehatan di Belo, Kota Kupang. Pengadaan alat-alat kesehatan di laboratorium ini belum dapat dilakukan apabila pembangunan gedung belum dirampungkan.

“Kalau anggaran memang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Kami ini sebenarnya proses perizinan kami urus. Kami juga tidak terlalu paham prosedur dan ini tidak terlalu sesuai dengan harapan kami,” kata dia.

Ia menambahkan nantinya laboratorium ini membutuhkan kurang lebih 50 personel sehingga akan ada tenaga kerja yang direkrut.

“Kurangnya pemahaman kami soal perizinan di Kota Kupang dan dianggap salah langkah. Kami dibilang di Dinas Perizinan tidak prosedural, belum ada arahan, kami bimbang juga. Sampai saat ini pun teman-teman masih berproses mengurus izin itu di Kupang,” katanya.

Ia berharap izin bisa segera keluar dan laboratorium tersebut bisa segera dibangun. (bev/ol)